Beranda Rote & Sabu SK Bupati Rote Ndao, 13 Terpidana Korupsi Ini Aktif Lagi Sebagai ASN

SK Bupati Rote Ndao, 13 Terpidana Korupsi Ini Aktif Lagi Sebagai ASN

365
0
BERBAGI

Foto: Wakil Ketua DPRD Rote Ndao, Paulus Henuk

Kupang, Kriminal.co – Sedikitnya tiga belas (13) Aparatur Sipil Negara (ASN) masih aktif bekerja di Pemerintahan Kabupaten Rote Ndao. Para ASN ini merupakan terpidana kasus korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor Kupang.

Tiga belas terpidana ini sebelumnya telah diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rote Ndao, Paulina Haning – Bullu pada Bulan April Tahun 2019 namun para ASN ini mengajukan keberatan sehingga Bupati Rote Ndao mencabut kembali Surat Keputusan (SK) tersebut dan para ASN kembali aktif bekerja.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao, Paulus Henuk kepada wartawan, Jumat (10/7/2020) menegaskan bahwa berdasarkan SKB dari tiga menteri Tahun 2018 dengan tegas menyatakan bahwa ASN yang terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi wajib dilakukan pemecatan.

Namun, kata Paulus, anehnya SKB tiga menteri ini tidak diindahkan oleh Kepala Daerah Kabupaten Rote Ndao dalam hal ini Bupati Rote Ndao, Paulina Haning – Bullu.

“Saya melihat bahwa SKB tiga menteri ini tidak dijalankan oleh Bupati Rote Ndao, Paulina Haning – Bullu, maka saya bisa katakan bahwa Bupati Rote Ndao tidak patuh pada SKB tiga menteri bahkan undang – undang, ” kata Paulus.

Dijelaskan Paulus, sebenarnya itu terdapat 16 ASN namun salah satunya telah diberhentikan secara permanen sedangkan dua orang lainnya telah dihapus dari daftar sebagai ASN sehingga tidak lagi bekerja. Sedangkan sisanya masih aktif bekerja hingga saat ini tanpa mendapatkan upah terhitung 1 Juni 2020 lalu.

“Ini pertanyaan besar bagi kami DPRD karena mereka ini masih bekerja aktif sebagai ASN di Kabupaten Rote Ndao tapi tidak terima gaji. Anehnya dua orang sudah tidak lagi terdaftar sebagai ASN pada administrasi negara sebagai ASN seharusnya 13 orang ini juga diperlakukan demikian,” kata Paulus.

Dikatakan Wakil Ketua DPRD Rote Ndao, dasar apa yang digunakan oleh Bupati Rote Ndao, Paulina Haning – Bullu sehingga tidak memberhentikan ketiga belas ASN yang merupakan terpidana korupsi berdasarkan keputusan Pengadilan Tipikor yang telah berkekuatan hukum tetap ini.

“Yang lebih anehnya lagi salah satu ASN merupakan terpidana korupsi yang kini menduduki jabatan sebagai Kepala pada suatu instansi pemerintahan Kabupaten Rote Ndao,” ujar Paulus.

“Hanya ada saja di Rote Ndao yang ASN terpidana korupsi yang tidak diberhentikan sedangkan daerah lain melakukan itu. Bahkan dapat jabatan lagi sebagai Kepala pada satu instansi,” heran Paulus.(che)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here