Beranda Opini Endus Pencaplok Aset Negara

Endus Pencaplok Aset Negara

16
0
BERBAGI

Oleh : Lasarus Jehamat Dosen Sosiologi Fisip Undana Kupang.

Tulisan ini didasari dua hal pokok. Pertama, kegalauan penulis terkait banyaknya aset negara yang dicaplok dan diambil oleh segelintir orang. Kedua, pemberitaan media beberapa hari belakangan terkait pemeriksaan beberapa orang di NTT berhubungan dengan kasus dugaan korupsi penguasaan aset daerah (Pemkab Kupang) berupa tanah
oleh pihak ketiga tahun 2016- 2017 di Kelapa Lima dan kasus dugaan jual beli lahan yang menjadi aset negara di Labuan Bajo beberapa tahun lalu.

Konon menurut pemberitaan realitarakayat.com (20 Juli 2020), untuk dugaan korupsi penguasaan aset daerah (Pemkab Kupang) berupa tanah oleh pihak ketiga tahun 2016- 2017, Kejaksaan Tinggi NTT memeriksa mantan Walikota Kupang yang saat ini menjadi anggota DPRD Provinsi NTT, Jonas Salean (JS) dan puluhan pejabat di Kota Kupang.

Tanah tersebut diduga milik Pemkab Kupang dan telah dibagi kepada 40 orang pejabat Di kasus dugaan jual beli lahan yang menjadi aset negara di Labuan Bajo, Kajati NTT memeriksa A. Resdiana Ndapamerang (ARN).

Untuk kasus jual beli tanah di Labuan
Bajo Manggarai Barat, Kajati NTT juga memeriksa beberapa pejabat dan mantan
pejabat Kabupaten Manggarai Barat.
Memeriksa tempus (waktu), dua kasus tersebut terjadi pada tahun 2016-2017 dan
sekitar awal tahun 2000-an. Untuk kasus jual beli tanah di Labuan Bajo misalnya,
konon diberitakan terjadi sekitar tahun 2000-an, saat di mana sedang terjadi proses persiapan pembentukan daerah otonom Manggarai Barat yang dipisahkan dari Kabupaten Manggarai.

Kala itu, ARN merupakan kepala supervisi pemetaan wilayah pada BPN Provinsi NTT (realitarakyat.com, 8 Oktober 2020).
Pertanyaan penting kemudian ialah apa yang menarik dari dua kasus ini? Sepintas, dua kasus tersebut sungguh tidak menarik.

Sebab, sudah menjadi rahasia umum selama ini, tanah sering dikomodifikasi dan dipolitisasi untuk satu dua tujuan oleh satu dua oknum tertentu. Bagi kita di NTT, sudah menjadi pemandangan umum jika banyak orang melakukan protes karena perilaku buruk elite kekuasaan yang mencaplok tanah rakyat.
Terakhir adalah kasus Besipae di Kabupaten TTS. Sebelumnya, banyak sekali tanah yang menjadi aset masyarakat diklaim oleh satu dua orang cerdik pandai di negara ini untuk tujuan ekonomistik individualnya. Kasus Pantai Pede di Manggarai Barat menjadi contoh lain
di kasus ini.

Di republik ini, telah ada semacam hukum tetap. Atas nama ‘tanah dan air adalah milik negara’, satu dua oknum elite kekuasaan menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk merebut tanah rakyat. Di pikiran elite kekuasaan atau komprador korporasi, tertanam adagium, rakyat tidak memiliki tanah, karena tanah dan air adalah milik negara. Oleh karena itu, yang memiliki kuasa dan kekuasaan, bisa dan boleh mengambil tanah rakyat untuk berbagai macam kepentingan.

Di ruang realitas demikian, kita wajib bersyukur karena di negeri yang masih dipenuhi lumpur korupsi, masih ada pejabat negara lain yang komit dengan nasib rakyatnya. Ditengah banyaknya aparat penegak hukum yang ‘bermain-main’ dengan kasus hukum, kita masih memiliki aparat lain yang tak kalah garang.

Kepala Kejaksaan Tinggi NTT,

Dr. Yulianto, S. H, MH, layak disebut di sini. Kajati, Yulianto, disebut terutama karena
integritas moral dalam kerja penegakkan hukumnya dalam kurun waktu empat bulanan setelah menjabat sebagai Kajati NTT.

Integritas state apparatus

Watak buruk sebagian elite kekuasaan ternyata tidak membutakan mata aparatus
negara lainnya untuk terus menggugat dan mempertanyakan sumber dan sebab
kemiskinan rakyat di satu sisi dan membesarnya aset satu dua kelompok di sisi yang lain. Oleh mereka yang memiliki integritas moral, hukum memang tidak bisa tebang pilih. Penegakkan hukum tidak boleh dilakukan secara serampangan.
Mereka paham benar, majunya peradaban sebuah negara tidak hanya ditentukan oleh dinamika politik kebijakan tetapi juga oleh integritas hukum oleh aparat penegak
hukum dan penuntut umum.

Dalam Doing Justice: A Prosecutor’s Thoughts on Crime, Punishment, and the Rule of Law, Bharara (2019) menyebutkan dua kunci kesukesan seorang jaksa, yakni kebenaran dan keadilan. Dua hal ini perlu mendapat perhatian karena disinyalir, dua nilai ini yang sering alpa di setiap proses penyidikan, penyelidikan, persidangan, dan putusan seorang terdakwa. Yang disebut kebenaran dalam pandangan Bharara ialah apa yang sesuai dengan kenyataan di lapangan. Di titik yang lain, keadilan berkaitan dengan persoalan ‘siapa yang memiliki apa’. Jika terjadi kasus perdata, di situ baru akan diuji, apakah barang A benar dimiliki si A atau sesunggunya barang A dimiliki si B.

Nurani seorang jaksa berperan penting di sana. Dengan kata lain, kadar integritas
seorang jaksa sangat tergantung pada nurani yang cernih melihat dan membaca data dan fakta yang diajukan penegak hukum (polisi). Sebagai penuntut, demikian, Bharara, seorang jaksa baru disebut berintegritas jika menuntut seorang tersangka atau calon tersangka berdasarkan dua nilai di atas. Prinsip dasarnya, korban tidak diubah menjadi pelaku dan pelaku diubah menjadi korban.

Dalam kategori yang sama, seorang penuntut merupakan suara dari mereka yang tidak bisa bersuara (Afzal, 2020). Keadilan dalam ruang hukum baru dapat disebut adil, jika memenuhi syarat utama bahwa suara mereka yang tidak bisa bersuara diwakili dalam proses hukum. Jika penuntut umum mengambil keputusan berdasarkan azas keadilan
tersebut, aspek integritas boleh disematkan kepada jaksa yang bersangkutan.

NTT Butuh Jaksa Berintegritas
Dua kasus yang disebut di atas hanyalah gunung es dari banyaknya kasus pencaplokan aset masyarakat atau aset negara oleh satu dua oknum di negara ini. Di NTT, begitu banyak kasus seperti dua kasus di atas. Dalam banyak kasus, jika berhadapan dengan otoritas kekuasaan, rakyat ditempatkan sebagai kaum tak bersuara. Karena itu, apa pun yang dilakukan elite kekuasaan, diterima sebagai kebenaran di sudut yang lain. Rakyat tak bisa membantah apalagi menggugat.

Di sini, setiap yang memiliki kekuasaan, entah berbasis politik atau ekonomi, akan
menjadi raja tidak saja bagi rakyat secara individual tetapi juga atas tanah yang menjadi milik pemerintah daerah tertentu. Artinya, seseorang, karena kekuasaannya, dapat menjadi begitu rakus mencaplok semua aset yang menjadi milik rakyat atau milik pemerintah.

Beragam kasus demikian di NTT akan tetap dingin dalam peti es jika tidak ada orang yang berani mengangkat dan membongkarnya. Lagi-lagi, dibutuhkan orang yang memiliki kadar integritas yang mumpuni di sana. Di situ, Kajati NTT, Yulianto, laik disebut dan diberi apresiasi yang amat tinggi.

Membaca dua kasus di atas, sulit untuk tidak menyebutkan keberanian, kehebatan,
kejelian, dan tentu, kepenuhan integritas ada dalam diri Kajati NTT. Dua kasus di atas tentu melibatkan orang besar dengan segudang jabatan yang pernah atau masih
diemban di pundak. Kajati Yulianto rupanya sadar akan hal itu. Kajati tentu berhadapan dengan tembok lain di hadapannya. Kajati rupanya tidak gentar.

Dua nilai yang disebut Bharara yakni kebenaran dan keadilan menjadi rujukan utama Kajati NTT. Menurutnya, NTT adalah provinsi miskin. Karena itu, setiap yang mencuri dan memanipulasi aset negara dan aset masyarakat laik diajukan ke meja hijau. Apa pun alasannya, semua mata tertuju pada keputusan Kajati NTT dalam menentukan status pihak-pihak yang terlibat dalam dua kasus di atas dan di beberapa kasus lainnya.

Dukungan ke Kajati NTT tidak surut. Masyarakat NTT, yang haus kebenaran dan keadilan, akan terus mendukung Kajati. Dalam terang demikian, Kajati Yulianto dan tim tentu diharapkan untuk terus berani membuka dan mengendus kasus tanah lain di beberapa kabupaten lain di NTT.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here