Beranda Kota Kupang Dalil Kuasa Hukum Jonas Salean Dinilai Tidak Mendasar 

Dalil Kuasa Hukum Jonas Salean Dinilai Tidak Mendasar 

133
0
BERBAGI

Kupang, Kriminal.co – Sidang kasus dugaan korupsi bagi – bagi tanah Pemerintah Kota Kupang tahun 2016 – 2017, kembali digelar di Pengadilan Tipikor Kupang dengan agenda pembacaan jawaban JPU atas eksepsi dari kuasa hukum terdakwa, Jonas Salean, Selasa (10/11/2020).

Sidang dengan agenda pembacaan jawaban atas eksepsi kuasa hukum Jonas Salean dipimpin majelis hakim, Dju Jhonson Mira Mangngi didampingi hakim anggota, Ari Prabowo dan Ibnu Khokiq. Turut hadir JPU, Hendrik Tiip dan Herry C. Franklin serta kuasa terdakwa Jonas Salean didampingi kuasa hukum, Mel Ndaomanu, Jhon Rihi, Meri Soruh

Dalam jawaban JPU, bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik yang mengeluarkan adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN), sehingga jika ada sengketa terhadap sertifikat hak atas tanah yang berhak memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara namun mengingat Tindak Pidana yang dilakukan oleh terdakwa Jonas Salean adalah Tindak Pidana Korupsi, maka sudah benar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA berwenang memeriksa dan mengadili pekara A Quo.

Dilanjutkan JPU, bahwa keberatan Tim penasihat Hukum terkait kewenangan mengadili, Penuntut Umum harus menanggapi bahwa terhadap materi keberatan tersebut sudah keluar dari ruang lingkup eksepsi karena telah masuk dalam materi pokok perkara yang akan di buktikan Penuntut Umum didalam persidangan dan bahwa apakah perkara A Quo adalah sengketa perdata atau sengketa Tata Usaha Negara hal tersebut haruslah dibuktikan didalam persidangan pokok perkara.

Dengan demikian maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA berwenang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Jonas Salean.

Didalam dakwaan Penuntut Umum khususnya pada Mukadimah Surat Dakwaan pada halaman 1 s/d halaman 2 Surat Dakwaan Primair maupun pada
Mukadimah Surat Dakwaan pada Dakwaan Subsidair halaman 17, Penuntut Umum telah menguraikan mengenai unsur Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Bahwa apakah terdakwa dalam perkara A Quo sebagai orang yang melakukan , turut serta melakukan atau yang menyuruh melakukan tindak pidana hal tersebut haruslah di buktikan didalam pemeriksaan pokok perkara dan bukan di uraikan pada ruang lingkup Ekspsi.

Dengan demikian maka dalil tim penasihat hukum tidak berdasar sehingga wajib untuk dikesampingkan karena dakwaan yang disusun oleh Penuntut Uum sudahh cermat, sudah jelas dan sudah lengkap.

Bahwa berdasarkan Penjelasan pasal 32 Ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan “ yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuanga negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk “.

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 Mengenai penghitungan kerugian negara, dalam pertimbangan
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 ditegaskan bahwa dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (“KPK”) bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu. Bahkan, dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan
perkara yang sedang ditanganinya.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 236 PK/PID.SUS/2014 tanggal tanggal 12 Mei 2015 dalam perkara peninjauan Kembali yang dilakukan oleh terdakwa Agustin Hardianto dalam pertimbangan hukum hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI berpendapat bahwa berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2006 bahwa lembaga yang berwenang melakukan Audit atas timbulnya kerugian keuangan negara adalah BPK, BPKP dan Akuntan Publik sehingga secara legalitas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak lain selain BPK dapat diakui kebenarannya dalam Praktek peradilan.

Bahwa dalil tim Penasihat Hukum terdakwa yang tidak menguraikan secara lengkap isi SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman pelaksanaan tugas Bagi Pengadilan yang mana dalam pasal 6 yang menekankan sebagai berikut : instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/Satuan Kerja perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara;

Bahwa Materi Eksepsi selebihnya sudah masuk dalam materi pokok perkara yang akan dibuktikan oleh Penuntut Umum di persidangan. Dengan demikian maka dalil Tim penasihat hukum terdakwa tidak berdasar sehingga wajib untuk dikesampingkan.(che)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here