Beranda Kota Kupang Hanya Berupa Foto Copy, Kuasa Hukum Minta Sidang Jonas Salean Dihentikan

Hanya Berupa Foto Copy, Kuasa Hukum Minta Sidang Jonas Salean Dihentikan

75
0
BERBAGI

Kupang, Kriminal.co – Yohanes Daniel Rihi, S. H alias Jhon Rihi selaku kuasa hukum terdakwa Jonas Salean menyebut bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang, menyidangkan kasus dugaan korupsi bagi – bagi tanah Pemkot Kupang dengan terdakwa Jonas Salean tidak memiliki kepastian hukum.

Pasalnya, hingga saat ini bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT hanya dalam bentuk foto copy yakni sertifikat hak pakai nomor 05 Tahun 1981.

Menurut pengacara yang akrab disapa JR, ini merupakan pembuktian dalam suatu kasus yang tidak pasti dan bukan merupakan alat bukti karena hanya berupa foto copy bukan keasliannya.

“Seandainya sertifikat itu palsu, bagaimana jadinya sedangkan terdakwa Jonas Salean terlanjur dihukum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang,” kata Jhon Rihi kepada wartawan, Selasa (24/11/2020) malam.

Untuk itu, dirinya selaku kuasa hukum Jonas Salean dengan tegas meminta agar majelis hakim yang memimpin persidangan kasus ini menghentikan proses hukum hingga JPU Kejati NTT membuktikan keaslian sertifikat tersebut yang diajukan sebagai barang bukti.

Jhon Rihi kembali menegaskan bahwa ini merupakan negara hukum sehingga sertifikat foto copy tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti baik itu pada kasus Perdata ataupun Pidana. Sehingga, JPU wajib hukumnya menghadirkan keaslian sertifikat tersebut.

“Jaksa sendiri mengakui bahwa tidak ada aslinya. Jadi bagaimana kita bersidang lalu kemudian menghukum orang tanpa alat bukti yang kuat hanya berupa foto copy saja,” tegas JR.

Jhon Rihi kembali menegaskan bahwa jika Jaksa Penuntut Umum Kejati NTT tidak mampu menghadirkan keaslian sertifikat, maka selaku kuasa hukum terdakwa meminta majelis hakim menghentikan perkara ini.

Dilanjutkan Jhon Rihi, jika bicara soal formilnya maka berdasarkan sertifikat hak pakai nomor 05 Tahun 1981 namun hingga saat ini JPU hanya menggunakan foto copy sebagai alat bukti.

“Kami selaku kuasa hukum Jonas Salean tidak akan percaya soal luas lahan tersebut dengan alasan bahwa luas tanah tersebut ditulis menggunakan tangan,” sebut Jhon.

Dalam kesempatan yang sama, Dr. Yanto MP. Ekon, S. H, MH menambahkan bahwa didalam sertifikat itupun luas tanah ditulis tangan pada bagian foto copy sertifikat.

Untuk itu, lanjut Yanto, selaku kuasa hukum dari Jonas Salean mempertanyakan luas lahan yang ditulis tangan dan hal itu selaku kuasa hukum meminta JPU membuktikan atau menghadirkan siapa yang menulis luas lahan tersebut menggunakan tangan.

“Kalau luas tanah ditulis menggunakan tangan atau tulisan maka saya anggap bahwa luas tanah itu tidak memiliki kejelasan,” ujar Yanto.(che)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here