Beranda Kota Kupang Terungkap Fakta, Tanah Depan Hotel Sasando Bukan Milik Pemerintah Kota Kupang

Terungkap Fakta, Tanah Depan Hotel Sasando Bukan Milik Pemerintah Kota Kupang

454
0
BERBAGI

Kupang, Kriminal.co – Kasus dugaan korupsi bagi – bagi tanah Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang tahun 2016 lalu, masih menjadi tanda tanya bagi kuasa hukum dan Jonas Salean selaku terdakwa dalam kasus bernilai Rp. 66 miliar.

Hal ini, membuat kuasa hukum terdakwa Jonas Salean, Dr. Yanto MP. Ekon, S. H. M. Hum, Dr. Mel Ndaomanu, S. H. MH dan Yohanes Daniel Rihi, S. H alias Jhin Rihi cs. Hingga saat ini dalam massa persidangan belum ditemukannya ada bukti bahwa tanah kapling tersebut merupakan barang milik daerah.

Dr. Yanto MP. Ekon, S. H, M. Hum kepada wartawan, Senin (11/01/2021) malam menegaskan bahwa selama massa persidangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati NTT, belum bisa membuktikan bahwa tanah yang dikaplingkan adalah Barang Milik Daerah Kota Kupang.

Dilanjutkan Yanto, bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum Kejati NTT hanya berupa foto copy Sertifikat Hak Pakai No. 5/1981.

“Selama massa persidangan berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jaksa Penuntut Umum Kejati NTT belum bisa membuktikan bahwa tanah yang dikaplingkan itu merupakan barang milik daerah Kota Kupang,” kata Yanto Ekon.

Disebutkan Yanto, saksi Kepala BPN Kota Kupang dan Saksi Eksam Sodakh dalam persidangan menerangkan bahwa setelah dilakukan pelacakan ternyata Sertifikat Hak Pakai No. 5/1981 tersebut, tidak memiliki buku tanah dan Warkah di BPN serta sesuai SK Bupati Kupang No. 246/1994 telah membuktikan tanah Sertifikat Hak Pakai No. 5/1981 telah dilepaskan oleh Bupati Kupang untuk dikaplingkan kepada PNS, TNI-POLRI, Instansi Pemerintah dan Swasta yg membutuhkan pembangunan.

Dilanjutkan Yanho, setelah keluarnya SK Bupati Kupang No. 246/1994 mka tanah SHP No. 5/1981 menjadi status sebagai tanah negara dan negara dalam hal ini Pemkot Kupang memiliki hak untuk mengatur peruntukan bagi masyarakat dengan menerbitkan Surat Penunjukan Tanah Kapling serta atas dasar Surat Penunjukan Tanah Kapling BPN terbitkan SHM.

Menurut Yanto, tanah ex Hak Pakai No. 5/1981 itu seluas 770.800 M2 dan sebagian besar telah diduduki perorangan, instansi Pemerintah dan Swasta atas dasar pengkaplingan oleh Walikota ADM Kupang Mesakh Amalo, SK Lerrik dan lainnya.

“Terdakwa Jonas Salean mengkaplingkan tanah ex Hak Pakai No. 5/1981 seluas kurang lebih¬†20rb sebagai tanah sisa yang belum dikaplingkan oleh walikota2 sebelumnya,” kata Yanto.

Ditegaskan Yanto, berdasarkan fakta sidang yang terungkap melalui keterangan saksi – saksi dan Barang Bukti (BB) berupa surat juga membuktikan LHP BPK dari Tahun 2013 hingga Tahun 2019 tidak pernah ada temuan tentang pengkaplingan tanah di depan Hotel Sasando yang kini menjadi masalah Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dengan menjadikan Jonas Salean sebagai terdakwa.

“Berdasarkan fakta sidang berdasarkan keterangan saksi – saksi dan barang bukti, terungkap bahwa sejak Tahun 2013 – 2019 lalu, tidak pernah menjadi temuan dalam LHP BPK terkait dengan tanah didepan Hotel Sasando,” tegas Yanto.(che)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here