Beranda Kota Kupang Kepala BPN Sumba Timur Disebut Harus Ikut Tanggung Jawab

Kepala BPN Sumba Timur Disebut Harus Ikut Tanggung Jawab

59
0
BERBAGI

Kupang, Kriminal.co – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang kembali menggelar sidang kasus dugaan korupsi bagi – bagi tanah Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang senilai Rp. 66 miliar, Rabu (24/02/2021).

Sidang yang dipimpin majelis hakim, Ari Prabowo didampingi hakim anggota, Nggilu Liwar Awang dan Ibnu Kholiq beragendakan pembacaan nota pembelaan dari kuasa hukum terdakwa Thomas More. Dalam sidang, dihadiri JPU Kejati NTT, Hendrik Tiip, Emerensiana Jehamat dan Herry C. Franklin. Turut hadir kuasa hukum terdakwa, Joshua Nainatun cs.

Kuasa hukum terdakwa Thomas More dalam nota pembelaannya dengan tegas mengatakan bahwa panitia A yang dibentuk wajib ikut bertanggung jawab dalam kasus ini termasuk Eksam Sodak (Kepala BPN Kabupaten Sumba Timur).

Menurut kuasa hukum terdakwa, tim panitia A, wajib dan patut serta layak ikut bertanggung jawab dengan alasan bahwa data lapangan yang diajukan tidak sesuai dengan fakta yang berada dilapangan.

“Tim panitia A, wajib bertanggung jawab juga dalam kasus ini karena risalah mereka yang disajikan ternyata tidak sesuai dengan fakta dilapangan. Risalah dari tim panitia A merupakan produk hukum yang wajib dimintai pertanggung jawaban dalam kasus ini,” tegas Joshua Nainatun.

Dalam nota pembelaan yang diajukan, kuasa hukum meminta agar terdakwa dibebaskab dari segala dakwaan jaksa penuntut umum baik itu Primair maupun subsidair serta terlepas dari pasal 55 atau turut serta melakukan.

Terkait dengan pasal 55, lanjut Joshua, selama masa persidangan tidak terungkap fakta keterlibatan terdakwa Thomas More baik itu menyuruh melakukan, memerintahkan atau apapun sehingga patut dikatakan bahwa tidak terbukti.

Ditambahkan Joshua, perbuatan dari terdakwa Thomas More merupakan kesalahan administrasi saja bukan produk hukum sehingga tidak selayaknya dihukum. Jika, dalam putusan hakim terdakwa Thomas More terbukti melakukan tindak pidana korupsi, maka pihaknya akan mendatangi Kejati NTT untuk melaporkan tim panitia A termasuk Eksam Sodak (Kepala BPN Kabupaten Sumba Timur).

Terkait dengan risalah tim Panitia A, kata Joshua, tidak diperhatikan secara baik sehingga dilakukan penandatanganan oleh terdakwa namun itu merupakan pelanggaran administrasi bukan perbuatan pidana. Untuk itu, majelis hakim yang mengadili perkara ini dapat membebaskan terdakwa dari segala dakwaan Jaks Penuntut Umum.

Dalam kesempatan itu juga, terdakwa membacakan pembelaan pribadinya. Dimana, terdakwa mengaku menyesal karena telah mempercayai tim Panitia A yang tidak memberikan laporan yang jelas dan jujur terkait pengelolaan data.

“Jika risalah tim panitia A memberikan laporan secara jujur sesuai fakta dilapangan maka tidak akan akan saya tanda tangan penerbitan hak atas tanah namun ternyata yang dilaporkan tidak sesuai dengan fakta dilapangan,” sesal terdakwa, Thomas More.

Terdakwa mengakui bahwa sebagai kepala BPN Kota Kupang tidak mungkin secara langsung turun ke lokasi untuk dilakukan pengecekan terkait permohonan untuk pengukuran dan penerbitan sertifikat oleh pemohon.

Diakhir pembelaan terdakwa meminta agar majelis hakim membebaskan dirinya dari segala tuntutan pidana jaksa penuntut umum dalam perkara ini.(che)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here