Beranda Kota Kupang Perbedaan Fakta Sidang Dan Putusan Hakim Tipikor Kupang

Perbedaan Fakta Sidang Dan Putusan Hakim Tipikor Kupang

89
0
BERBAGI

Kupang, Kriminal.co – Putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dengan fakta sidang kasus dugaan korupsi bagi – bagi tanah Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang, sangatlah berbeda.

Hal ini, menimbulkan perbedaan pendapat pada putusan untuk terdakwa Jonas Salean mantan Wali Kota Kupang yang dinyatakan bebas dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik dakwaan Primair maupun Subsidair.

Pertimbangan ketua majelis hakim, Ari Prabowo dan anggota majelis hakim II, Nggilu Liwar Awang menyatakan bahwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi dan perbuatan yang dilakukan terdakwa bukanlah pelanggaran hukum.

Sedangkan anggota hakim II, Ibnu Kholiq dalam pertimbangannya menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi.

Dalam putusan itu juga anggota hakim II, Ibnu Kholiq menegaskan bahwa terdakwa membagi – bagikan tanah kepada isteri, menantu, besan dan pejabat Pemkot Kupang bahkan dibagikan kepada menantunya yang berprofesi sebagai pilot dan bukan warga Kota Kupang.

Adanya perbedaan pertimbangan hukum antara tiga majelis hakim Pengadilan Tipikor Kupang ini akhirnya menghasilkan putusan dissenting opinion yang membuat terdakwa bebas dari dakwaan JPU.

Berdasarkan fakta sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang, Kamis (04/02/2021) lalu dengan agenda pemeriksaan terdakwa Jonas Salean terkuak alat bukti berupa disposisi terdakwa saat menjabat sebagai Wali Kota Kupang yang menyatakan bahwa tanah tersebut milik Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang, sebagai tanah kapling sesuai bukti kepemilikan hak yang ada berdasarkan Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 05 Tahun 1981.

Poin kedua dalam disposisi itu yakni berikan kepada yang bersamgkutan satu buah Kapling Pemerintah Kota Kupang seluas 500 M2.

Disposisi tersebut dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT, Herry C. Franklin, S. H, MH, saat dilakukan pemeriksaan terdakwa Jonas Salean di Pengadilan Tipikor Kupang.

Namun, terdakwa Jonas Salean saat ditanyakan oleh JPU Kejati NTT, Herry C. Franklin terkait disposisi itu, terdakwa Jonas Salean menyangkali terkait disposisi tersebut yang dibuat untuk Johanis Lay.

“Maaf kalau itu saya tidak bisa menjawabnya,” jawab terdakwa atas pertanyakan JPU Kejati NTT, Herry C. Franklin.

Dalam persidangan, terdakwa Jonas Salean berulang – ulang kali menegaskan bahwa tanah Kapling tersebut merupakan tanah negara yang dikuasai oleh pemerintah dan dirinya memiliki kewenangan untuk membagikannya kepada masyarakat yakni TNI – Polri, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan untuk pembangunan fasilitas umum.

“Itu tanah negara yang dikuasai oleh pemerintah dan saya sebagai kepala daerah memiliki kewenangan untuk membagikannya kepada ASN, TNI – Polri dan untuk pembangunan fasilitas umum,” ujar terdakwa.

“Tanah kapling itu juga sudah dilepaskan oleh pemegang hak yakni Bupati Kupang dengan nomor 245 Tahun 1994 dan tanah itu merupakan bagian dari SHP Nomor 05 Tahun 1981,” tambah terdakwa, Jonas Salean.

Terdakwa juga dalam persidangan mempertanyakan terkait bagi – bagi tanah yang dilakukan oleh Wali Kota Kupang sebelumnya mengapa tidak bermasalah, sedangkan saat dirinya membagikan tanah tersebut menjadi masalah hukum.

“Kenapa Wali Kota sebelumnya saat bagi – bagi tanah tidak bermasalah. Mengapa sampai saya baru bagi – bagi tanah Kapling bermasalah,” kata Jonas Salean sambil tertawa didalam persidangan.(che)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here