Beranda Kota Kupang Soal SK Komisaris Independen, Jaksa Diminta Segera Hadir di Bank NTT

Soal SK Komisaris Independen, Jaksa Diminta Segera Hadir di Bank NTT

76
0
BERBAGI

Kupang, Kriminal.co – Aparat Penegak Hukum (APH) pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT), yang telag terukur integritas dan kinerja dalam pemberantasan korupsi di NTT, diminta untuk segera memeriksa Bank NTT.

Permintaan kepada Kejati NTT ini terkait Surat Keputusan (SK) Nomor 01. A Tahun 2020 tentang penetapan honorarium tim uji kelayakan dan kepatutan pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) NTT tanggal 14 Mei 2020.

Demikian dikatakan Dosen Fisip Undana Kupang, Lasarus Jehamat ketika dihubungi wartawan, Kamis (25/05/2021) malam melalui hand phone (hp) selulernya.

Menurut Lasarus, tim penyidik Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) pada Kejati NTT secepatnya merespon keadaan ini agar tidak lagi terjadi kerugian negara yang besar didalam Bank NTT, Bank tercinta masyarakat NTT ini.

Ditegaskan Lasarus, Bank NTT secara kasat mata jika dilihat sangatlah megah dan mewah namun ternyata sesuai kondisi saat ini Bank NTT terlihat rapuh dalam sistem pengelolaan dan managemen.

“Bank NTT terlihat mewah dan megah dari luar saja, ternyata tidak terlihat keropos atau rapuh soal pengelolaan dan managemennya. Uangnya keluar bukan untuk kepentingan masyarakat tapi untuk kepentingan pribadi lagi, inikan konyol namanya,” ujar Lasarus.

Untuk itu, lanjut Lasarus, Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT harus segera hadir di Bank NTT untuk melakukan pemeriksaan terhadap SK Nomor 01. A Tahun 2020, agar managemen di Bank NTT transparan.

Ditegaskan Lasarus, ini merupakan managemen yang diduga syarat akan Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) bahkan jika dilihat managemen Bank NTT sangatlah tertutup terkait pengelolaan uang daerah.

“Jaksa harus periksa mereka semua. Khususnya para komisaris yang diduga terlibat dalam penerbitan SK Nomor 01. A Tahun 2020,” pinta Lasarus.

Ditambahkan Lasarus, keputusan terkait pembuatan SK Nomor 01. A Tahun 2020 itu, dibuat diluar dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), hal ini telah menyalahi aturan dan merugikan Bank NTT.

“Keputusan mereka buat SK Nomor 01. A Tahun 2020 sudah salah besar dan dipastikan menyalahi aturan karena diluar dari RUPS. Jadi jaksa harus periksa mereka,” tegas Lasarus.

Menurut Lasarus, jika peristiwa ini terus menerus terjadi maka akan berdampak buruk pada citra Bank NTT dan yang ditakutkan adalah warga NTT menarik uang yang telah disimpan.

Kasi Penkum dan Humas Kejati NTT, Abdul Hakim, S. H yang dihubungi wartawan, Kamis (27/05/2021) malam menegaskan bahwa saat ini sedang ditelaah terkait SK Nomor 01. A Tahun 2020 tersebut.

Ditegaskan Abdul, jika dalam telaah dapat memenuhi perbuatan pidana, maka akan segera ditindaklanjuti oleh tim penyidik Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT.

“Sementara ditelaah jika ada indikasi maka akan dilanjutkan pada tim penyidik Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Kejati NTT untuk dilakukan penyelidikan,” tegas Abdul.(che)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here