Beranda Kota Kupang Kejati Sulbar Tahan MD, Tersangka Korupsi Tutupan Lahan Mangrove

Kejati Sulbar Tahan MD, Tersangka Korupsi Tutupan Lahan Mangrove

15
0
BERBAGI

Foto : Humas Kejati Sulbar

Sulbar, Kriminal.co – Tim penyidik Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Barat (Sulbar), kembali menahan satu lagi tersangka dalam kasus dugaan korupsi tutupan lahan Mangrove di Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulbar.

Kali ini, tim penyidik Tipidsus Kejati Sulawesi Barat menahan MD selaku pelaksana kegiatan. Penahanan ini, berdasarkan surat perintah Kajati Sulbar : PRINT- 425 / P.6/ Fd.2/ 06/ 2021, tanggal 3 Juni 2021.

Ini merupakan kali ketiga penahanan yang dilakukan tim penyidik Tipidsus Kejati Sulbar dalam kasus dugaan korupsi tutupan lahan Mangrove, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulbar.

Kajati Sulbar, Johny Manurung, S. H, M. H kepada wartawan, Kamis (03/06/2021) mengatakan penahanan yang dilakukan kepada tersangka dengan alasan objektif karena pasal yang disangkakan kepada tersangka MD adalah pasal yang ancaman hukumannya diatas 5 tahun vide Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP.

Sementara alasan subjektifnya, kata Johny, adanya kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri dan merusak atau menghilangkan barang bukti, serta mempengaruhi saksi – saksi lainnya.

“ Kami kembali menahan seorang tersangka penahanan tersangka inisial MD dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan tutupan Lahan dengan mangrove pada Badan Lingkungan Hidup ( BLH ) Provinsi Sulawesi Barat tahun 2016 di Kabupaten Pasangkayu. Salah satu alasan kami penahan ini adalah alasan objektif dan subjektif, “ kata Johny.

Menurut Johny, Badan Lingkungan hidup Provinsi Sulawesi Barat, melaksanakan kegiatan pekerjaan tutupan lahan dengan mangrove dengan anggaran senilai Rp. 14,7 Miliar, yang bersumber dari APBD tahun 2016 yang lokasinya di Kabupaten Polman, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Pasangkayu.

Dilanjutkan Johny, peran tersangka dalam perkara ini adalah pada tahun 2016, untuk khusus kegiatan di Kabupaten Pasangkayu tahun 2016 dengan anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Barat tahun 2016 dengan nilai Rp. 4,9 Miliar.

Tersangka MD berperan sebagai salah satu pelaksana kegiatan dan pihak yang bekerjasama dengan inisial NA sebagai pejabat pengadaan, untuk mencari perusahaan yang dapat dipinjam dan digunakan untuk dicantumkan sebagai pelaksana kegiatan.

“Tersangka MD sebagai salah satu pelaksana kegiatan yang berkontrak, tidak melaksanakan kegiatan sesuai kontrak, melainkan dilaksanakan oleh orang – orang yang ditunjuk oleh NA,” ujar Johny.

“ Ditemukan pembayaran pekerjaan dilakukan secara melawan hukum, karena beberapa tanda tangan cek dari Direktur para penyedia dipalsukan dan ada juga menggunakan tanda tangan asli tanpa sepengetahuan dari Direktur. Hingga ditemukan kerugian negara sejumlah kurang lebih 1,1 Miliar, ” tambah Johny.

Ditambahkan Johny, pasal yang disangka terhadap tersangka MD, adalah melanggar Pasal 2 ayat (1) subs Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan ancaman 1 sampai 20 tahun penjara, dan pidana denda Rp 50 juta sampai Rp 1 Miliar.(che)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here