Beranda Kota Kupang Mantan Kepala BPN Mabar Divonis 11 Tahun Penjara

Mantan Kepala BPN Mabar Divonis 11 Tahun Penjara

129
0
BERBAGI

Kupang, Kriminal.co – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang, kembali menggelar sidang kasus dugaan korupsi aset negara (tanah seluas 30 Ha) di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Jumat (17/06/2021).

Sidang dengan agenda pembacaan putusan ini dipimpin majelis hakim, Wari Juniati didampingi hakim anggota, Teddy W. dan Ibnu Kholiq. Turut hadir JPU, Herry C. Franklin, Hendrik Tiip, Emerensiana Jehamat dan Hero. Terdakwa AmbrosisuSyukur, Caitano Soares, Marthen Ndeo, Afrizal alias Unyil, Theresia Koro Dimu dan Abdullah Nur didampingi masing – masing kuasa hukumnya. Para terakwa mengikuti sidang melalui virtual dari Rutan Kupang.

Dalam amar putusan, majelis hakim menegaskan bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan cara melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dengan merugikan keuangan negara.

Untuk itu, terdakwa Ambrosius Syukur divonis selama tujuh (7) tahun penjara. Selain itu, terdakwa diwajibkan untuk membayar denda sebesar Rp. 1 milair subsidair 3 bulan kurungan. Terdakwa tidak dikenakan uang pengganti kerugian negara.

Untuk terdakwa, Caitano Soares divonis selama tujuh (7) tahun penjara dan terdakwa diwajibkan untuk membayar denda sebesar Rp. 1 miliar subsidair 3 bulan kurungan. Hakim mengatakan bahwa terdakwa tidak dikenakan uang pengganti kerugian negara.

Untuk terdakwa, Marthen Ndeo (mantan Kepala BPN Manggarai Barat) divonis selama sebelas (11) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1 miliar subsidair tiga (3) bulan kurungan.

Selain pidana badan dan denda, majelis hakim juga mewajibkan terdakwa Marthen Ndeo untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp. 10. 000. 000.

Dengan ketentuan, apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut satu bulan setelah putusan hakim berkekuatan tetap maka seluruh harta kekayaan terdakwa akan disita untuk dilelang dan apabila harta benda tidak juga mencukupi untuk menutupi uang pengganti kerugian keuangan negara maka akan ditambah dengan pidana penjara selama tiga (3) tahun.

Untuk terdakwa, Afrizal alias Unyil divonis selama enam (6) tahun dan enam (6) bulan penjara. Terdakwa diwajibkan untuk membayar denda sebesar Rp. 1 miliar subsidair tiga (3) bulan kurungan.

Selain pidana badan dan denda, majelis hakim juga mewajibkan terdakwa Afrizal alias Unyil untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp. 370 juta.

Dengan ketentuan, apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut satu bulan setelah putusan hakim berkekuatan tetap maka seluruh harta kekayaan terdakwa akan disita untuk dilelang dan apabila harta benda tidak juga mencukupi untuk menutupi uang pengganti kerugian keuangan negara maka akan ditambah dengan pidana penjara selama dua (2) tahun dan tiga (3) bulan kurungan.

Untuk terdakwa, Theresia Koro Dimu divonis selama tujuh (7) tahun dan enam (6) bulan penjara. Dan, terdakwa diwajibkan untuk membayar denda sebesar Rp. 1 miliar subsidair tiga (3) bulan kurungan.

Selain pidana badan dan denda, majelis hakim juga mewajibkan terdakwa Theresia Koro Dimu untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp. 123 juta.

Dengan ketentuan, apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut satu bulan setelah putusan hakim berkekuatan tetap maka seluruh harta kekayaan terdakwa akan disita untuk dilelang dan apabila harta benda tidak juga mencukupi untuk menutupi uang pengganti kerugian keuangan negara maka akan ditambah dengan pidana penjara selama tiga (3) tahun.

Untuk terdakwa, Abdullah Nur divonis selama tujuh (7) tahun dan enam (6) bulan kurungan. Dan, terdakwa diwajibkan untuk membayar denda sebesar Rp. 750 juta subsidair tiga (3) bulan kurungan.

Menurut hakim, perbuatan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana.

Usai membacakan putusan, ketua majelis hakim mengatakan bahwa apabila terdakwa dan JPU tidak sependapat dengan putusan hakim maka diberikan kesempatan sesuai ketentuan untuk mengambil langkah hukum lainnya dengan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Kupang.(che)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here