Beranda Flores Meski Beda Pendapat, Hakim Vonis Bersalah Enam Terdakwa Kasus Rp. 1, 3...

Meski Beda Pendapat, Hakim Vonis Bersalah Enam Terdakwa Kasus Rp. 1, 3 Triliun

57
0
BERBAGI

Kupang, Kriminal.co – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang, kembali menggelar sidang kasus dugaan korupsi aset negara berupa tanah seluas 30 Ha senilai Rp. 1, 3 Triliun, Jumat (17/06/2021).

Sidang kali ini beragendakan pembacaan putusan majelis hakim yang dipimpin Fransiska Paula Nino didampingi hakim anggota, Nggilu Liwar Awang dan Gustaf Marpaung. Terdakwa Supardi Tahiya, Ente Puasa, Dai Kayus, Andi Risky, H. Sukri dan Mahmud Nip yang mengikuti sidang secara virtual. Turut hadir JPU, Herry C. Franklin, Emerensiana Jehamat, Hendrik Tiip dan Hero.

Dalam amar putusan, majelis hakim menegaskan bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan cara melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dengan merugikan keuangan negara.

Untuk itu, terdakwa Supardi Tahiya divonis selama tujuh (7) tahun penjara. Selain itu, terdakwa diwajibkan untuk membayar denda sebesar Rp. 400 juta, subsidair empat (4) bulan kurungan. Terdakwa juga diwajibkan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 725 juta subsidair satu (1) tahun kurungan.

Untuk terdakwa, Ente Puasa divonis selama lima (5) tahun penjara dan terdakwa diwajibkan untuk membayar denda sebesar Rp. 400 juta subsidair empat (4) bulan kurungan. Terdakwa diwajibkan untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp. 857. 200. 000 subsidair satu (1) tahun kurungan.

Untuk terdakwa, Dai Kayus divonis selama enam (6) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 400 juta, subsidair tiga (3) bulan kurungan.

Selain pidana badan dan denda, majelis hakim juga mewajibkan terdakwa Dai Kayus untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp. 900 juta. Dengan ketentuan, apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut satu bulan setelah putusan hakim berkekuatan tetap maka seluruh harta kekayaan terdakwa akan disita untuk dilelang dan apabila harta benda tidak juga mencukupi untuk menutupi uang pengganti kerugian keuangan negara maka akan ditambah dengan pidana penjara selama satu (1) tahun.

Untuk terdakwa, Andi Risky divonis selama empat (4) tahun penjara. Terdakwa diwajibkan untuk membayar denda sebesar Rp. 400 juta subsidair empat (4) bulan kurungan. Selain pidana badan dan denda, majelis hakim juga mewajibkan terdakwa Andi Risky untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp. 450 juta. Dengan ketentuan, apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut satu bulan setelah putusan hakim berkekuatan tetap maka seluruh harta kekayaan terdakwa akan disita untuk dilelang dan apabila harta benda tidak juga mencukupi untuk menutupi uang pengganti kerugian keuangan negara maka akan ditambah dengan pidana penjara selama satu (1) kurungan.

Untuk terdakwa, Haji Sumri divonis selama enam (6) tahun penjara. Dan, terdakwa diwajibkan untuk membayar denda sebesar Rp. 400 juta, subsidair empat (4) bulan kurungan. Selain pidana badan dan denda, majelis hakim juga mewajibkan terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1. 385. 000. 000. Dengan ketentuan, apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut satu bulan setelah putusan hakim berkekuatan tetap maka seluruh harta kekayaan terdakwa akan disita untuk dilelang dan apabila harta benda tidak juga mencukupi untuk menutupi uang pengganti kerugian keuangan negara maka akan ditambah dengan pidana penjara selama satu (1) tahun.

Untuk terdakwa, Mahmud Nip divonis selama tujuh (7) tahun penjara. Dan, terdakwa diwajibkan untuk membayar denda sebesar Rp. 400 juta subsidair empat (4) bulan kurungan. Terdakwa juga diwajibkan untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1. 800. 000. 000 subsidair satu (1) tahun kurungan.

Menurut hakim, perbuatan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana.

Usai membacakan putusan, ketua majelis hakim mengatakan bahwa apabila terdakwa dan JPU tidak sependapat dengan putusan hakim maka diberikan kesempatan sesuai ketentuan untuk mengambil langkah hukum lainnya dengan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Kupang.

Untuk diketahui, bahwa terkait dengan sidang putusan kasus ini, terdapat putusan Disenting Opinion (DO) oleh salah satu hakim anggota yakni Nggilu Liwar Awang, dari dua hakim lainnya yakni Fransiska Paula Nino dan Gustaf Marpaung.(che)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here