Beranda Kota Kupang Soal Resdiana Ndapamerang, Begini Kata Kajati NTT

Soal Resdiana Ndapamerang, Begini Kata Kajati NTT

57
0
BERBAGI

Kupang, Kriminal.co – Nama Resdiana Ndapamerang turut disebut majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang, dalam putusan kasus dugaan korupsi aset negara di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat.

Dalam putusan, majelis hakim menegaskan agar Resdiana Ndapamerang dimintainpertanggung jawaban dalam kasus dugaan korupsi aset negara di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat yang merugikan keuangan negara hingga Rp. 1, 3 triliun.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTT, Dr. Yulianto, S. H, M. H kepada wartawan, Kamis (22/07/2021) menegaskan bahwa nasib dari Resdiana Ndapamerang ditentukan setelah Jaksa Penuntut Umum melaporkan hasil sidang di Pengadilan Tipikor Kupang.

Ditambahkan Kajati NTT, nasib Resdiana Ndapamerang juga akan ditentukan setelah kasus dugaan korupsi aset negara di Labuan Bajo, Manggarai Barat memiliki kekuatan hukum tetap (incrah).

“Nasibnya akan ditentukan setelah kasus itu berkekuatan hukum tetap dan penyidik tinggal menunggu laporan dari Jaksa Penuntut Umum saat sidang di Pengadilan Tipikor Kupang,” kata Kajati.

Kajati NTT menambahkan dirinya memastikan akan menindaklanjuti putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang tentang dugaan keterlibatan Resdiana Ndapamerang dalam kasus tersebut.

Untuk diketahui bahwa Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang, memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menindaklanjuti putusan kasus dugaan korupsi aset negara berupa tanah seluas 30 Ha di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat.

Majelis hakim dalam putusan terhadap terdakwa Ambrosius Sukur, Afrizal alias Unyil, Marthen Ndeo, Caitano Soares, Theresia Koro Dimu, Andullah Nur menegaskan bahwa pihak lain seperti A. Resdiana Ndapamerang, Baliho dan Yufi wajib dimintai pertanggung jawaban dalam perkara tersebut.

Menurut Hakim, akibat tandatangan untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) terhadap beberapa orang yang telah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Manggarai Barat yang mengakibatkan Pemda Manggarai Barat kehilangan 2, 4 Ha.

“Akibat tandatangan dari mantan kepala supervisi pada Kanwil BPN NTT, Pemerintah Daerah Manggarai Barat kehilangan tanah seluas 2, 4 Ha, sehingga A. Resdiana Ndapamerang, Baliho dan Yufi wajib dimintai pertanggung jawaban dalam kasus ini,” tegas hakim dalam putusan di Pengadilan Tipikor Kupang, Jumat (17/06/2021).(che)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here