Beranda Kabupaten Kupang Diduga Buat Laporan Fiktif, Warga Laporkan Dana Desa Letbaun Rp. 1 Miliar

Diduga Buat Laporan Fiktif, Warga Laporkan Dana Desa Letbaun Rp. 1 Miliar

31
0
BERBAGI

Kupang, Kriminal.co – Marthen Koen warga Desa Letbaun, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang akhirnya secara resmi melaporkan pengelolaan anggaran dana desa (ADD) di Desa Letbaun, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang Tahun 2015 – 2020.

Pengelolaan anggaran dana desa Letbaun dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kupang karena diduga syarat korupsi.

Marthen Koen dalam laporan pengaduannya menguraikan dalam pengelolaan dana desa di tahun 2015 lalu, banyak warga Desa Letbaun, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang merasa tidak puas dengan adanya pengelolaan anggaran dana desa di Desa Letbaun.

Menurut Marthen, warga Desa Letbaun merasa tidak puas dengan alasan tidak ada keterbukaan dari pemerintah desa terkait pengelolaan anggaran dana desa di Desa Letbaun, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang, karena diduga terdapat banyak pelanggaran yang terjadi.

Dilanjutkan Marthen, pasalnya laporan pertanggungjawaban Kepala Desa kepada pemerintah Kabupaten Kupang terutama pada Dinas DPMD Kabupaten Kupang diduga tidak sesuai dengan fakta yang ada berdasarkan realisasi program kerja di Desa Letbaun.

Untuk itu, sebagai warga Desa Letbaun, Kecamatan Sulama, Kabupaten Kupang, melayangkan surat pengaduan kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kupang umtuk ditindaklanjuti.

Disebutkan Marthen, adapun dugaan penyelewengan yang dilakukan diantaranya penyampaian laporan keuangan desa yang diduga tidak sesuai dengan realisasi nyata yang ada di Desa Letbaun, yang dilihat, dirasakan oleh warga setempat.

Ditegaskan Marthen, Kepala Desa Letbaun tidak secara terbuka menyampaikan dan mengelola anggaran dana desa Letbaun terkait dengan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di tahun 2015 – 2020 lalu.

Hal ini terbukti bahwa di Desa Letbaun tidak terpampang papan informasi tentang APBDes, Tidak adanya sosialisasi APBDes sebagaimana ditentukan dalam aturannya, sehingga warga desa minim sekali informasi tentang setiap kegiatan yang dilakukan.

Selain itu, BPD atau Anggota BPD tidak menjalankan tugas dan fungsinya. Terlebih dalam kegiatan pengawasan terhadap setiap pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan di Desa Letbaun Periode Tahun 2015-2020.

Menurutnya, hal itu terbukti dari adanya informasi bahwa Kepala Desa dan Ketua BPD tidak menyerahkan dokumen pekerjaan khususnya berupa RAB pekerjaan kepada Anggota BPD tertentu yang berusaha menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya. Hal ini berdasarkan keterangan Anggota BPD Abraham Baung.

Dana yang menjadi temuan masyarakat Desa Letbaun dan tidak teralisasi namun dipetanggungjawabannya lengkap (fiktif) senilai Rp. 1.543.662. 795.

Diketahui pula bahwa Tim Pengelolaan Kegiatan (TPK) Tahun Anggaran 2020 tidak melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana kewajibannya. Nyatanya dalam kegiatan pembangunan rumah bantuan kepada masyarakat (Ferdinan Nisi) penerima bantuan hingga saat ini belum selesai dikerjakan, padahal batas waktu pekerjaan sudah selesai.

Bendahara desa yang diangkat oleh penjabat Kepala Desa Letbaun Yoseph Hun adalah anak kandung dari mantan Kepala Desa Letbaun Zadrak Patola. Diduga hal ini sengaja dilakukan agar pengelolaan keuangan di desa dapat dikendalikan oleh mantan Kepala Desa Letbaun Zadrak Patola.

Selain itu masyarakat menduga pengangkatan bedahara tersebut atas kesepakatan busuk dari kedua manatan pejabat tersebut untuk menguasai seluruh keuangan desa. Terbukti sejumlah barang yang merupakan inventaris desa tak kunjung dikembalikan dan dijadikan barang milik pribadi hingga saat ini.

Pengelolan anggaran yang tidak sesuai aturan tersebut itu diduga adanya dinasti kepemimpinan oleh Zadrak Patola. Bagaimana tidak, Istrinya Fansina Patola menjabat sebagai Ketua PKK, Anak kandung, Femi Elbina Patola diangkat menjadi bendahara BUMdes dan anak laki-lakinya menjabat sebagai bendahara desa.

Selain itu Ketua BUMdes dijabat Marce Alfince Hittis yang juga masih berstatus keluarga dekat. Sejumlah keluarga lain juga menjabat jabatan strategs sehingga Zadrak Patola dengan mudah menyelewengkan keuangan desa.

Masih terdapat proyek yang belum selesai hingga tahun 2021 (proyek desa mangkrak) tanpa alasan
yang jelas. Seperti pembangunan rumah bantuan satu unit, program jaringan air bersih yang dianggarkan Tahun 2015. Lalu tahun 2020 pengadaan satu unit sumur bor dan sambungan jaringan air bersih ke rumah tangga.

Kenyataannya, dalam pelaporan keuangan desa tahun anggaran bersangkutan tidak tercantumkan adanya SILPA. Biaya operasional untuk perbaikan kendaraan (dua unit motor) juga menjadi tanda tanya bagi masyarakat desa letbaun karena setiap tahun selalu dianggarkan untuk perbaikan namun kendaraan tersebut tidak diketahui masyarakat atas keberadaannya. Pembiayaan lainnya, seperti biaya perjalanan dinas kepala dinas pun sangat fantastis.

Bahkan pembiayaan alat tulis kantor (ATK) dan anggaran komsumsi juga sangat besar pada hal setiap
rapat tidak ada makan dan minum namun anggarannya juga dialokasikan.

Pengelolaaan anggaran yang tidak jelas mengakibatkan tidak adanya kemajuan pembangunan di desa Letbaun pada hal total anggaran ADD yang di alokasikan pemerintah pusat setiap tahun kurang lebih senilai Rp. 1 miliar.

Terhadap penelusuran dan informasi yang diperoleh masyarakat, lolosnya laporan pertanggungjawaban fiktif tersebut diduga karena adanya kerjasama Zadrak Patola, Yoseph Hun dan dua orang pegawai di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Kabupaten Kupang atas nama Yanto dan David.

Dari informasi yang diperoleh, mantan kepala desa dan penjabat kepala desa Letbaun tersebut membuat dua laporan pertanggungjawab yang berbeda. Laporan fiktif yang diberikan ke DPMD untuk diupload sebagai laporan yang sah.

Lalu pada laporan yang berbeda sesuai kenyataanya sengaja dibuat dan diberikan kepada pihak-pihak yang ingin mengetahui pengelolaan anggaran tersebut, seolah-olah laporan tersebut yang sah dan sudah dilaporkan ke DPMD.

Melalui laporan pengaduan ini, sebagai masyarakat yang korban dari tindakan para pemangku kepentingan di desa Letbaun mendesak kepada Kapolres Kupang untuk melakukan penelusuran dan mengungkapan kasus penyelewengan anggaran yang terjadi.

Diharapkan Kejari Kabupaten Kupang dapat melakukan pemeriksaan terhadap data-data masyarakat penerima manfaat khususnya bantuan pengadaan ternak sapi tahun 2015-2017, dana penyertaan modal ke BUMdes tahun 2016-2019 dan alokasi anggaran untuk bidang kesehatan. Kami juga berharap agar adanya pemeriksaan atau audit terhadap alokasi dana desa untuk penanganan pandemi coronavirus disease 2019 (covid-19) di desa Letbaun.

Atas nama masyarakat desa Letbaun menyampaikan limpah terima kasih kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Kupang, Ridwan S. Angsar, S. H, M. H yang sudah menerima pengaduan kami ini. Dan berharap segera ditindaklanjuti sesuai aturan yang
berlaku.(che)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here