Beranda Kota Kupang Diduga Pembelian MTN, Dilakukan Dengan Cara Melawan Hukum

Diduga Pembelian MTN, Dilakukan Dengan Cara Melawan Hukum

21
0
BERBAGI

Kupang, Kriminal.co – Lagi – lagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Timur (NTT), angkat bicara terkait proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT dalam kasus dugaan korupsi pembelian Medium Term Note (MTN) oleh Bank NTT dari PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) senilai Rp. 50 miliar.

Anggota DPRD NTT, Yohanes Rumat kepada wartawan, Jumat (07/01/2022) meminta aparat penegak hukum (APH) yakni (Kejaksaan Tinggi) NTT untuk melanjutkan proses hukum kasus dugaan korupsi pembelian MTN oleh Bank NTT senilai Rp50 miliar.

“Jangan takut! lanjutkan proses hukum kasus pembelian MTN oleh Bank NTT yang berpotensi merugikan Perekonomian Daerah NTT,” kata Yohanes Rumat.

Menurut Rumat, kasus MTN senilai Rp. 50 miliar, telah mendapatkan perhatian yabg luas dan serius dari masyarakat NTT dan berbagai kalangan.

Rumat menilai penghitungan potensi kerugian keuangan negara oleh BPK RI dalam Kasus Pembelian MTN Rp. 50 miliar oleh Bank NTT dalam laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas pengelolaan dana pihak ketiga dan penyaluran kredit komersial, menengah dan korporasi tahun 2018 dan 2019 (sampai semester I) Nomor 1/LHP/XIX.KUP/01/2020 tanggal 14 Januari 2020 sudah cukup menjadi Alat Bukti Hukum.

Dimana disebutkan, lanjutnya, adanya temuan kerugian Negara dalam Pembelian MTN senilai Rp. 50 miliar yang berpotensi merugikan PT Bank NTT dan potensi pendapatan hilang atas coupon rate senilai Rp. 10, 5 miliar yang dinyatakan dalam LHP BPK RI.

“Diperkuat dengan Keterangan Ahli yang berasal dari BPK RI sudah cukup untuk dijadikan alat bukti untuk menaikan status Penyelidikan ke Penyidikan agar kasus ini menjadi terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya,” katanya.

Dikatakan bahwa LHP BPK RI telah diklarifikasi kepada Pihak Bank NTT dan ternyata tidak dibantah dengan argumentasi yang kuat bahkan dalam LHP BPK RI Nomor : 1/LHP/XIX.KUP/01/2020 Direktur Utama Bank NTT (saat itu) memberi pernyataan  “Menyatakan pada prinsipnya sependapat dengan kondisi tersebut”.

Karena itu, Rumat menduga sejak awal proses pembelian MTN tersebut telah didahului dengan cara-cara yang melawan hukum dan melanggar prosedur yang berlaku di bank NTT maupun peraturan OJK lainnya yang mengakibatkan terjadinya gagal bayar oleh PT. SNP, sehingga penyelesaian kasus ini bukan menggunakan instrument Perdata maupun Administratif, malainkan dengan menggunakan instrument Pidana (Tipikor).

“Diduga sejak awal pihak Bank NTT yang dalam hal ini Kadiv Treasury sebenarnya mengetahui, menyadari dan menghendaki akan terjadinya gagal bayar yang merugikan keuangan Negara di Bank NTT,” tegasnya.(che)

Komentar Anda?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here