Beranda Flores Kejari Flotim Hentikan Kasus Regina Nogo Koten

Kejari Flotim Hentikan Kasus Regina Nogo Koten

365
0
BERBAGI

Flotim, Kriminal.co – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Flores Timur (Flotim), kembali menghentikan perkara dugaan tindak pidana penganiayaan dengan tersangka Regina Nogo Koten.

Kasi Pidum Kejari Kabupaten Flotim, I Nyoman Sukrawan kepada wartawan, Rabu (10/08/2022) penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif oleh Kepala Kejaksaan Negeri Flores Timur Bayu Setyo Pratomo, S. H, M dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Flores Timur selaku fasilitator mengajukan permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif (Restorative Justice) melaluiekspose perkara secara Virtual dihadapan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Dr. Fadil Zumhana bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Hutama Wisnu terhadap perkara Tindak Pidana Penganiayaan dengan tersangka Regina Nogo Koten yang disangka melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Dimana, kata Nyoman, Kejari Kabupaten Flotim telah menerima Tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti) dari pihak penyidik Polres Flores Timur, dan kemudian Kejaksaan Negeri Flores Timur mengupayakan perdamaian melalui Restorative Justice dan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal dan berdasarkan hati nurani.

Dijelaskan Nyoman, dalam proses perdamaian fasilitator yang ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri Flores Timur dengan surat Printah (RJ-1) Nomor : 03/N.3.16/Eoh.2/07/2022 tanggal 29 Juli 2022, sehingga terwujudnya perdamaian pada hari Senin 01 Agustus 2022 antara korban dan tersangka yang disaksikan oleh tokoh masyarakat setempat dan penyidik serta keluarga korban dan tersangka.

Menurutnya, tersangka dan kedua korban menyetujui upaya perdamaian dan proses perdamaian yang ditawarkan penuntut Umum/ Fasilitator, kepada Korban dan Tersangka sepakat untuk berdamai tanpa syarat bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Flores Timur.

Ditambahkannya,  adapun syarat Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif karena terpenuhi syarat sebagai berikut tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun dan Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Tingkat ketercelaan.

“Kesepakatan perdamaian yang telah disepakti oleh kedua Korban dan Tersangka antara lain Tersangka (pihak I) telah meminta maaf kepada Korban dan telah mengakui serta merasa bersalah atas perbuatannya kepada Korban dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa yang akan datang yang telah diucapkan Tersangka dihadapan Korban dan di depan para pihak, kemudian korban (pihak II) telah memaafkan Tersangka (pihak I),” jelas Nyoman.

“Antara Korban dan Tersangka sepakat menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan melalui jalur non litigasi atau dengan pendekatan keadilan restorative
justice tanpa ada unsur paksaan / tekanan dari pihak manapun dan kedua Korban tidak keberatan apabila perkara ini dihentikan pada Tahap Penuntutan,” tambah Nyoman.

Masih menurut Nyoman, adapun alasan pemberian penghentian penuntutan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif ini diberikan antara lain, Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, Pasal yang disangkakan tindak pidananya diancam pidana tidak lebih dari 5 (lima) tahun, Telah ada kesepakatan perdamaian antara Tersangka dengan Korban, Jaksa sebagai Fasilitator mencoba mendamaikan dengan cara mempertemukan kedua belah pihak disaksikan oleh tokoh masyarakat setempat sehingga korban merasa tidak
keberatan lagi dan Korban sudah memaafkan Tersangka dan masyarakat merespon positif.

Kepala Kejaksaan Negeri Flores Timur selanjutnya menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Nomor : 03/N.3.16/Eoh.2/08/2022 Tanggal 09 Agustus 2022 berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum serta memberika rasa keadilan yang humanis kepada para pihak berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorat.(che)

Komentar Anda?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here