Home Kota Kupang Albert Riwu Kore Ragukan Independensi Salah Satu Saksi Dalam Kasus BPR Christa...

Albert Riwu Kore Ragukan Independensi Salah Satu Saksi Dalam Kasus BPR Christa Jaya

904
0
SHARE

Kupang, Kriminal.co – Albert Riwu Kore salah satu notaris di Kota Kupang, bakal mempolisikan salah satu oknum saksi yang memberikan keterangan di Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Kupang.

Pasalnya, dirinya menduga salah satu saksi yang dihadirkan dalam sidang pra peradilan antara BPR Christa Jaya (pemohon) melawan Polda NTT (termohon) diduga memberikan keterangan palsu.

“Ada salah satu saksi diduga memberikan keterangan palsu, karena itu kita akan menempuh langkah hukum untuk dilaporkan ke Polda,” tegas Albert Riwukore kepada wartawan, Kamis (10/02/2022).

Dijelaskan Albert, mengenai keterangan saksi yang menyatakan bahwa pemecahan sertifikat induk tanpa diketahui pihak-pihak tertentu, mampu dibuktikan bahwa pemecahan sertifikat induk diketahui pihak-pihak tertentu.

Oleh karena itu, kata Albert, pihaknya menunggu salinan putusan hakim untuk mempelajari keterangan-keterangan saksi untuk dikaitkan dengan fakta hukum yang ada. Selain itu dirinya menilai saksi ahli yang dihadirkan tidak indipenden.

“Pada saat yang sama saksi ahli berdiri sebagai saksi ahli dan juga penasehat hukum. Dua kapasitas yang dijalankan dalam waktu bersamaan sehingga secara etika akademis seorang akademisi itu harus menjunjung tinggi nilai akademis dan moral. Dalam kapasitasnya harus indipenden dan memberikan penjelasan sesuai dengan norma-norma hukum yang ada tidak ada tendensi,” tandasnya.

“Saya merasa keberatan sekali dengan kesaksiannya yang sangat tendensius. Saksi membawa suatu teori yang tidak bisa kita bantah dalam satu waktu yang sangat sempit karena sudah sampai pada putusan, ” pintanya.

Diakuinya, saat gelar perkara di Mabes Polri, salah satu saksi duduk sebagai kuasa hukumnya BPR Christa Jaya. Namun, pada saat yang bersamaan dirinya duduk sebagai saksi ahli yang indipenden.

“Ini satu kapasitas yang berbeda yang dilakukan pada saat yang bersamaan. Independensinya diragukan,” kata Albert penuh tanya.

Bahkan Albert Riwu Kore ingin membuka sebuah ruang diskusi untuk membedah kasus ini secara mendalam dengan mengundang para ahli. Albert menginginkan kasus ini benar-benar menjadi terang benderang.

“Kasus ini pernah diadukan secara perdata dan mereka kalah 4 kali,” tandas Riwukore.

Sementara itu kuasa hukum BPR Christa Jaya, Samuel Adi Adoe, mengapresiasi keputusan Majelis Hakim karena objektif dalam memutuskan perkara ini.

Ia berharap agar proses ini berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kalau sudah ada salinan putusan, baru kita bisa mengambil langkah hukumnya seperti apa. Namun tentunya kami akan tetap kembali berkoordinasi lebih lanjut dengan penyidik kepolisian Ditreskrimum Polda NTT untuk perkara ini,” tandasnya.

Terpisah, Bildad Thonak selaku kuasa hukum pemohon pra peradilan mengatakan sesungguhnya keputusan hakim kalau diikuti dari awal sidang memang sudah sangat objektif.

“Fakta persidangan memang sesuai dengan apa yang didalilkan. Itu bukan kami buktikan sendiri tetapi juga dibuktikan oleh para termohon,” kata Bildad.

“Tadi dalam pertimbangan hakim juga mengatakan bahwa SP3 ini dianggap cacat hukum. Karena laporan ini sudah memenuhi unsur pidana karena cukup alat bukti,” tambah Bildad.

Menurut Bildad, perkara yang digelar di Polda NTT dan Mabes Polri memiliki kekuatan hukum tetap. Dimana majelis hakim dalam putusannya menjelaskan bahwa adanya gelar perkara pada tanggal 04 November 2021 itu merupakan salah satu alat bukti yang memiliki kekuatan hukum tetap. Dan juga adanya gelar perkara pada tanggal 4 Oktober 2021 di Polda NTT terhadap Albert Riwu Kore itu mempunyai kekuatan hukum juga.

Ditambahkan Bildad, dengan dikabulkannya permohonan Pra Peradilan oleh pemohon dalam hal ini BPR Christa Jaya, maka SP3 Polda NTT terhadap laporan polisi untuk Notaris Albert Riwu Kore dibatalkan.

“Menurut kami perdebatan mengenai SP3 ini nonprosedural atau tidak telah selesai dan hari ini hakim sudah memutuskan dengan bijaksana. Kami selaku kuasa pemohon berharap agar proses itu berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tandasnya

Untuk diketahui, perseteruan BPR Christa Jaya Perdana melawan Notaris Albert Wilson Riwu Kore hingga saat ini belum mencapai titik klimaks.

Perseteruan yang dimulai, sejak BPR Christa Jaya Perdana melaporkan Albert Wilson Riwu Kore dengan tuduhan penggelapan itu tercatat dengan nomor laporan polisi, LP/B/52/II/2019/SPKT tanggal 14 Februari 2019.

Sejak saat itu kedua pihak melewati serangkaian proses hukum untuk menyelesaikan persoalan sesuai aduan pihak pelapor. Padahal jauh sebelum itu kedua belah pihak adalah mitra kerja yang saling bersinergi satu sama lain.

Memasuki tahun 2022, tepatnya di tangal 17 Januari 2022, Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Nusa Tenggara Timur mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas kasus yang dilaporkan oleh Junus Laiskodat dari BPR Christa Jaya dengan terlapor Notaris/PPAT Albert Wilson Riwu Kore.

SP3 yang dikeluarkan tersebut ditandatangani oleh Kombes Pol. Eko Widodo selaku Dirreskrimum Polda NTT. Dalam SP3 itu disebutkan, adapun hasil dari gelar perkara yang telah dilakukan pada tanggal 13 Januari 2022 di Ruang Gelar perkara Ditreskrimum Polda NTT telah diputuskan bahwa laporan saudara Junus Laiskodat terhadap terlapor atas nama Notaris & PPAT Albert Wilson Riwukore yang diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 KUHP Sub pasal 372 KUHP Jo pasal 55 KUHP dihentikan penyidikannya karena tidak cukup bukti.

Atas SP3 itu, Kuasa Hukum BPR Christa Jaya merasa keberatan dan mengajukan praperadilan.
Kurang lebih 8 hari lamanya, sidang praperadilan dilangsungkan di Pengadilan Negeri kelas 1A Kupang.
Hari ini, Rabu 9 Februari 2022, sidang kembali dilanjutkan dengan agenda putusan.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang, dalam amar putusannya yang dibacakan Hakim Tunggal Reza Tyrama, memutuskan untuk mengabulkan permohonan Praperadilan BPR Christa Jaya.

Dengan demikian maka SP3 Polda NTT terhadap laporan polisi untuk Notaris Albert Riwu Kore dibatalkan.

Albert Riwu Kore, yang dihubungi usai putusan itu menerima dan menghargai putusan hakim. Baginya sebagai warga negara yang baik harus tunduk pada putusan itu.

Namun usai putusan ini, Albert Riwu Kore tidak tinggal diam. Dirinya akan mengambil langkah hukum. Pasalnya Notaris senior ini menganggap ada sejumlah fakta yang diabaikan selama persidangan. Hal itu terlihat dari keterangan saksi yang dihadirkan termasuk saksi ahli.(che)

Komentar Anda?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here