Home Kota Kupang ARK Jadi Tersangka, Yanto Ekon : Alat Bukti Polda NTT Tidak Benar

ARK Jadi Tersangka, Yanto Ekon : Alat Bukti Polda NTT Tidak Benar

823
0
SHARE

Kupang, Kriminal.co – Dr. Yanto MP. Ekon, S. H, M. Hum selaku kuasa hukum Albert Riwu Kore (notaris) yang dijadikan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pemggelapan sembilan (9) Sertifikat Hak Milik (SHM) angkat bicara.

Yanto Ekon dalam replik praperadilan terhadap Polda NTT selaku termohon yang dibacakan dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Kupang menyatakan penetapan tersangka karena memiliki bukti permulaan yang cukup dan 2 (dua) alat bukti adalah tidak benar dan mohon ditolak.

Menurut Yanto, alasan agar ditolak yakni berdasarkan jawaban Termohon dalam Putusan Praperadilan Nomor: 2/PID. Pra/2022/PN.KPG, tanggal 9 Februari 2022 halaman 30 sampai dengan halaman 40 sangat jelas termohon mengakui bahwa bukti-bukti yang dimiliki oleh termohon tidak cukup untuk menetapkan pemohon (Albert Riwu Kore) sebagai tersangka sehinggamenerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan sebab dari keterangan saksi, surat dan ahli yang diperoleh membuktikan pemecahan Sertifikat Hak Milik No. 368 menjadi 18 (delapan belas) Sertifikat atas persetujuan Pelapor yakni PT. BPR Christa Jaya.

Alasan berikutnya, Surat Perintah Penghentian Penyidikan yang diterbitkan oleh Termohon dinyatakan tidak sah berdasarkan Putusan Praperadilan Nomor: 2/PID.Pra/2022/ PN.KPG, tanggal 9 Februari 2022 dengan pertimbangan bukan karena hasil penyidikan termohon telah cukup bukti melainkan karena Surat Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan hasil gelar perkara khusus tanggal 13 Januari 2022 yang menyatakan tidak cukup bukti bertentangan dengan hasil gelar perkara khusus pada tanggal 04 Oktober 2021 dan pada tanggal 04 November 2021 berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang ada telah menetapkan tersangka atas nama Terlapor dan perbuatan tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 372 KUHP.

Putusan Praperadilan Nomor: 2/PID.Pra/2022/PN.KPG, tanggal 9 Februari 2022 bukan memerintahkan termohon (Polda NTT) untuk menetapkan pemohon (Albert Riwu Kore) sebagai tersangka melainkan memerintahkan untuk membuka kembali penyidikan terhadap perkara dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/52/II/2019/ SPKT, tanggal 14 Februari 2019.

Pembukaan kembali penyidikan dugaan tindak pidana penggelapan oleh Termohon menurut Putusan Praperadilan No. 2/PID.Pra/2022/PN.KPG, tanggal 9 Februari 2022, seharusnya Termohon melakukan prosedur penyidikan sesuai Pasal 1 angka 2 KUHAP Jo. Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan yakni mencari dan mengumpulkan bukti baru yang berbeda dengan alat bukti sebelumnya barulah menetapkan tersangka, bukan langsung menetapkan pemohon sebagai tersangka atas dasar alat bukti saksi, keterangan ahli dan surat – surat sebelumnya dinyatakan tidak cukup bukti.

Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tidak didasarkan atas alat bukti baru melainkan hanya berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli dan surat-surat yang sebelumnya oleh Termohon sendiri dinyatakan tidak cukup bukti karena keterangan saksi, keterangan ahli, surat-surat ditambah hasil rekaman suara yang disita oleh Termohon diakui sendiri oleh Termohon justru membuktikan pemecahan SHM 368 menjadi 18 sertifikat atas persetujuan PT. Bank Chista Jaya selaku pelapor dan inilah alasan yang menjadi dasar pemohon untuk menyatakan Penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak didasarkan atas bukti permulaan yang cukup.

Dilanjutkannya, bahwa jawaban Termohon Angka Romawi II.A.3 yang pada dasarnya menyatakanbarang bukti dan alat bukti yang dikumpulkan oleh Termohon sesuai Pasal 1 angka 2 KUHAP tidak boleh disampaikan kepada Tersangka karena dikuatirkan tersangka menghilangkan atau merusak barang bukti dan alat bukti adalah tidak benar dan mohon ditolak sebab kewajiban hukum bagi Termohon untuk menetapkan tersangka yang sebelumnya dihentikan penyidikan karena dianggap tidak cukup bukti, kemudian dibuka kembalinya penyidikannya, haruslah dipenuhi 2 (dua) alat bukti baru sebagai dasar penetapan tersangka BUKAN hanya didasarkan atas alat bukti lama yang sebelumnya dinyatakan tidak cukup bukti untuk menetapkan tersangka. Lagi pula Pemohon tidak meminta kepada Termohon untuk menunjukan alat bukti baru yang diperoleh itu kepada Pemohon melainkan Pemohon meminta untuk Termohon membuktikan alat bukti baru yang menjadi dasar penetapan pemohon sebagai Tersangka kepada Yang Mulia hakim praperadilan ini. Selain
itu, Pemohon tidak mungkin menghilangkan atau merusak alat bukti dan barang bukti sebab semua alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini telah berada dalam kekuasaan Termohon sebagai Penyidik tetapi alat bukti dan barang bukti yang dikumpulkan oleh Termohon itu dinyatakan tidak cukup untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.

5. Bahwa jawaban Termohon Angka Romawi II.A.4 tidak benar dan mohon ditolak dengan alasan :

a. Putusan Praperadilan Nomor: 2/PID.Pra/2022/PN.KPG, tanggal 9 Februari 2022 bukan memerintahkan termohon untuk menetapkan pemohon sebagai tersanhka melainkan memerintahkan untuk membuka kembaliPenyidikan terhadap perkara dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/52/II/2019/ SPKT, tanggal 14 Februari 2019.

b. Pembukaan kembali penyidikan dugaan tindak pidana penggelapan oleh Termohon menurut Putusan Praperadilan No. 2/PID.Pra/2022/PN.KPG, tanggal 9 Februari 2022, tidak berarti harus menetapkan Pemohon sebagai Tersangka melainkan dilakukan kembali prosedur penyidikan sesuai Pasal 1 angka 2 KUHAP Jo. Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan yakni mencari dan mengumpulkan bukti baru yang berbeda dengan alat bukti sebelumnya barulah menetapkan tersangka, bukan langsung menetapkan pemohon sebagai tersangka atas dasar alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli dan surat-surat yang sebelumnyadinyatakan tidak cukup bukti.

c. Rangkaian alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan barang bukti yang diuraikan oleh Termohon tersebut merupakan alat bukti lama, yang oleh Termohon sendiri dinyatakan tidak cukup bukti karena alat bukti dan barang bukti tersebut membuktikan pemecahan Sertifikat 368 menjadi 18 (delapan belas) sertifikat dilaksanakan atas dasar persetujuan dari PT. BPR Christa Jaya sebagai Pelapor.

d. Termohon tidak memiliki alat bukti baru apapun untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka terutama untuk membuktikan pemecahan Sertifikat Hak milik No. 368 menjadi 18 sertifikat atas persetujuan PT. BPR Christa Jaya dan juga tidak ada alat bukti baru yang membuktikan penyerahan kembali 9 Sertifikat Hak Milik kepada Rahmad, SE atas sepengetahuan dan persetujuan Pemohon.

e. Bukti baru yang dimiliki Pemohon berupa Putusan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 184/PDT.G/2018/PN.KPG, tanggal 8 Januari 2019 antara PT. BPR Christa Jaya selaku pemggugat melawan Rahmat alias Rafi, Albert Riwu Kore dan BPR Central Pitobi sebagai para penggugat halaman 7 angka 4 dan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 186/PDT.G/2018/PN.KPG, tanggal 14 Februari 2019 antara PT. BPR Christa Jaya Perdana selaku penggugat melawan Rachmat, Albert Wilson Riwu Kore dan PT. Bank Pembangunan Daerah NTT. sebagai para penggugat halaman 5 angka 4 yang memuat gugatan dari Penggugat PT. BPR Christa Jaya Perdana dan secara tegas mengakui pemecahan SHM Nomor : 368 disetujui oleh penggugat (BPR Chris Jaya Perdana) Tegasnya pengakuan PT. BPR Christa Jaya Perdana selaku Penggugat tersebut dituangkan dalam posita gugatan angka 4 yang selengkapnya menyatakan “……..dalam perjalanannya, sebelum terbit Akta Pemberian Hak Tanggungan atas barang jaminan kredit berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 368 tersebut, atas permohonan Tergugat I (RACHAT, SE alias RAFI) dan disetujui pihak penggugat (BPR Christa Jaya) maka Tergugat I melalui Tergugat II (ALBERT WILSON RIWUKORE, SH/PEMOHON) memproses pemecahan Sertifikat Hak Milik sebagaimana disebutkan dalam posita 2.4 di atas dan oleh Tergugat II menerbitkan Surat Keterangan Nomor: 18/CN/PPAT/VI/2016, tanggal 22 Juni 2016, yang menerangkan 15 (lima belas) Sertifikat di antaranya akan dilakukan pemasangan hak tanggungan.

6. Bahwa Jawaban Termohon Angka Romawi II.5 yang mengutip Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 18PK/PID/2009 tidak benar dan mohon ditolak karena
Putusan Mahkamah Agung tersebut tidak berlaku terhadap perkara praperadilan ini, mengingat penerbitan Putusan Mahkamah Agung itu sebelum adanya Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015. Demikian pula terhadap Pasal 2 ayat (2) PERMA No. 4 Tahun 2016 yang dikutip oleh Termohon adalah tidak benar dan mohon ditolak dengan alasan:

a. Penafsiran terhadap Pasal 2 ayat (2) PERMA No. 4 Tahun 2016 tidak dapat dipisahkan dari Pasal 2 ayat (3 PERMA No. 4 Tahun 2016 yang menetapkan “Putusan Praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan Penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara”.

b. Hubungan antara ketentuan Pasal 2 ayat (2) dengan Pasal 2 ayat (3) PERMA No. 4 Tahun 2016 dapat diinterpretasikan bahwa pembukaan kembali penyidikan dan penetapan kembali tersangka dalam suatu tindak pidana yang sebelumnya dinyatakan tidak sah oleh putusan praperadilan atau karena Penghentian Penyidikan yang tidak sah haruslah didasari sekurangnya 2 (dua) alat bukti baruyang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara.

c. Faktanya Termohon membuka Kembali penyidikan sesuai Putusan Praperadilan No. 2/PID.Pra/2022/PN.KPG, tanggal 9 Februari 2022 dan menetapkan kembali Pemohon sebagai Tersangka yang sebelumnya dihentikan penyidikan karena dianggap tidak cukup bukti tanpa didasari dua alat bukti sesuai amanat Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan.

7. Bahwa jawaban Termohon Angka Romawi II.6 sampai dengan 8 tidak benar dan mohon ditolak berdasarkan alasan-alasan pada angka 3 sampai dengan 6 replik
ini.

8. Bahwa jawaban Termohon Angka Romawi II.9 tidak benar dan mohon ditolak melainkan yang benar adalah sebagaimana diuraikan pada Angka Romawi II No. 1 sampai dengan 5 permohonan praperadilan Pemohon.

9. Bahwa fakta-fakta hukum yang diuraikan pada Jawaban Termohon Huruf B angka 1 dan 2 mengenai modus operadi, justru menurut pengakuan Termohon pada Putusan Praperadilan Nomor: 2/PID.Pra/2022/PN.KPG, tanggal 9 Februari 2022 dinyatakan tidak cukup bukti karena alat bukti yang diperoleh Termohon membuktikan pemecahan Sertifikat Hak Milik No. 368 menjadi 18 (delapan belas)
Sertifikat dilakukan atas dasar persetujuan dari PT. Bank Christa Jaya sebagai pelapor dan pengembalian 9 Sertifikat Pecahan dari Sertifikat Induk No. 368 kepada Rahmad dilakukan oleh Staf Notaris Pemohon tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pemohon. Namun tanpa alat bukti baru yang membuktikan sebaliknya, Termohon langsung menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.

10. Bahwa Jawaban Termohon Huruf B angka 3 tentang Rangkaian Penyidikan justru membuktikan Termohon menetapkan kembali Pemohon sebagai Tersangka hanya berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan barang bukti yang sebelumnya oleh Termohon sendiri menyatakan tidak cukup bukti sebab alat bukti dan barang bukti yang diuraikan pada jawaban halaman 12 sampai dengan 17 sama dengan alat bukti yang diuraikan pada halaman 32 sampai dengan 41 dalam Putusan Praperadilan Nomor: 2/PID.Pra/2022/PN.KPG, tanggal 9 Februari 2022. Berdasarkan alat bukti dan barang bukti a quo maka Termohon sendiri berkesimpulan bahwa tidak cukup bukti untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka. Namun tanpa alat bukti baru apapun, Termohon secara sewenang-wenang merubah hasil kesimpulannya dengan menyatakan cukup bukti untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.

11. Bahwa Jawaban Termohon angka 4 tidak benar dan mohon ditolak karena tidak ada alat bukti baru apapun yang diperoleh Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka melainkan hanya mendasarkan pada alat bukti dan barang bukti lama yang sebelumnya dinyatakan tidak cukup bukti sehingga diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Surat Penghentian Penyidikan itu dinyatakan tidak sah oleh Hakim Praperadilan bukan karena dinilai telah cukup bukti melainkan terdapat 2 (dua) hasil gelar perkara yang saling bertentangan dan penentuan hasil gelar perkara yang benar adalah perlunya bukti baru untuk membuktikan 2 (dua) peristiwa hukum. Pertama;
pemecahan Sertifikat Hak Milik 368 menjadi 18 Sertifikat bukan atas persetujuan PT. Bank Christa Jaya dan kedua; Penyerahan Kembali 9 Sertifikat Hak Milik hasil pecahan Sertifikat No. 368 atas sepengetahuan dan persetujuan Pemohon.

Namun tanpa adanya alat bukti baru untuk membuktikan 2 (dua) peristiwa hukum yang menjadi dasar penerbitan SP-3, Termohon langsung menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.

Bahwa bahkan baru baru yang dimiliki Pemohon berupa Putusan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 184/PDT.G/2018/PN.KPG, tanggal 8 Januari 2019 antara PT. BPR Christa Jaya Perdana selaku penggugat melawan Rachmat, Albert Riwu Kore dan BPR Central Pitobi sebagai tergugat halaman 7 angka 4 dan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 186/PDT.G/2018/PN.KPG, tanggal 14 Februari 2019 antara PT. BPR Christa Jaya Perdana selaku penggugat melawan Rachmat, Albert Riwu Kore dan PT. Bank Pembangunan Daerah NTT. sebagai para tergugat halaman 5 angka 4 yang memuat gugatan dari Penggugat PT. BPR Chista Jaya Perdana dan secara tegas mengakui pemecahan SHM Nomor : 368 distujui oleh penggugat (BPR Christa Jaya Perdana).

13. Bahaw Jawaban Termohon Huruf B angka 5 sampai dengan 12 tidak benar mohon ditolak sebab dasar hukum yang seharusnya dipedomani oleh Termohon untuk menetapkan kembali Pemohon sebagai Tersangka yang sebelumnya hasil penyidikan dinyatakan SP-3 tetapi dibuka Kembali atas dasar perintah Hakim Praperadilan adalah Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Praperadilan Jo. Pasal 1 angka 2 KUHAP yakni harus mencari dan mengumpulkan bukti baru dan dengan bukti baru itu barulah menetapkan tersangka, bukan hanya berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang sebelumnya dinyatakan tidak cukup bukti dan menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.

14. Bahwa demikian pula Jawaban Termohon Huruf B angka 13 sampai dengan 16 tidak benar dan mohon ditolak berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan pada angka 3 sampai dengan 13 replik ini.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka melalui Replik ini pemohon menyatakan tetap mempertahankan permohonan praperadilan Pemohon dan menolak seluruh jawaban Termohon serta memohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya

2. Menyatakan hukum bahwa Penetapan Pemohon
sebagai Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. SPSidik/410/IX/2020/Ditreskrimum, tanggal 21 September 2020 Tentang Tindak Pidana Penggelapan dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan No. SPSidik/410.a/V/2022/Ditreskrimum, tanggal 24 Mei 2022 Tentang Tindak Pidana Penggelapan serta Surat Penetapan Tersangka No. S.TAP TSK/26/VII/2022/Ditreskrimum, tanggal 08 Juli 2022 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum
karenanya tidak memiki kekuatan hukum yang mengikat

3. Menyatakan hukum bahwa segala hasil penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon terkait dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau penggelapan Sertifikat adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat

4. Menyatakan hukum bahwa Surat Penetapan Tersangka No. S.TAP TSK/26/VII/2022/Ditreskrimum, tanggal 08 Juli 2022 atas nama Albert Wilson Riwu Kore yang diterbitkan oleh Termohon adalah tidak sah dan batal atau dibatalkan demi hukum.

5. Menyatakan tidak sah segala putusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh Termohon yang berkaitan dengan penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon dan yang sifatnya merugikan Pemohon.

6. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada negara. Atau Mohon putusan yang seadil-adilnya.(che)

Komentar Anda?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here