Home Kota Kupang Diana Aman DPO, Hakim PN Kupang Diminta Bertanggung Jawab

Diana Aman DPO, Hakim PN Kupang Diminta Bertanggung Jawab

967
0
SHARE

Foto: Paul SinlaeloE

Kupang, kriminal.co – Diana Aman terpidana dalam kasus dugaan tindak pidana human traficcking dengan korban almarhum (alm) Yufrinda Selan, yang kini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejati NTT kini masih terus diburu oleh pihak Kejati NTT.

Pasalnya, Diana Aman kabur saat proses persidangan menjelang putusan di Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Kupang.

Kaburnya terpidana dinilai merupakan tanggungjawab majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Kupang, Nuril Huda. Pasalnya, kaburnya terdakwa setelah majelis hakim PN Kelas IA Kupang, Nuril Huda mengeluarkan pengalihan penahanan menjadi tahanan kota. Sebelumnya, terdakwa menjadi tahanan Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Kupang.

Demikian diungkapkan Paul Sinlaeloe salah satu pengurus PIAR NTT kepada wartawan, Rabu (11/4) di Kupang.

Menurut Paul, Nuril Huda selaku ketua majelis hakim yang menyidangkan perkara itu wajib bertanggungjawab atas kaburnya terdakwa, Diana Aman. Pasalnya, dengan pengalihan penahanan itu digunakan terdakwa untuk kabur.

“Nuril Huda ketua majelisnya harus bertanggungjawab dan menurut saya kalau bisa dipecat dari hakim. Karena gara-gara pengalihan itu terdakwa kabur,” tegas Paul.

Menurut Paul, dasar dikeluarkannya pengalihan penahanan kota untuk terdakwa adalah keterangan dokter. Namun, tidak serta merta keterangan sakit dari dokter yang sudah lama itu dijadikan dasar untuk diberikan pengalihan penahanan.

Ditegaskan Paul, dalam hal itu hakim yang harus bertanggungjawab atas kaburnya Diana Aman bukan jaksa Kejari Kota Kupang. Pasalnya, kasus itu kini merupakan tanggubgjawab hakim PN Kelas IA Kupang sedangkan jaksa hanya berkewajiban melaksanakan perintah hakim.

“hakim jangan lempar tanggungjawab ke jaksa. Hakim yang harus bertanggungjawab karena mereka yang keluarkan pengalihan penahanannya bukan jaksa yang tanggungjawab. Hakim jangan lempar tanggungjawab kepada jaksa,” ujar Paul.

Ironisnya, kata Paul, pengalihan penahanan untuk terpidana tanpa identitas yang jelas. Dimana, hakim hanya berdasarkan tempat tinggal terpidana disalah satu hotel di Kota Kupang.

“Masa hakim tidak tanya tempat tinggal yang jelas dimana. Hanya tinggal dihotel hakim langsung keluarkan penetapan pengalihan penahanan. Alamat sudahtidajk jelas hakim keluarkan pengalihan penahanan,” tegas Paul.(che)

Komentar Anda?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here