Home Kota Kupang Diduga Endapkan Kasus MTN Rp. 50 Miliar, Kasi Dik Memilih Bungkam

Diduga Endapkan Kasus MTN Rp. 50 Miliar, Kasi Dik Memilih Bungkam

481
0
SHARE

Kupang, Kriminal.co – Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT), diduga mengendapkan kasus dugaan korupsi pembelian Medium Term Note (MTN) senilai Rp. 50 miliar oleh Bank NTT dari PT. SNP Finance.

Pasalnya, hingga saat ini kasus dugaan korupsi yang membuat Bank NTT kehilangan Rp. 50 miliar berdasarkan temuan BPK RI Tahun 2021 lalu, tidak jelas penanganannya oleh Kepala Seksi Penyidikan (Kasi Dik) Kejati NTT.

Kuat dugaan kasus tersebut diendapkan oleh Kejati NTT karena rencana tim penyidik Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Kejati NTT untuk melalukan pemeriksaan terhadap BPK RI sebagai ahli dalam kasus itu hanyalah sebuah wacana belaka.

Awalnya, Kepala Seksi Penyidikan Kejati NTT bersemangat melakukan pemeriksaan namun anehnya semangat itu hilang karena diduga kuat adanya tekanan dari oknum pejabat agar kasus itu jangan dituntaskan.

Wacara pemeriksaan BPK RI sebagai ahli untuk memastikan kerugian keuangan negara dalam kasus itu, hanyalah bualan belaka oleh Kasi Penyidikan Kejati NTT. Kuat dugaan ini dilakukan hanya untuk menakuti sejumlah saksi yang telah diperiksa penyidik.

Kepala Seksi Penyidikan (Kasi Dik) Kejati NTT, Salesius Guntur, S. H, yang dihubungi wartawan, Selasa (27/09/2022) tidak menjawab hingga berita ini diturunkan.

Sebelumnya, Kajati NTT, Hutama Wisnu, S. H, M. H yang dikonfirmasi melalui Kepala Seksi Penyidikan (Kasi Dik) Kejati NTT, Salesius Guntur, S. H menegaskan bahwa pihaknya telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi ahli dari BPK RI.

“Kami selaku penyidik Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT), telah menjadwalkan pemeriksaan ahli dari BPK RI,” ungkap Kasi Dik Kejati NTT.

Menurut Guntur, pemeriksaan ahli BPK RI ini untuk kepastian kerugian keuangan negara sesuai LHP BPK RI Perwakilan NTT yang menyatakan bahwa pembelian MTN berpotensi kerugian keuangan negara Rp. 50 miliar oleh Bank NTT.

“Untuk memastikan kerugian keuangan negara dalam kasus itu, kami minta ahli dari BPK RI. Hal itu guna kepastian kerugian keuangan negara seperti dalam LHP BPK RI Perwakilan NTT,” tegas Guntur.

Selain itu, lanjutnya, penyidik Tipidsus Kejati NTT juga menunggu hasil penelusuran dari PPATK terkait aliran uang terhadap tujuh (7) nama yang diduga terlibat dalam kasus pembelian MTN senilai Rp. 50 miliar.

“Kami juga sementara menunggu hasil penelusuran dari PPATK terhadap tujuh (7) nama yang dicurigai terlibat dalam kasus ini,” ungkapnya.(che)

Komentar Anda?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here