Home Kota Kupang Dipindahkan ke Rutan Kupang, Sidang Kasus Alkes Bakal Digelar Secara Offline

Dipindahkan ke Rutan Kupang, Sidang Kasus Alkes Bakal Digelar Secara Offline

327
0
SHARE

TTU, Kriminal.co – Sidang kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) pada RSUD Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), bakal digelar secara offline (terdakwa hadir langsung dalam proses persidangan) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang.

Sebelumnya, seluruh sidang pada Pengadilan Tipikor Kupang digelar secara online (virtual) dikarenakan adanya Covid – 19 yang melanda dunia.

Kajari Kabupaten TTU, Roberth Jimmy Lambila, S. H, M. H melalui Kasi Intel Kejari TTU, Hendrik Tiip, S. H kepada wartawan, Rabu (15/06/2022) malam mengatakan bahwa ketiga tersangka korupsi Alkes pada RSUD Kefamenanu telah dipindahkan ke Rumah Tahanan (Rutan) Kupang pada Rabu (15/06/2022) siang tasi.

“Sebelumnya para tersangka di tahan di Rumah Tahanan (Rutan) Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), namun telah dipindahkan ke Rutan Kupang,” ujarnya.

“Ketiga tahanan yang dikeluarkan untuk dialihkan penahanannya ke Rutan Kupang diantaranya, Didi Darmadi, Agus Sahroni dan Munawar Lutfi,” kata Hendrik Tiip.

Menurut Hendrik, berdasarkan pengamatan proses persidangan yang sudah berjalan pasca kebijakan pemerintah memperlonggar penggunaan masker maka diperkirakan proses persidangan awal dengan agenda pembacaaan surat dakwaan dan pemeriksaaan para terdakwa akan dilakukan secara langsung di Pengadilan Tipikor Kupang.

Kajari Kabupaten TTU, Roberth Jimmy Lambila, S. H, M. H yang dihubungi perteleponan secara terpisah menegaskan bahwa tersangka Yoksan M. Bureni didakwa atau dijerat menggunakan pasal 21 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

“Salah satu tersangka yakni Yoksan M. Bureni dijerat atau didakwa menggunakan pasal 21 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN),” tegas Lambila.

Ditambahkan mantan Kasi Dik Kejati NTT ini, dalam pemberantasan korupsi bukan saja terkait dengan kerugian keuangan negara namun kerugian juga dialami oleh orang lain atau masyarakat dalam pelaksanaan suatu kegiatan atau proyek.

“Pasal 21 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), itu merupakan dakwaan kedua dalam kasus itu,” tambah Lambila.

Dilanjutkannya, untuk tersangka Munawar Lutfi, Agus Sahroni dan Didi Darmadi didakwa menggunakan pasal 2 ayat 1 Undang – Undang nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberanrantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke- 1 KUHP.

Masih menurut Lambila, selain itu para tersangka didakwa menggunakan Pasal 3 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang – Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal  55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.

“Para tersangka dalam kasus ini juga didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp. 2, 4 Miliar lebih,” ujarnya.

Lambila kembali menegaskan bahwa ketiga tersangka lainnya yakni Agus Sahroni, Munawar Lutfi dan Didi Darmadi turut dijerat dan didakwa menggunakan pasal 21 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Ditambahkannya, usai melimpahkan berkas perkara, JPU Kejari Kabupaten TTU tinggal menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Tipikor Kupang.(che)

Komentar Anda?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here