Home Kota Kupang Disebut Resiko Bisnis, Bank NTT Bisa Kembali Dibobol

Disebut Resiko Bisnis, Bank NTT Bisa Kembali Dibobol

320
0
SHARE

Kupang, Kriminal.co – Jefri Riwu Kore selaku Walikota Kupang dan juga salah satu pemegang saham Seri A pada Bank NTT menegaskan bahwa kasus dugaan korupsi Medium Term Note (MTN) senilai Rp. 50 miliar merupakan resiko bisnis.

Sehingga, kasus MTN senilai Rp. 50 miliar yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTT ini bukanlah menjadi kasus korupsi tetapi menjadi resiko bisnis.

Hal ini menuai berbagai kontroversi dari berbagai pegiat anti Korupsi seperti KOMPAK Indonesia dan para Akademisi yang menyanyangkan pernyataan Walikota Kupang selaku pemegang saham Seri A.

Lasarus Jehamat Dosen Fisip Undana Kupang, Rabu (23/03/2022) menegaskan bahwa jika para pemegang saham sepakat untuk menyatakan bahwa itu merupakan resiko bisnis, maka dengan sendirinya para pemegang saham menginginkan Bank NTT kembaki dibobol.

“Jika disebut resiko bisnis maka dengan sendirinya para pemegang saham menginginkan agar Bank NTT yang merupakan Bank rakyat NTT kembali dibobol,” tegas Lasarus.

Menurut Lasarus, pernyataan Walikota Kupang bahwa MTN ini paksakan menjadi kasus, maka bisa dikatakan tidak ada kasus. Lalu, temuan BPK RI Perwakilan NTT bahwa telah terjadi kerugian senilai Rp. 50 miliar pada Bank NTT akibat pembelian MTN, siapa yang harus bertanggung jawab.

“Mengapa Walikota Kupang, Jefri Riwu Kore tidak mendukung aparat penegak hukum (APH) untuk menuntaskan kasus ini. Ada apa sebenarnya dibalik pernyataan Walikota Kupang, apakah dia ingin Bank NTT kembali dibobol?,” tanya Lasarus.

Lasarus kembali menegaskan, Walikota Kupang harus menjelaskan maksud dirinya menyebut kawan – kawan paksakan untuk menjadi kasus. Kawan – kawan yang dimaksud oleh Walikota Kupang harus dijelaskan secara detail.

“Maksud dia sebut kawan – kawan ini siapa?, apakah jaksa atau wartawan. Walikota Kupang harus jelaskan secara detail maksudnya apa,” tuntut Lasarus.

Soal besarnya, ada dua pernyataan yang kontradiktif di sana. Ini yang harus klarifikasi Pak Walikota. Sukses tapi gagal. Apa maksudnya. Buat saya, sebesar apa pun kerugian negara, harus tetap diusut. Diusut bukan karena kesuksesan tatapi karena kerugian seperti temuan BPK RI Perwakilan NTT,” tambah Lasarus.

Mengenai kinerja Kajati NTT, menurut Lasarus, harus diakui bahwa meskipun Hutama Wisnu baru menjabat sebagai Kajati NTT, namun diyakini bahwa dirinya akan menuntaskan kasus – kasus tersebut. Untuk itu, sebagai Kajati NTT wajib hukumnya menunjukan komitmennya sebagai penegak hukum.

“Saya yakin Kajati NTT tengah mempelajari semua kasus yang kemarin ditinggalkan mantan Kajati NTT. Harapan masyarakat NTT itu hanya satu yaitu sebagai Kajati NTT yang baru terus membangun komitmen untuk menuntaskan berbagai kasus yang terjadi di sini,” katanya.

Ditambahkan Lasarus, sebagai Kajati NTT yang baru, Hutama Wisnu harus membuka diri untuk menjelaskan komitmen dirinya dalam penanganan beberapa kasus -kasus itu yang menyita perhatian khususnya kasus Bank NTT senilai Rp. 50 miliar.

“Sebaiknya Kajati NTT, Hutama Wisnu membuat skala priroritas setiap kasus agar bisa diselesaikan semuanya. Jangan hanya membangun komitmen atau sekedar komitmen,” ujarnya.

Untuk itu, lanjutnya, masyarakat NTT menunggu komitmen Kajati NTT dalam menuntaskan kasus korupsi di NTT. Pasalnya, harapan masyarakat NTT berada dipundak Kajati NTT.(che)

Komentar Anda?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here