Home Kota Kupang Dituntut Ganti Rugi Rp. 8 Miliar, Jhon Rihi : Ini Diluar Logika

Dituntut Ganti Rugi Rp. 8 Miliar, Jhon Rihi : Ini Diluar Logika

941
0
SHARE

Kupang, Kriminal.co – Yohanes Daniel Rihi, S. H alias Jhon Rihi selaku kuasa hukum eks Bupati Kupang, Ibrahim A. Medah terdakwa dalam kasus dugaan korupsi pengalihan asset Pemda Kabupaten Kupang, mempertanyakan uang pengganti kerugian keuangan negara senilai Rp. 8 miliar yang dibebankan kepada terdakwa.

Menurut pengacara kondang yang akrab disapa JR ini kerugian keuangan negara yang dibebankan kepada terdakwa tidaklah masuk akal bahkan diluar nalar serta jalan pikiran.

Bagaimana kerugian keuangan negara, kata JR, dibebankan kepada terdakwa sedangkan asset berupa tanah dan bangunan Radio Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kupang telah disita dan dirampas untuk negara cq Pemda Kabupaten Kupang.

“Bagaimana uang pengganti kerugian keuangan negara senilai Rp. 8 miliar dibebankan kepada terdakwa. Sedangkan asset berupa tanah dan bangunan RPD sudah disita dan dirampas untuk negara cq Pemda Kabupaten Kupang,” kata Jhon Rihi, S. H yang didampingi Merieta Soruh, S. H kepada wartawan, Kamis (17/02/2022).

Menurut JR, uang senilai Rp. 8 miliar yang diterima oleh terdakwa Ibrahim Agustinus Medah bukanlah milik Pemerintah Kabupaten Kupang namun milik dari Johanes Sonny yang merupakan pembeli tanah dan bangunan tersebut.

Ditegaskan JR, jika harus dikembalikan maka uang senilai Rp. 8 miliar tersebut yang dijadikan sebagai kerugian negara dan dibebankan kepada terdakwa, harusnya dikembalikan kepada pembeli yakni Johanes Sonny.

“Uang itu bukan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang atau negara, jadi terdakwa tidak bisa kembalikan kepada negara atau dibebankan kepada terdakwa. Itu milik Johanes Sonny,” kata JR.

Ditambahkan JR, jika bicara soal Sertifikat Hak Milik (SHM) yang telah diterbitkan atas nama Ibrahim Agustinus Medah seperti kata jaksa, bukan diproses melalui tindak pidana korupsi namun melalui proses gugatan pembatalan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Soal sertifikat itu tidak bisa diproses jadi tindak pidana korupsi tetapi wajib hukumnya jaksa lakukan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),” tandas JR.

“Apalagi soal tuntutan kepada terdakwa selama delapan (8) tahun dan enam (6) bulan penjara. Tuntutan jaksa ini sudah diluar logika dan akan sehat,” tutup JR.(che)

Komentar Anda?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here