Home Kota Kupang Jaksa Agung Diminta Tunjuk Kajati Yang Punya Jiwa Kerja di NTT

Jaksa Agung Diminta Tunjuk Kajati Yang Punya Jiwa Kerja di NTT

267
0
SHARE

Kupang, Kriminal.co – Saat ini, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT), seakan kehilangan keberanian dalam menuntaskan kasus – kasus korupsi di provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bagaimana tidak, sebelumnya dimasa kepemimpinan Kajati NTT sebelumnya, Dr. Yulianto, S. H, M. H, Kejati NTT mampu menyelamatkan ratusan miliar hingga triliunan uang negara yang dirampok oleh para koruptor.

Namun, kali ini miris sekali dengan prestasi yang diukir saat ini oleh Kejati NTT dimasa kepemimpinan Hutama Wisnu. Dimana, hanya mampu menyelamatkan kerugian keuangan negara senilai Rp. 15. 000. 000 dalam kasus OTT Kepala Dinas PUPR Kota Kupang, Benyamin Hengky Ndapamerang.

Sedangkan kasus dugaan korupsi pembelian MTN senilai Rp. 50 miliar oleh Bank NTT dan kasus dugaan korupsi proyek pekerjaan jalan sabuk merah perbatasan antara RI – RDTL senilai Rp. 120 miliar yang kini sementara dilakukan penyelidikan dibiarkan berlarut – larut oleh penyidik Tipidsus Kejati NTT.

Paul Sinlaeloe salah satu aktivis anti korupsi dan advokat di Kota Kupang, Selasa (01/11/2022) menyayangkan kinerja dari penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT.

Menurut Paul, sangatlah miris jika sebelumnya Kejati NTT mampu menyelamatkan uang negara mencapai Rp. 1, 3 triliun dalam kasus korupsi asset daerah di Manggarai Barat, Rp. 148 miliar dalam kasus korupsi kredit fiktif Bank NTT cabang Surabaya dan Rp. 17 miliar dalam kasus dugaan korupsi pengalihan asset negara (hypermart) milik Pemda Kabupaten Kupang.

Namun, lanjutnya, kini Kejati NTT dibawa masa kepemimpinan Kajati NTT, Hutama Wisnu, S. H, M. H, Kejati NTT baru menuntaskan kasus dugaan korupsi bernilai Rp. 15. 000. 000 dengan tersangka Kadis PUPR Kota Kupang, Benyamin H. Ndapamerang.

“Saya lihat sangatlah miris. Prestasi Kejati NTT kini melangkah mundur karena sebelumnya bisa menyelamatkan uang negara hingga triliunan rupiah kini hanya bisa Rp. 15. 000. 000,” sesal Paul.

Untuk itu, kata dia, dirinya meminta Jaksa Agung RI, ST. Burhanuddin agar menunjuk atau menempatkan jaksa sebagai Kajati NTT yang memiliki jiwa kerja dalam memberantas korupsi bukan menjadi penonton serta pendengar setia atas kasus – kasus korupsi di NTT.

“Saya minta Jaksa Agung RI, ST. Burhanuddin tempatkan jaksa sebagai Kajati NTT yang memiliki jiwa kerja bukan orang yang menjadi penonton dan pendengar setia soal kasus korupsi di NTT,” harap Paul.

“Sebaiknya Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTT, Dr. Yulianto, S. H, M. H, kembali menjabat sebagai Kajati NTT. Agar masyarakat NTT bisa menilai siapa yang bekerja dan siapa yang tidak,” tambah Paul.

Paul kembali menegaskan jika Kejati NTT belum mampu menuntaskan kasus pembelian MTN senilai Rp. 50 miliar oleh Bank NTT dari PT. SNP Finance, sebaiknya Hutama Wisnu, S. H, M. H, mundur dari jabatannya sebagai Kajati NTT.

Kajati NTT, Hutama Wisnu, S, H, M. H sebelumnya kepada wartawan menegaskan bahwa kasus dugaan korupsi pembelian MTN senilai Rp. 50 miliar tersebut masih dalam proses penyelidikan oleh penyidik Tipidsus Kejati NTT.

Dijelaskan Kajati, proses hukum masih terus dilakukan oleh tim penyidik Tipidsus Kejati NTT dengan melakukan koordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analis Traksaksi Keuangan (PPATK).

“Penyelidikan dan proses hukum terhadap kasus itu masih tetap berjalan,” kata Kajati NTT, Hutama Wisnu, S. H, M. H.

Ketika ditanya soal hasil koordinasi dengan PPATK, Kajati NTT menjelaskan bahwa saat ini penyidik masih menunggu hasil pemeriksaan PPATK terhadap tiga belas (13) nama yang disodorkan oleh penyidik.

“Iya, masih menunggu hasil pemeriksaan dari PPATK terkait 13 nama yang disodorkan oleh penyidik. Jadi tunggu saja ya,” ujarnya.

Sedangkan, Kepal Seksi Penyidikan (Kasi Dik) Kejati NTT, Salesius Guntur, S. H sebelumnya kepada wartawan mengatakan bahwa saat ini penyidik Tipidsus Kejati NTT terus berupaya untuk menuntaskan kasus itu.

Dimana, kata Guntur, proses penyelidikan oleh penyidik Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Kejati NTT terus dilakukan dan sementara berproses.

“Intinya semua dalam proses penyelidikan dengan melakukan pemeriksaan saksi, ahli, dan sebagainya. Itu semua dalam prosesnya,” ungkap Guntur.

Ketika ditanya, apakah rencana pemeriksaan ahli dari BPK RI terkait kepastian kerugian keuangan negara hanyalah sebuah judul buku yang dibuat oleh bagian Pidsus Kejati NTT, Kasi Dik mengaku bahwa semuanya akan ada waktunya yang akan diumumkan secara terbuka kepada publik.

“Tenang saja, semuanya sementara berproses baik pemeriksaan ahli dan saksi – saksi itu semua dalam proses. Akan ada waktunya,” ungkap Guntur.

“Pada Prinsipnya kami dari penyidik Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Kejati NTT tetap bekerja dan waktunya akan tiba nantinya,” ujar Guntur.(che)

Komentar Anda?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here