Home Kota Kupang Jaksa Agung Perintahkan Sikat Mafia Tanah

Jaksa Agung Perintahkan Sikat Mafia Tanah

298
0
SHARE

Foto : Jaksa Agung RI, ST. Burhanuddin

Jakarta, Kriminal.co – Jaksa Agung, ST. Burhanuddin menggelar kunjungan kerja (Kunker) secara virtual yang diikuti oleh seluruh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri se – Indonesia, Senin (29/08/2022).

Dalam kunker yang digelar secara virtual oleh Jaksa Agung RI, ST. Burhanuddin mengingatkan serta memberikan atensi serta pengarahan kepada bidang Intelejen agar memberantas mafia tanah di Indonesia, sesuai perintah lisan Presiden RI, Joko Widodo.

Berdasarkan rilis yang diterima media ini, Jaksa Agung mengatakan untuk bidang intelijen, terkait dengan adanya instruksi lisan Presiden RI, Joko Widodo saat berkunjung ke Jawa Timur secara tegas dan jelas beliau menyampaikan apabila ditemukan mafia tanah, “silakan detik itu juga gebuk”.

Selaras dengan perintah lisan PresidenRI, sebagai Jaksa Agung RI, benar-benar serius dan memberikan atensi penuh terkait perkembangan mafia tanah. Sejak dibentuknya Satuan Tugas Tim Pemberantasan Mafia Tanah, Kejaksaan telah membuka hotline Pengaduan Pemberantasan Mafia Tanah melalui kanal yang mudah dijangkau masyarakat.

Menurut Burhanuddin, hingga tanggal 31 Mei 2022 telah diterima 525 (lima ratus dua puluh lima) laporan pengaduan. Derasnya jumlah laporan yang masuk pada institusi Kejaksaan memperlihatkan bahwa institusi  dipercaya untuk menangani persoalan tersebut.

“Ingat! masyarakat menggantungkan kepastian serta
keadilan atas hak-hak mereka kepada kita. Jangan sampai kita menyia-nyiakan kepercayaan masyarakat!
Bidang intelijen selaku leading sector dalam penanganan mafia tanah harus mampu mengenali dan memetakan klasifikasi kasus pertanahan yang ada di wilayah hukumnya masing-masing,” tegas Jaksa Agung RI.

Dikatakan Jaksa Agung, apakah kasus tersebut berupa permasalahan konflik dengan nuansa sosial masyarakat dan politik? Apakah kasus tersebut merupakan sengketa yang terjadi antar individu masyarakat? Ataukah kasus tersebut merupakan konflik yang memerlukan penanganan melalui jalur ajudikasi baik dalam konteks perdata, pidana, TUN? Apabila penyelesaian harus dilakukan melalui prosedural persidangan maka saya perintahkan agar jajaran Intel senantiasa berkoordinasi dengan Pidsus, Pidum, dan Datun.

Hal tersebut, katanya, sangat penting agar dalam penanganan lapdu dilakukan dengan baik, teliti, profesional, serta bebas dari kepentingan apapun.

“Saya juga ingatkan bahwa kita sudah mendekati tahun politik, bahkan di tahun ini saja kita sudah mulai merasakan hangatnya suhu politik, tentunya hal tersebut berpotensi menggangu keseimbangan jalannya roda pemerintahan dan menggangu pelaksanaan kebijakan pemerintah,” ujarnya.

Untuk itu sebagai Jaksa Agung, katanya, memberikan instruksi kepada jajaran Intelijen agar semakin mempertajam sense of crisis dalam mengantisipasi kemungkinan AGHT pada kinerja setiap bidang kejaksaan. Pastikan setiap pelaksanaan tugas terbebas dari kepentingan politik apapun.

Guna mewujudkan penanganan Lapdumas secara efektif, tambahnya, serta demi terwujudnya tertib administrasi terhadap tindak lanjut Lapdumas tersebut, maka sebagai jaksa agung instruksikan kepada seluruh jajaran Intelijen baik pada JAMINTEL, Kejati, maupun Kejari agar segera membuat Buku Bantu Lapdumas Intelijen.(che)

Komentar Anda?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here