Home Flores Jaksa Bakal Panggil Lagi Sekda Lembata, Paskalis Ola Tapobali

Jaksa Bakal Panggil Lagi Sekda Lembata, Paskalis Ola Tapobali

250
0
SHARE

Foto : Kajari Lembata, Azrijal, S. H, M. H/net

Lembata, Kriminal.co – Tim penyidik Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Lembata, bakal memanggil dan memeriksa Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lembata, Paskalis Ola Tapobali.

Sekretaris Daerah Kabupaten Lembata, Paskalis Ola Tapobali ini bakal dipanggil untuk diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Kapal Pinisi Aku Lembata Tahun 2019 lalu pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Lembata.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Lembata, Azrijal, S. H, M. H yang dihubungi wartawan perteleponan, Selasa (28/06/2022) menegaskan bahwa seluruh saksi bakal dipanggil lagi jika masih dibutuhkan keterangannya dalam kasus yang menelan anggaran Rp. 2, 4 miliar lebih ini.

Ketika ditanya apakah Sekda Kabupaten Lembata, Paskalis Ola Tapobali bakal dipanggil lagi, Kajari Kabupaten Lembata kembali menegaskan bahwa Paskalis Ola Tapobali bakal dipanggil lagi jika penyidik Tipidsus Kejari Kabupaten Lembata masih membutuhkan keterangannya.

“Tidak tertutup kemungkinan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lembata, Paskalis Ola Tapobali akan dipanggil lagi untuk diperiksa penyidik. Tergantung kebutuhan penyidik dalam kasus ini,” kata Kajari Kabupaten Lembata, Azrijal.

Ditambahkan Kajari, untuk hari ini penyidik Tipidsus Kejari Kabupaten Lembata melakukan pemeriksaan terhadap tiga (3) orang saksi, yang mana ketiga saksi tersebut merupakan panitia pemeriksaan hasil pekerjaan (PPHP).

“Untuk hari ini, penyidik Tipidsus Kejari Kabupaten Lembata periksa tiga (3) orang saksi yang mana mereka adalah panitia pemeriksaan hasil pekerjaan (PPHP),” sebut Kajari, Azrijal.

Kajari kembali menambahkan, dalam kasus ini tim penyidik Tipidsus Kejari Kabupaten Lembata telah melakukan pemeriksaan saksi – saksi hingga Bulukumba dan Makasar.

“Tim Dik baru saja pulang dari Bulukumba dan Makasar guna pemeriksaan saksi – saksi serta pemeriksaan obyek dilapangan,” tambah Kajari.

Masih menurut Kajari, selain tiga orang saksi yang merupakan PPHP, penyidik Tipidsus Kejari Kabupaten Lembata juga bakal memeriksa ahli perkapalan, ahli PBJ (pengadaan barang dan jasa), ahli Kemendes RI, dan langkah akhirnya yakni lakukan perhitungan kerugian keuangan negara.

Sebelumnya diberitakan, Tim penyidik Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Lembata, meningkatkan status kasus dugaan korupsi pengadaan kapal pinisi aku Lembata tahun anggaran 2019.

Status kasus dugaan korupsi pengadaan kapal Pinisi Aku Lembata ditingkatkan dari penyelidikan (Lid) menjadi tingkat penyidikan (Dik), setelah tim penyidik Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) menemukan adanya unsur pidana atau perbuatan melawan hukum.

Demikian diungkapkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Lembata, Azrijal, S.H, M.H, melalui Kasie Intel Kejari Kabupaten Lembata, Teddy Valentino kepada wartawan, Selasa (05/04/2022) malam.

Dijelaskan Valentino, penyelidikan terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Kapal Pinisi Aku Lembata Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: 02/N.3.22/ Fd.1/02/2022 Tanggal 16 Februari 2022, berdasarkan ekpose perkara pada hari senin tgl 4 April 2022 oleh Tim Penyelidik.

Berdasarkan hasil ekspose (gelar) perkara yang dilakukan tim penyidik Tipidsus Kejari Kabupaten Lembata, terdapat adanya bukti permulaan yang cukup sehingga layak ditingkatkan ke penyidikan (Dik).

“Hasil ekspose telah ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup terjadinya peristiwa Tindak pidana korupsi dan sepakat untuk ditingkatkan ke Tahap Penyidikan,” kata Valentino.

Valentino kembali menjelaskan bahwa pada tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum (PU), Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Lembata, melakukan Pengadaan Kapal Pinisi Aku Lembata Tahun Anggaran 2019 dengan total pagu anggaran sebesar Rp.2. 495. 900. 000, yang sumber anggarannya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK Transportasi).

Pada pengadaan tersebut, lanjut Valentino, terdapat indikisasi penyimpangan antara lain dalam tahap pelaksanaan pekerjaan tidak selesai namun PPK melakukan PHO (Provisional Hand Over) dan pekerjaan telah dibayarkan 90% dari total anggaran.

Namun sejak bulan Maret 2020 setelah dilakukan PHO (Provisional Hand Over) sampai saat ini kapal pinishi aku Lembata tidak beroperasi serta tidak memberikan manfaat untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata maupun Masyarakat Lembata.

Ditambahkan Valentino, penyimpangan berikutnya yakni belum adanya dokumen kelengkapan kapal yang dipersyaratkan namun tetap diserahterimakan dari penyedia ke PPK, tidak adanya uji kelayakan kapal sebagaimana yang dipersyaratkan sebuah kapal layak jalan, serta indikasi perbuatan menyalahi aturan teknis pengadaan kapal dan aturan terkait pengadaan barang dan jasa serta aturan terkait lainnya.(che)

Komentar Anda?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here