Home Flores Jaksa Dalami Peran Resdiana Ndapamerang Dalam Kasus Korupsi Rp. 1, 3 Triliun

Jaksa Dalami Peran Resdiana Ndapamerang Dalam Kasus Korupsi Rp. 1, 3 Triliun

801
0
SHARE

Kupang, Kriminal.co – Tim penyidik Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT), kini sedang mendalami peran saksi Resdiana Ndapamerang dalam kasus korupsi asset daerah berupa tanah di Labuan Bajo, Manggarai Barat seluas 30 Ha senilai Rp. 1, 3 triliun.

Kajati NTT, Hutama Wisnu, S. H, M. H melalui Kepala Seksi Penyidikan (Kasi Dik) Kejati NTT, Salesius Guntur, S. H kepada wartawan pekan lalu menegaskan bahwa saat ini pihaknya sedang mendalami peran saksi Resdiana Ndapamerang.

Menurut Guntur, penyidik Tipidsus Kejati NTT mendalami peran Resdiana Ndapamerang setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) memberikan telaah kepada penyidik terkait putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang dalam kasus korupsi aset daerah di Manggarai Barat senilai Rp. 1, 3 triliun.

“Kami sedang mendalami peran saksi Resdiana Ndapamerang dalam kasus korupsi aset daerah di Manggarai Barat senilai Rp. 1, 3 triliun,” ujar Guntur.

Ditegaskan Guntur, untuk menetapkan saksi sebagai tersangka dalam sebuah kasus korupsi diperlukan dua alat bukti yang mendukung peran saksi dalam kasus yang merugikan keuangan negara hingga Rp. 1, 3 triliun.

Terkait dengan putusan hakim bahwa saksi Resdiana Ndapamerang wajib dimintai pertanggung jawaban dalam kasus itu, karena akibat perbuatannya Pemda Kabupaten Manggarai Barat kehilangan tanah seluas 4 Ha.

Menanggapi hal itu, Kasi Dik Kejati NTT menegaskan bahwa pihaknya akan bekerja secara maksimal terkait putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Kupang. Namun, untuk menentukan seseorang menjadi tersangka wajib didukung dengan dua alat bukti.

Diketahui, nama Resdiana Ndapamerang dalam kasus asset Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, putusan telah berkekuatan hukum tetap (incrah) yang mana dalam putusan itu hakim menyatakan Resdiana Ndapamerang wajib dimintai pertanggung jawaban dalam kasus itu.

Pasalnya, akibat perbuatannya Kabupaten Manggarai Barat kehilangan asset berupa tanah yang mana sebelumnya seluas 30 Ha tinggal 26 Ha. Sehingga Resdiana Ndapamerang wajib dimintai pertanggung jawaban secara hukum.

Diberitakan sebelumnya, untuk ketiga kalinya majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang, dalam putusan kasus dugaan korupsi aset negara di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) senilai Rp. 1, 3 Triliun, menegaskan bahwa Resdiana Ndapamerang harus dimintainpertanggung jawaban.

Penegasan majelis hakim itu termuat dalam putusan untuk terdakwa Veronika Sukur yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang, Senin (05/07/2021) siang.

Dalam putusan untuk terdakwa Veronika Sukur hakim menegaskan bahwa Resdiana Ndapamerang harus dimintai pertanggung jawaban terhadap hilangnya aset Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Manggarai Barat (Mabar).

Menurut hakim, akibat tanda tangannya Resdiana Ndapamerang sehingga diterbitkannya beberapa peta bidang untuk beberapa orang, maka aset Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Manggarai Barat menjadi berkurang atau hilang 2, 4 Ha.

“Dalam kasus ini Resdiana Ndapamerang harus dimintai tanggung jawab atas hilangnya aset negara akibat perbuatannya yang menandatangani untuk penerbitan peta bidang,” tegas hakim, Wari Juniati dalam putusan untuk terdakwa Veronika Sukur yang didampingi anggota majelis hakim, Teddy Wijayanto dan Ibnu Kholiq, Senin (05/07/2021).

Untuk diketahui, putusan hakim ini merupakan ketiga kalinya hakim menyebut bahwa Resdiana Ndapamerang harus dimintai tanggung jawab dalam kasus dugaan korupsi aset negara di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat.

Putusan pertama majelis hakim untuk terdakwa Ambrosius Sukur, Afrizal alias Unyil, Marthen Ndeo, Caitano Soares, Theresia Koro Dimu, Andullah Nur. Putusan kedua untuk terdakwa Agustinus CH. Dula (mantan Bupati Manggarai Barat) dan ketiga untuk terdakwa Veronika Sukur.

Putusan untuk terdakwa Veronika Sukur dibacakan di Pengadilan Tipikor Kupang, Senin (05/07/2021) siang. Dalam putusan terdakwa Veronika Sukur dihukum selama 7, 6 tahun penjara. Denda sebesar Rp. 1 miliar subsidair 3 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp. 650 juta subsidair 3 tahun kurungan.

Perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana.(che)

Komentar Anda?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here