Home Kota Kupang Jonas Salean Divonis Bebas, Kerugian Negara Rp. 4 Miliar Belum Dikembalikan

Jonas Salean Divonis Bebas, Kerugian Negara Rp. 4 Miliar Belum Dikembalikan

534
0
SHARE

Kupang, Kriminal.co – Putusan kasasi dari Mahkama Agung (MA) kasus dugaan korupsi pengalihan asset negara berupa tanah milik Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang untuk Jonas Salean yang divonis bebas ternyata terdapat dissenting opinion (DO) dari majelis hakim yang mengadili perkara tersebut.

Berdasarkan salinan putusan yang diperoleh wartawan dimana putusan dengan nomor : 2573. K/Pid. Sus/2021 dijelaskan menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan jaksa penuntut umum (pemohon kasasi) tidak dapat membuktikan putusan judex facti tidak memenuhi ketentuan pasan 253 ayat (1) huruf a undang – undang Nomor 81 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari penuntut umum ditolak.

Menimbang bahwa telah terjadi perbendaan pendapat dissenting opinion dalam musyawarah majelis hakim dan telah diusahakan dengan sungguh – sungguh tetapi tidak mencapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 30 ayat (3) undang – undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkama Agung (MA), perbedaan pendapat dissenting opinion dari hakim Ad Hoc tindak pidana korupsi pada Mahkama Agung Dr. Sinintha Y. Sibarani, S. H, M. H, dimuat sebagai berikut :

– Penentuan status tanah harus jelas tercantum dalam riwayat tanah, dalam perkara a quo status tanah ketika peralihan kepada penerima kapling atas tanah perkara, tidak dicantumkan asal muasalnya yakni dari SHP Nomor 5 Tahun 1981 atas nama pemerintah daerah/kota administratif kupang, pada riwayat tanah. Padahal faktanya tanah a quo berasal dari SHP Nomor 5 Tahun 1981.

– bahwa pada judex facti pada pertimbangannya hanya menyebutkan bahwa tanah a quo bukanlah tanah daerah dalam hal ini bukan milik Pemkot karena tidak ada serah terima dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang kepada pemerintah kota kupang dan tidak terdaftar dalam asset, tetapi tidak dijelaskan status tanah pada saat terakhir peralihan kepada penerima kapling, sedangkan pada pertimbangan sebelumnya menyebutkan bahwa tanah a quo sebagai tanah negara (halaman 300 alinea ke – 3 putusan PN Kupang).

– Bahwa pendapat ahli Siswo Sujanto, DEA menyatakan ” jika tanah tanah berada didalam wilayah pemerintah daerah maka jadi kekayaan pemerintah daerah tersebut”. Selanjutnya juga dikatakan bahwa ” setiap asset harus dicatat dalam tata usaha asset negara tetapi itu bukan merupakan bukti nyata bahwa asset negara sehingga tidak bisa dikatakan kalau tidak tercatat maka bukan asset negara, itu sebuah kewajiban penata usahaan tapi secara substansi sebuah asset negara/pemerintah didasarkan pada bukti kepemilikan.

– Bahwa ahli Vincentius Y. Adika Putra dari BPKP Perwakilan Provinsi NTT dalam keterangannya menyatakan bahwa ” sesuai kriteria asset dalam peraturan pemerintah nomor 71 Tahun 2010 yaitu : berwujud mempunyai manfaat lebih dari 12 bulan dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dalam operasi normal itentitas dan diperoleh dengan maksud untuk digunakan, maka tanah a quo memenuhi semua kriteria tersebut sehingga merupakan asset pemerintah kota kupang.

– Bahwa faktanya terdapat kerugian negara sejumlah Rp. 66. 643. 643. 013. 678, 42 sebagaimana hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP Perwakilan provinsi NTT Nomor : SR – 313/PW/24/5/2020 tanggal 19 Oktober 2020, termasuk kategori berat (<25M = 100M).

– Peran terdakwa signifikan terungkap di persidangan terdakwa dalam kapasitasnya sejak awal pengecekan, pengukuran, telah memerintahkan proses peralihan hak atas tanah a quo bahkan membuat surat penunjukan sebagai alas hak peralihan tersebut, hingga 11 kapling berpindah tangan secara tanpa alas hak.

– Aspek yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa, termasuk perbuatan skala provinsi hingga berakibat pada kerugian negara yang sangat besar dan saat ini belum dikembalikan sejumlah Rp. 4. 974. 101. 415. 00.

Dalam kasus tersebut, Jonas Salean selaku mantan Walikota Kupang telah divonis bebas oleh Mahkama Agung (MA) RI dalam putusan kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap (incrah).

Dan, kini Jonas Salean yang berstatus sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTT, telah bebas berdasarkan putusan hakim MA RI beberapa waktu lalu dan JPU Kejati NTT telah melaksanakan eksekusi putusan tersebut.(che)

Komentar Anda?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here