Home Alor Kadis Pendidikan Alor, Alberth Ouwpoly, Didakwa Pasal Berlapis

Kadis Pendidikan Alor, Alberth Ouwpoly, Didakwa Pasal Berlapis

1387
0
SHARE

BACA DAKWAAN : Terdakwa Kadis Pendidikan Kabupaten Alor, Alberth N. Ouwpoly, ketika mendengarkan dakwaan JPU Kejari Alor, Ardi Wicaksono secara online dari Rutan Kupang, Rabu (25/05/2022) 

Kupang, Kriminal.co – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang, Rabu (25/05/2022) menggelar sidang perdana kasus dugaan korupsi penyalahgunaan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Alor.

Sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan oleh JPU ini dipimpin Ketua majelis hakim, Derman Parlungguan Nababan didampingi dua hakim anggotanya. Sidang perdana ini JPU, Ardi Putro Wicaksono membacakan dakwaan untuk dua orang terdakwa yakni Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Kabupaten Alor, Alberth Nimrod Ouwpoly dan Khairul Umam.

Dalam dakwaan primair, JPU menegaskan bahwa terdakwa Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor yang juga selaku Pengguna Anggaran (PA), Alberth Nimrod Ouwpoly, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam pengelolaan anggaran DAK pada Dinas Pendidikan Kabupaten Alor.

Dimana, dalam kegiatan itu untuk pembangunan perpustakaan sekolah, kegiatan rehabikitasi sedang berat gedung perpustakaan, kegiatan pembangunan ruang laboratorium dan ruang praktikum sekolah serta pengadaan meubeler sekolah tahun 2019 lalu.

Menurut JPU, perbuatan terdakwa Alberth Nimrod Ouwpoly telah bertentangan dengan peraturan presiden nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, peraturan presiden nomor 141 Tahun 2018 tentang penunjukan teknis DAK fisik tahun 2019, peraturan menteri pendidikan dan kebuayaan Nomorv8 Tahun 2018 tentang petunjuk teknis DAK fisik bidang pendidikan, peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 1 Tahun 2019 tentang penunjukan dana oeprasional DAK fisik bidang pendidikan, keputusan Bupati Alor Nomor 121/HK/KEP/2019 tanggal 08 Mei 2019 tentang penetapan harga standar satuan bahan bangunan dan upah Tahun 2019.

Selain Kadis Pendidikan Kabupaten Alor, JPU juga turut membacakan dakwaan untuk terdakwa Khairul Umam (Pejabat Pembuat Komitmen). Dalam dakwaan JPU sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam pengelolaan anggaran DAK pada Dinas Pendidikan Kabupaten Alor.

Menurut JPU, perbuatan terdakwa Khairul Umam telah bertentangan dengan peraturan presiden nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, peraturan presiden nomor 141 Tahun 2018 tentang penunjukan teknis DAK fisik tahun 2019, peraturan menteri pendidikan dan kebuayaan Nomorv8 Tahun 2018 tentang petunjuk teknis DAK fisik bidang pendidikan, peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 1 Tahun 2019 tentang penunjukan dana oeprasional DAK fisik bidang pendidikan, keputusan Bupati Alor Nomor 121/HK/KEP/2019 tanggal 08 Mei 2019 tentang penetapan harga standar satuan bahan bangunan dan upah Tahun 2019.

Akibat perbuatan terdakwa Khairul Umam selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), negara mengalami kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1. 716. 052. 692, 07 atau sebesar Rp. 1. 340. 478. 840, 95.

Akibat kedua perbuatan kedua terdakwa maka kedua terdakwa dijerat menggunakan dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana.

Dakwaan subsidair pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana.

Usai membacakan dakwaan kepada kedua terdakwa, majelis hakim menunda persidangan hingga pekan depan tanggal 02 Juni 2022 mendatang dengan agenda pembacaan eksepsi oleh kedua terdakwa melalui kuasa hukumnya masing – masing.(che)

Komentar Anda?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here