Home Timor Kajari TTU Bidik Korporasi Jadi Tersangka Korupsi

Kajari TTU Bidik Korporasi Jadi Tersangka Korupsi

278
0
SHARE

TTU, Kriminal.co – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Roberth Jimmy Lambila, S. H, M. H, kini memiliki cara atau terobosan baru dalam memberantas tindak pidana korupsi di Kabupaten Timor Tengah Utara.

Pasalnya, Kajari Kabupaten TTU, Roberth Jimmy Lambila, S. H, M. H, menduga adanya monopoli yang dilakukan kontraktor nakal di Kabupaten TTU dengan cara melakukan praktek pinjam pakai “bendera” suatu perusahaan dalam mengikuti proses tender pengadaan barang dan jasa.

“Saya tegaskan bahwa tindakan pinjam “bendera” untuk dapat proyek dari pemerintah termasuk perbuatan melanggar hukum dan masuk dalam kategori pidana, dan saya tidak akan segan-segan untuk mengambil langkah hukum kepada peminjam dan yang meminjamkan “bendera” perusahaan” tegas Kajari Kabupaten TTU, Roberth Jimmy Lambila, S. H, M. H kepada wartawan, Kamis (07/04/2022) pagi tadi.

Diungkapkan mantan Kasi Dik Kejati NTT ini, kini penyidik Kejari Kabupaten TTU sedang melakukan penyelidikan (Lid) terkait dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi yang bukan dilakukan oleh manusia tapi oleh perusahaan.

“Jadi yang menjadi target adalah perusahaan yang melakukan pinjam meminjam “bendera” yang akan menjadi tersangka” jelas Lambila.

Upaya penyelidikan yang sedang dilakukan oleh Kejari TTU, katanya, difokuskan pada perusahaan-perusahaan yang melakukan pinjam pakai “bendera” yang telah mengerjakan proyek – proyek pemerintah sejak tahun 2017 hingga 2020 lalu.

Dijelaskan Lambila, upaya penyelidikan ini dilakukan, bermula dari penyidikan dan pemeriksaan persidangan kasus Alkes di RSUD Kefamenanu, dimana dalam pengembangan kasus tersebut ditemukan banyak perusahaan-perusahaan “boneka” yang hanya dipinjam pakai “bendera” untuk memenangkan proyek oleh oknum yang sama.

Ditegaskan Lambila, konsekuensi hukum dari dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi ini bukan berupa hukuman pidana penjara tapi denda dan pembayaran uang pengganti termasuk penutupan perusahaan.

“Jadi jika kita hanya tangkap manusianya, besok perusahaannya bisa dipakai di tempat lain. Sehingga hukuman bagi perusahaan ini penting agar bisa menjadi pelajaran sehingga perusahaan yang dibangun itu tidak hanya sekedar dibangun untuk kemudian dirental seperti mobil. Itu hal yang tidak benar, karena bertentangan dengan tujuan didirikannya suatu perusahaan” tegas Lambila.

Menurut Lambila, tujuan dari didirikannya sebuah perusahaan adalah mampu berperan serta dalam peningkatan perekonomian dan bukan diciptakan buat “dirental” yang jelas – jelas dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum.

Untuk itu, sebagai Kajari TTU dirinya mengingatkan agar para rekanan tidak memaksakan diri dalam mendapatkan proyek dari pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan mengambil pekerjaan di luar kemampuan yag dimiliki perusaahaan yang pada akhirnya akan berujung pidana.

“Saya sampaikan kepada para rekanan yang ada, untuk tidak memaksakan diri dengan mengerjakan pekerjaan yang dia tidak bisa dan harus pinjam “bendera”, karena “Pinjam Bendera”  merupakan praktik fiktif pengadaan barang dan jasa dengan memanfaaatkan Badan Usaha orang lain yang telah memiliki pengalaman pada proyek yang diincar untuk dikerjakan oleh perusahaan sendiri yang belum memiliki pengalaman pada pekerjaan tersebut. Jika dalam proses penyelidikan dan kita temukan seperti ini maka kita pastikan bahwa perusahaan nakal tersebut akan kita tutup” pungkas Lambila.(che)

Komentar Anda?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here