Home Kota Kupang Kajati NTT Diminta Tanggung Jawab Soal Kasus Tanah Fatululi

Kajati NTT Diminta Tanggung Jawab Soal Kasus Tanah Fatululi

350
0
SHARE

Foto : Kajati NTT, Hutama Wisnu, S. H, M. H 

Kupang, Kriminal.co – Kasus dugaan korupsi asset daerah berupa tanah di jalan Veteran, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, semakin tak jelas semenjak Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT), dipimpin Hutama Wisnu, S. H, M. H.

Sebelumnya, kasus dugaan korupsi tersebut tinggal menunggu hasil perhitungan kerugian negara (PKN) dari ahli. Namun, hingga saat ini hasil PKN oleh ahli tak kunjung diumumkan oleh Kejati NTT.

Dalam kasus dugaan korupsi itu, sejumlah saksi telah diperiksa tim penyidik Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Kejati NTT diantaranya anggota DPRD NTT, Jonas Salean yang juga mantan Walikota Kupang.

Melihat hasil PKN yang begitu lama, ahli hukum Pidana pada Universitas Katholik Widya Mandira (Unwira) Kupang, Mikael Feka angkat bicara.

Mikael Feka yang dimintai tanggapan terkait lambannya penuntasan kasus itu, Senin (23/05/2022) mengatakan bahwa ada tiga hal yang mempengaruhi lambannya penanganan kasus itu.

Menurutnya, jika hingga saat ini hasil PKN dari ahli belum dikantongi oleh Kejati NTT terdapat tiga kemungkinan diantaranya ahli sementara menghitung kerugian keuangan negara jika memang jaksa telah meminta ahli untuk dilakukan perhitungan.

Kemungkinan lainnya, lanjut ahli pidana ini, jaksa pada Kejati NTT tidak proaktif dalam melakukan koordinasi dengan ahli dalam melakukan PKN. Serta, kemungkinan lainnya patut diduga bahwa jaksa pada Kejati NTT tidak meminta ahli untuk dilakukan PKN.

“Kalau sampai saat ini belum ada hasil PKN maka hanya ada tiga kemungkinan. Pertama, ahli sementara menghitung kalau memang jaksa sudah mengajukan permintaan. Kedua, jaksa tidak proaktif dengan ahli dan ketiga, bisa juga belum diajukan ke ahli tuk menghitung PKN. Nah kemungkinan – kemungkinan ini hanya bisa dijawab oleh pihak Kejati NTT,” kata Mikael yang juga dosen pada Unwira Kupang.

Masih menurut Mikael, dalam kasus ini terlihat jelas bahwa Kejati NTT tinggal menunggu Perhitungan Kerugian Negara (PKN). Maka pertanyaannya adalah apakah PKN itu sudah ada?. Jika memang sudah dikantongi berapa nilai kerugiannya dan seperti apa tindaklanjut penyidik Kejati NTT.

Dikatakannya, jika memang belum diperoleh, maka apa yang harus dilakukan oleh penyidik Tipidsus Kejati NTT, untuk memperoleh hasil PKN.

Ditegaskan Mikael, segala kendala yang terjadi dalam kasus ini, wajib hukumnya Kajati NTT, Hutama Wisnu, S. H, M. H, harus bertanggung jawab dalam penuntasan kasus itu sehingga memiliki kepastian hukum.

“Manajemen penanganan penyidikan harus lebih profesional, proporsional dan independen. Penyidikan merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum sehingga saya minta penyidik untuk serius menangani kasus – kasus yang sedang ditanganinya. Terkait dengan manajemen penyidikan Tipikor di Kejati NTT menjadi tanggung jawab Kajati NTT, Hutama Wisnu. Oleh karena itu saya minta Kajati NTT untuk menaruh atensi extra terhadap kasus – kasus korupsi yang sedang dan akan ditangani oleh Kejati NTT,” ujarnya.

Kasi Penkum dan Humas Kejati NTT, Abdul Hakim, S. H, yang dikonfirnasi sebelumnya menegaskan dalam kasus itu telah berstatus penyidikan (Dik), karena ditemukannya perbuatan melawan hukum. Sehingga, saat ini penyidik Tipidsus Kejati NTT tinggal menentukan siapa yang patut dan layak untuk dijadikan sebagai tersangka.

Namun, lanjut Abdul, sebelum ditetapkannya tersangka penyidik Tipidsus Kejati NTT bakal menggelar ekspose dihadapan Kajati NTT, untuk menentukan siapa yang layak dan pantas dijadikan sebagai tersangka.

Ditambahkan Abdul, saat ini tim penyidik Tipidsus Kejati NTT tinggal menunggu hasil perhitungan kerugian negara dari ahli. Jika, hasil PKN telah dikantongi maka penetapan tersangka segera dilakukan oleh penyidik Tipidsus Kejati NTT.

“Tinggal tunggu hasil PKNnya saja, jika sudah ada maka ekspose dan penetapan tersangka oleh penyidik Kejati NTT,” tambah Abdul.

Menurut Abdul, dalam kasus itu, tim penyidik Tipidsus Kejati NTT telah memeriksa sejumlah pejabat termasuk anggota DPRD NTT asal Partai Golkar, Jonas Salean yang juga mantan Walikota Kupang.(che)

Komentar Anda?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here