Home Kota Kupang Kasus Bank NTT Rp. 50 Miliar, DPRD NTT : Masyarakat Butuh Kepastian...

Kasus Bank NTT Rp. 50 Miliar, DPRD NTT : Masyarakat Butuh Kepastian Hukum

274
0
SHARE

Foto : Anggota DPRD NTT, Johanes Rumat

Kupang, Kriminal.co – Hingga saat ini, kasus dugaan korupsi pembelian Medium Term Note (MTN) senilai Rp. 50 miliar pada Bank NTT, kian tenggelam.

Bahkan, hingga saat ini belum ada kepastian hukum ataupun status hukum yang jelas dari Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT) dalam penanganan tersebut.

Melihat kasusnya yang belum memiliki kepastian hukum, Anggota DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT), Johanes Rumat angkat bicara.

Johanes Rumat kepada wartawan, Selasa (24/05/2022) mengatakan agar Kejaksaan Tinggi (Kejati) tidak menggantung kasus dugaan korupsi MTN PT. SNP senilai Rp. 50 miliar di Bank NTT.

“Masyarakat butuh kepastian dari penanganan kasua dugaan korupsi MTN Bank NTT. Jangan gantung seperti ini,” tegas Johanis Rumat.

Johanes meminta agar Kejati NTT segera menyampaikan ke masyarakat. Karena jika tidak, maka akan muncul dugaan – dugaan lainnya ataupun opini miring dalam kasus ini.

“Kalau benar, katakan benar. Kalau salah katakan salah. Kejaksaan harus berani mengambil sikap atas kasus ini, agar tidak muncul dugaan-dugaan lainnya,” kata Johanes.

Karena itu, dia mendesak Kejaksaan agar mengambil sikap atas kasus dugaan korupsi yang telah menjadi perhatian publik.

Terkait masih menunggunya hasil dari PPATK, Johanes mengatakan data PPATK hanya bersifat administrasi.

“Itu hanya masalah administrasi. Intinya apa sikap dari Kejaksaan,” tandasnya.

Kasi Penkum Kejati NTT, Abdul Hakim, S. H, sebelumnya kepada wartawan mengatakan saat ini tim penyidik Tipidsus Kejati NTT masih menunggu hasil penelusuran dari PPATK terkait aliran uang. Dimana terdapat tujuh (7) oknum yang masih tersisa.

“Tinggal selangkah lagi. Kami hanya menunggu penelusuran PPATK,” tegasnya.

Untuk diketahui hasil audit BPK dalam auditnya bernomor  No. 1/LHP/XIX.KUP/01/2020 tanggal 14 Januari 2020  menemukan adanya potensi kerugian negara senilai Rp50 miliar ke PT SNP dari Bank NTT.

Terkait temuan itu, maka BPK merekomendasikan ke Dewan  Komisaris  dalam  RUPS  agar meminta  Jajaran  Direksi  PT  Bank  NTT melakukan langkah-langkah recovery atas MTN PT SNP senilai Rp50 miliar, antara lain melakukan koordinasi dengan kurator dan melaporkan perkembangan tersebut kepada BPK RI dan
Direktur Utama agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Dealer, Kepala Sub Divisi Domestik dan International serta Kepala Divisi Treasury yang melakukan pembelian MTN tanpa proses due diligence. Kasus ini pun telah dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT untuk diproses hukum lebih lanjut.(che)

Komentar Anda?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here