Home Timor Kasus Dana Desa, Kades Numponi Dituntut 1, 9 Tahun Penjara

Kasus Dana Desa, Kades Numponi Dituntut 1, 9 Tahun Penjara

157
0
SHARE

Foto : Kades Numponi, Alfonsius Y. Molo (rompi orange) ketika didampingi kuasa hukumnya, Paul Seran Tahu, beberapa waktu lalu.

Kupang, Kriminal.co – Kasus dugaan korupsi anggaran dana desa (ADD) di Desa Numponi, untuk terdakwa Kepala Desa Numponi, Alfinsius Yanorius Molo, kini telah masuk pada tahap penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Belu.

Kajari Kabupaten Belu, Samiaji Zakaria, S. H, M. H melalui Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Belu, Michael Tambunan, S. H kepada wartawan, Rabu (25/05/2022) menegaskan bahwa kasus dugaan korupsi dana desa Numponi telah masuk pada babak penuntutan untuk terdakwa Alfonsius Y. Molo.

Dijelaskan Tambunan, Alfonsius Y. Molo selaku Kepala Desa Numponi, dalam amar tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) ditegaskan bahwa terdakwa terdakwa terbukti melalukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran dana desa Numponi.

Untuk itu, kata Tambunan, terdakwa dituntut selama satu (1) tahun dan sembilan (9) bulan penjara. Selain pidana badan, terdakwa juga diwajibkan untuk membayar denda sebesar Rp. 50. 000. 000, subsidair tiga (3) bulan kurungan.

“Terdakwa Alfonsius Y. Molo, dituntut selama 1 tahun dan 9 bulan penjara serta diwajibkan untuk membayar denda sebesar Rp. 50. 000. 000, subsidair tiga (3) bulan kurungan,” ujar Tambunan.

Ditambahkan Tambunan, selain pidana badan selama 1 tahun dan sembilan bulan serta denda sebesar Rp. 50 juta, terdakwa juga diwajibkan untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp. 246.662.636,61.

Ditegaskan Kasi Pidsus, apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti kerugian keuangan negara satu (1) bulan setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap, maka seluruh harta terdakwa akan disita untuk dilelang. Namun, jika itupun tidak mencukupi maka akan ditambah dengan pidana penjara selama satu (1) tahun dan enam (6) bulan.

Menurut Tambunan, akibat perbuatan terdakwa dijerat dalam pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana.

Ditambahkan Tambunan, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi pada tahun anggaran 2017-2020 untuk pekerjaan pembangunan saluran drainase 2017, rehabilitasi rumah tahun 2017, bak penampung air tahun 2018, rehabilitasi rumah tahun 2018, embung desa tahun 2018, perkerasan jalan sirtu 2018, pembangunan jalan lingkungan tahun 2019, pembangunan posyandu 2020 dengan total kerugian negara sebesar Rp. 420.983.636,61 dimana telah dilakukan pemulihan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 174.321.000.(che)

Komentar Anda?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here