Home Kota Kupang Kasus Kadis PUPR, Yanto Ekon : Bobby Pitoby Harus Tanggung Jawab

Kasus Kadis PUPR, Yanto Ekon : Bobby Pitoby Harus Tanggung Jawab

571
0
SHARE

BERI KETERANGAN : Dr. Yanto MP. Ekon, S. H. M. Hum ketika memberikan keterangan pers kepada awak media, Kamis (21/07/2022) 

Kupang, Kriminal.co – Kasus dugaan tindak pidana khusus dengan terdakwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Kupang, Benyamin H. Ndapamerang telah bergulir di Pengadilan Tipikor Kupang.

Pada sidang perdana yang telah digelar di Pengadilan Tipikor Kupang, Rabu (20/07/2022) dengan agenda pembacaan dakwaan untuk terdakwa dilakukan eksepsi oleh terdakwa melalui kuasa hukumnya, Dr. Yanto MP. Ekon, S. H, M. Hum.

Dr. Yanto MP. Ekon, S. H, M. Hum kepada wartawan, Kamis (21/07/2022) menegaskan bahwa seharusnya jaksa menyeret dan menetapkan Ketua REY NTT, Bobby Pitoby sebagai tersangka dalam kasus ini.

Menurut Yanto, hal itu berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati NTT yang telah dibacakan di Pengadilan Tipikor Kupang.

Pasalnya, lanjut Yanto, dalam dakwaan JPU terdapat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yakni berupa chating via pesan Whats App (WA) antara Ketua REY NTT, Bobby Pitoby dan terdakwa selaku Kadis PUPR Kota Kupang.

“Saya minta jaksa meyeret dan menetapkan Ketua REY NTT, Bobby Pitoby sebagai tersangka dalam kasus itu. Karena, dalam dakwaan jaksa jelas bahwa ada chat via pesan WA antara terdakwa dan Bobby Pitoby,” pinta Yanto.

Dikatakan Yanto, dalam chating via pesan WA sesuai dakwaan JPU menyebutkan bahwa uang yang ada pada pihaknya hanya senilai Rp. 15. 000. 000. Bukan saja itu, inisiator untuk memberikan uang kepada Kadis PUPR Kota Kupang berawal dari Bobby Pitoby tanpa diminta.

“Saya mau katakan bahwa yang memiliki inisiator untuk memberikan uang adalah ketua REY NTT, Bobby Pitoby bukan diminta oleh terdakwa (Benyamin H. Ndapamerang),” jelas Yanto.

Selain Bobby Pitoby, lanjut Yanto, jaksa penyidik pada Kejati NTT juga harus menetapkan oknum pengacara yakni berinisial M alias Manotona. Hal itu dikarenakan yang melakukan eksekusi atau memberikan uang adalah oknum pengacara yakni Manotona.

Ditegaskan Yanto lagi, jika melihat dakwaan JPU bahwa adanya sangkaan penyuapan maka tidak berdiri sendiri seorang tersangka. Dimana, dalam pasal penyuapan pemberi dan penerima wajib hukumnya dijadikan sebagai tersangka.

Masih dilanjutkannya, terkait dengan sangkaan pemerasan terhadap terdakwa maka unsur paksaan wajib dibuktikan. Namun, dalam kasus ini unsur paksaan tidak tergambar dalam dakwaan.

“Pemerasan dari mana, toh pemerasaan harus ada paksaan tapi ini tidak ada paksaan dari terdakwa. Justru yang menawarkan uang Rp. 15. 000. 000 itu dari Ketua REY NTT, Bobby Pitoby dan dieksekusi oleh oknum pengacara yakni Manotona,” ungkap Yanto.

“Jadi yang memiliki ide untuk memberikan uang Rp. 15 juta itu dari Ketua REY NTT, Bobby Pitoby maka harus dijadikan sebagai tersangka. Jadi, waktu mereka konsultasi, terdakwa katakan bahwa kami akan konsultasi ke jakarta tapi biaya belum ada masih menunggu APBD tapi ditawarkan Ketua REY NTT, Bobby Pitoby jika uang mereka Rp. 15 juta. Tapuli, kadis menolak karena nilainya bisa sampai Rp. 30 juta jadi biarkan kami tunggu APBD saja,” tutup Yanto.

Bobby T. Pitoby selaku Ketua DPD REI NTT yang diwawancara sebelumnya mengakui jika dirinya diperiksa dalam kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Kepala Dinas PUPR Kota Kupang, Ir. Benyamin Hengki Ndapamerang, yang dilakukan oleh Satgas Pidsus Kejati NTT.

Bobby T. Pitoby kepada wartawan, Jumat (22/04/2022) lalu menegaskan bahwa dirinya diperiksa dalam kasus OTT terhadap Kadis PUPR Kota Kupang yang dilakukan oleh Tim Satgas Pidsus Kejati NTT.

Namun, katanya, dirinya diperiksa dalam kapasitas sebagai Ketua DPD REI NTT, bukan sebagai Bobby Pitoby secara pribadi, owner Bank Pitoby ataupun bendahara KONI NTT.

“Iya saya akui. Kalau saya diperiksa dalam kasua OTT Kepala Dinas PUPR Kota Kupang. Tapi bukan secara pribadi namun sebagai Ketua DPD REI NTT. Yang saya sesalkan soal singgungan Bank Pitoby dan Bendahara Koni NTT,” ungkap Pitoby.

Bobby kembali menegaskan bahwa dirinya tidak ada sangkut pautnya ataupun urusan apapun dalam kasus OTT Kadis PUPR Kota Kupang, Ir. Benyamin Hengki Ndapamerang.

Dalam pemeriksaan itu, lanjutnya, pihak penyidik hanya menanyakan soal kendala yang dihadapi REI NTT mengenai IMB, kendala mengenai pembangunan di Kota Kupang, kendala lahan dan kendala sertifikasi yang dihadapi REI NTT di Kota Kupang.

Hal itu dikarenakan, tambah Bobby, dirinya membawa 86 anak perusahaan yang ada di Kota Kupang bahkan tersebar diseluruh Kabupaten di NTT.

“Jangan bangun narasi kalau saya ini sudah bersalah. Dan, jangan kambingkan saya dalam kasus ini. Saya tidak ada hubungan sama sekali dengan saya,” ungkap Bobby.

“Saya minta beritanya jangan membias kiri dan kanan. Saya merasa sangat dirugikan akibat pemberitaan yang ada sama sekali. Silakan tanya ke Humas Kejati atau Pak Abdul atau jaksa siapa bahwa saya diperiksa mengenai peran REI di NTT,” tambah Bobby.(che)

Komentar Anda?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here