Home Kota Kupang Kasus MTN Bank NTT, Jaksa Jangan Jadikan Bola Liar

Kasus MTN Bank NTT, Jaksa Jangan Jadikan Bola Liar

311
0
SHARE

Kupang, Kriminal.co – Kasus dugaan korupsi pembelian Medium Term Note (MTN) senilai Rp. 50 miliar oleh Bank NTT dari PT. SNP Finance telah berulang tahun ditangan jaksa Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT).

Kasus yang sudah satu tahun tanpa adanya kepastian hukum membuat polemik bahkan terbentuk opini miring terhadap lembaga penegak hukum khususnya Kejaksaan. Hal ini sungguh miris, karena Kejaksaan saat ini sedang dipercaya oleh masyarakat.

Namun, hanya kasus senilai Rp. 50 miliar pada Bank NTT yang ditangani oleh Kejati NTT, dapat menghapus serta menghilangkan kepercayaan dan prestasi segudang yang diukir oleh Kejaksaan Agung RI khususnya bidang Pidana Khusus (Pidsus).

Melihat kondisis kasus yang tidak ada kepastian hukum dan tidak ada kejelasan soal progres serta perkembangan penyelidikan, Lasarus Jehamat dosen Fisip Undana Kupang angkat bicara.

Lasarus Jehamat kepada wartawan, Kamis (18/08/2022) malam menegaskan bahwa jika jaksa menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum (PMH) telah terpenuhi maka kasus tersebut sudah bisa ditingkatkan ke penyidikan (Dik).

Apalagi, katanya, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTT ditemukan bahwa Bank NTT kehilangan Rp. 50 miliar dalam pembelian MTN.

“Kalau menurut saya, teman – teman jaksa sudah bisa tingkatkan status kasusnya ke penyidikan (Dik), karena perbuatan melawan hukumnya telah terpenuhi,” ungkap Lasarus.

Ditegaskan Lasarus, kasus MTN harus memiliki kepastian hukum agar tidak menjadi buah bibir atau menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat. Bahkan, masyarakat bisa menilai bahwa imstitusi Kejaksaan takut akan kekuasaan.

“Teman-teman kejaksaan sudah bisa meningkatkan status kasus itu. Ini agar tidak lagi ditanyakan oleh masyarakat. Lalu, jangan sampai masyarakat menilai kalau teman-teman kejaksaan takut dengan kekuasaan. Ini kan membiarkan isu liar berkembang. Makanya sebisa mungkin, kasus ini segera diproses,” tegas Lasarus.

“Kasus ini harus segera diproses oleh Kejaksaan Tinggi NTT. Toh soal benar atau salah, akan dilihat dipersidangan nanti berdasarkan penilaian hakim pada bukti – bukti yang ada,” tambah Lasarus.

Terkait dengan rencana pemeriksaan BPK RI sebagai ahli, Lasarus mengatakan bahwa itu merupakan kewenangan dari Kejati NTT. Namun, Kejati NTT jangan membiarkan kasus MTN menjadi bola liar yang bakal dimainkan oleh banyak orang untuk kepentingan seseorang atau kelompok.

Kajati NTT, Hutama Wisnu, S. H, M. H yang dikonfirmasi melalui Kepala Seksi Pemyidikan (Kasi Dik) Kejati NTT, Salesius Guntur, S. H kepada wartawan pekan lalu menegaskan bahwa pihaknya telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi ahli dari BPK RI.

“Kami selaku penyidik Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT), telah menjadwalkan pemeriksaan ahli dari BPK RI,” ungkap Kasi Dik Kejati NTT.

Menurut Guntur, pemeriksaan ahli BPK RI ini untuk kepastian kerugian keuangan negara sesuai LHP BPK RI Perwakilan NTT yang menyatakan bahwa pembelian MTN berpotensi kerugian keuangan negara Rp. 50 miliar oleh Bank NTT.

“Untuk memastikan kerugian keuangan negara dalam kasus itu, kami minta ahli dari BPK RI. Hal itu guna kepastian kerugian keuangan negara seperti dalam LHP BPK RI Perwakilan NTT,” tegas Guntur.

Selain itu, lanjutnya, penyidik Tipidsus Kejati NTT juga menunggu hasil penelusuran dari PPATK terkait aliran uang terhadap tujuh (7) nama yang diduga terlibat dalam kasus pembelian MTN senilai Rp. 50 miliar.

“Kami juga sementara menunggu hasil penelusuran dari PPATK terhadap tujuh (7) nama yang dicurigai terlibat dalam kasus ini,” ungkapnya.(che)

Komentar Anda?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here