Home Flores Kejari Flores Timur Hentikan Kasus Faisal Ramadan

Kejari Flores Timur Hentikan Kasus Faisal Ramadan

597
0
SHARE

Larantuka, Kriminal.co – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Flores Timur (Flotim), akhirnya menghentikan kasus dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan tersangka Faisal Ramadan.

Kasi Pidum Kejari Kabupaten Flotim, I Nyoman Sukrawan kepada wartawan, Rabun(21/09/2022) penghentian perkara pada tingkat penuntutan itu berdasarkan keadilan restoratif oleh Kajari Kabupaten Flotim, Bayu Setyo Pratomo.

Menurut Nyoman, jaksa Penuntut Umum pada Kejari Kabupaten Flotim selaku fasilitator mengajukan permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif (Restorative Justice) melalui ekspose perkara secara Virtual dihadapan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Dr. Fadil Zumhana bersama Kajati NTT, Hutama Wisnu terhadap perkara Tindak Pidana KDRT untuk tersangka Faisal Ramadan.

Dijelaskan Nyoman, dalam kasus dugaan tindak pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga tersangka yang disangka melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tetang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

“Pihak Kejaksaan Negeri Flores Timur pada hari Kamis 06 September 2022 lalu, telah menerima Tahap II dari pihak penyidik Polres Flores Timur, dan kemudian Kejari Flotim mengupayakan perdamaian melalui Restorative Justice dan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal serta berdasarkan hati nurani, dalam proses perdamaian.

“Fasilitator yang ditunjuk oleh Kajari Flotim yakni Kasi Pidum I Nyoman Sukrawan, S.H.,M.H. dengan surat
Printah (RJ-1) Nomor : 04/N.3.16/Eoh.2/09/2022 tanggal 07 September 2022, sehingga terwujudnya perdamaian pada hari Kamis 08 September 2022 antara Korban dan tersangka yang disaksikan oleh tokoh masyarakat setempat dan penyidik serta keluarga korban dan tersangka,” tambah Nyoman.

Dalam kasus ini, lanjutnya, tersangka dan korban menyetujui upaya perdamaian dan proses perdamaian, dimana perdamaian yang ditawarkan penuntut Umum kepada korban dan tersangka bersepakat untuk berdamai tanpa syarat bertempat di Rumah Restorative Justice pada Kantor Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur.

Disebutkan Nyoman, adapun syarat Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif karena terpenuhi syarat – syarat diantaranya tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun dan tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp.2.500.000 dan tingkat ketercelaan.

“Kesepakatan perdamaian yang telah disepakti oleh Korban dan tersangka antara lain tersangka (pihak I) telah meminta maaf kepada korban dan telah mengakui serta merasa bersalah atas perbuatannya kepada Korban dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa yang akan datang yang telah diucapkan tersangka dihadapan korban dan di depan para pihak, kemudian korban (pihak II) telah memaafkan Tersangka (pihak I),” jelas Nyoman.

“Antara Korban dan tersangka sepakat menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan melalui jalur non litigasi atau dengan pendekatan keadilan restorative
justice tanpa ada unsur paksaan / tekanan dari pihak manapun dan kedua Korban tidak keberatan apabila perkara ini dihentikan pada Tahap Penuntutan,” tambahnya.

Ditegaskan Nyoman, adapun alasan pemberian penghentian penuntutan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif ini diberikan antara lain tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, Pasal yang disangkakan tindak pidananya diancam pidana tidak lebih dari 5 (lima) tahun.

Masih dilanjutkannya, telah terjadi kesepakatan perdamaian antara tersangka dengan korban dan jaksa sebagai fasilitator mencoba mendamaikan dengan cara mempertemukan kedua belah pihak disaksikan oleh tokoh masyarakat setempat sehingga korban merasa tidak keberatan lagi dan Korban sudah memaafkan tersangka.

“Kepala Kejaksaan Negeri Flores Timur selanjutnya menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Nomor : 04/N.3.16/Eoh.2/09/2022 Tanggal 20
September 2022 berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum serta memberika rasa keadilan yang humanis kepada para pihak berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif,” tutup Nyoman.(che)

Komentar Anda?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here