Home Kota Kupang Kejati NTT Diminta Dalami Peran Bobby Pitoby Dalam Kasus OTT Kadis PUPR

Kejati NTT Diminta Dalami Peran Bobby Pitoby Dalam Kasus OTT Kadis PUPR

299
0
SHARE

Kupang, Kriminal.co – Kasus dugaan tindak pidana operasi tangkap tangan (OTT) dengan terdakwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Kupang, Benyamin H. Ndapamerang, kini masih terus bergulir di Pengadilan Tipikor Kupang.

Namun, anehnya berdasarkan fakta persidangan tidak terungkapnya bahwa terdakwa melakukan pemerasan seperti yang dakwaan JPU terhadap anggota REI NTT.

Justru, berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa pemberian uang senilai Rp. 15. 000. 000 kepada terdakwa berdasarkan inisiatif dari anggota REI NTT, Manotona dan Ketua REI NTT, Bobby Pitoby.

Berdasarkan fakta sidang, saksi Manotona mengakui bahwa dirinya yang menawarkan uang senilai Rp. 15. 000. 000 kepada terdakwa diruang kerjanya ketika dirinya, Ketua REI NTT, Bobby Pitoby menemui terdakwa.

Selain itu, fakta sidang juga terungkap ketika Ketua REI NTT, Bobby Pitoby menjadi saksi dalam perkara tersebut. Dalam keterangannya diakui bahwa dirinya menawarkan uang Rp. 15. 000. 000, kepada terdakwa melalui pesan Whats App (WA) namun tidak direspon terdakwa.

Ahli Hukum Pidana dari Unwira Kupang, Mikael Feka kepada wartawan, Senin (24/10/2022) menegaskan bahwa dalam kasus ini Kejati NTT harus jelih melihat siapa yang berperan aktif untuk memberikan uang.

Jika, kata dia, berdasarkan keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang diatur dalam KUHAP namun harus diperhatikan apakah keterangan saksi itu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain atau tidak sehingga dapat membenarkan suatu kejadian atau peristiwa.

Menurutnya, jika itu saling bersesuaian maka hal itu menjadi fakta persidangan yang menjadi fondasi bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara. jika keterangan saksi – saksi itu saling bersesuaian dan memiliki korelasi dengan alat bukti lain maka kuat dugaan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana.

“Suap itu terjadi jika ada pihak yang secara aktif menawarkan imbalan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara pemerasan terjadi apabila pegawai negeri atau penyelenggara yang aktif menawarkan atau meminta imbalan. Dengan demikian pemberi suap dapat dipidana berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) UU TPK sedangkan pemerasan dikenai pidana sebagaimana diatur pada Pasal 5 Ayat (2) UU TPK yang mana baik suap maupun pemerasan dikenai pidana yang sama yakni paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50 juta dan paling banyak Rp. 250 juta,” ujar Mikael.

Ditegaskan Mikael, dalam kasus Kadis PUPR Kota Kupang ini, Kejati NTT harus melakukan penyelidikan atau mendalami peran dari Ketua REI NTT, Bobby Pitoby dan Manotona Laia.

Pasalnya, lanjutnya, yang menawarkan untuk memberikan bantuan berupa uang senilai Rp. 15. 000. 000 kepada terdakwa berawal dari keduanya.

“Kalau dalam fakta persidangan dan bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa kedua orang tersebut yang aktif  maka itu masuk delik suap yang kepada pemberi suap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana,” tegas Mikael.(che)

Komentar Anda?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here