Home Kota Kupang Kejati NTT Diminta Jangan Ada Kepentingan Dalam Kasus Embung Nifuboke

Kejati NTT Diminta Jangan Ada Kepentingan Dalam Kasus Embung Nifuboke

180
0
SHARE

Kupang, Kriminal.co – Penyidik Bidang Intelejen Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT), menunjukan sikap kurang elok dalam penanganan kasus dugaan korupsi proyek pekerjaan embung di Desa Nifuboke, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU).

Pasalnya, ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Ketua Araksi NTT, Alfred Baun, penyidik intelejen Kejati NTT justru meminta Ketua Araksi NTT untuk membuktikan dugaan KKN dalam pekerjaan embung bernilai Rp. 880. 000. 000 itu.

Ketua Araksi, Alfred Baun yang dihubungi perteleponan usai diperiksa saat itu mengaku bahwa penyidik Yoni Malaka dan dua orang penyidik lainnya pada bidang intelejen Kejati NTT meminta dirinya untuk membuktikan dugaan KKN dalam pekerjaan embung di Kabupaten TTU.

Selain itu, Ketua Araksi NTT juga menantang bidang intelejen Kejati NTT untuk meninjau secara langsung di lokasi proyek embung, jalan dan deker yang nilainya mencapai Rp. 2 miliar lebih.

Namun, sikap sedikit aneh ditunjukan oleh penyidik Intelejen Kejati NTT enggan menjawab tantangan dari Ketua Araksi NTT, Alfred Baun. Justru sebaliknya Yoni Malaka selaku Kasi C pada Bidang Intejelen Kejati NTT meminta agar Araksi NTT untuk membuktikan dugaan KKN itu.

Melihat sikap itu, Dosen Fisip Undana Kupang, Lasarus Jehamat kepada wartawan, Rabu (16/11/2022) menilai bahwa sikap yang ditunjukan oleh penyidik Intelejen Kejati NTT sangatlah tidak elok.

Menurutnya, yang seharusnya membuktikan adanya dugaan KKN dalam proyek itu seharusnya jaksa bukan saksi – saksi yang diperiksa penyidik intelejen Kejati NTT.

“Saksi hanya menyodorkan bukti dan alat bukti pendukung lainnya bukan yang membuktikan adanya dugaan KKN adalah saksi. Itu merupakan tugas dari penyidik Intelejen Kejati NTT bukan saksi,” kata Lasarus.

“Itu yang kurang elok. Kalau sudah ada bukti begitu, baiknya teman-teman kejaksaan mengikuti dengan pelacakan lebih lanjut,” tambah Lasarus.

Sebagai APH, lanjutnya, penyidik Intelejen kejaksaan harus mampu menjaga jarak dengan kekuasaan. Hal ini dianggap penting agar urusan administrasi dan hukum di negara ini benar-benar clear dilakukan menurut hukum dan bukan karena kepentingan kelompok atau individu.

“Penyidik bidang intel, harus menempatkan semua orang dengan semua kasus hukum sama di depan hukum. Itu yang sangat penting,” katanya.

Lasarus kembali menegaskan bahwa yang seharusnya membuktikan dugaan KKN dalam pekerjaan embung senilai Rp. 880. 000. 000 adalah pihak kejaksaan bukan saksi – saksi yang diperiksa. Ini suatu sikap yang sangatlah tidak elok.(che)

Komentar Anda?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here