KNPI NTT Duga Perpanjangan SK Oleh Gubernur Bermuatan Politik

Hal ini dibuktikan dengan proses pengangkatan dan penetapan pengurus Bank NTT yang non prosedural, sehingga seluruh berkas calon yang diajukan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) ditolak seluruhnya oleh OJK. Bahkan juga surat keputusan gubernur untuk memperpanjang masa jabatan pelaksana tugas direktur utama serta komisaris utama.

“Roh bank ini rusak ketika pemegang saham sepakat untuk mengubah anggaran dasar hanya untuk mengakomodir Eduar Bria Seran sebagai calon direktur utama meskipun sudah dua periode,” kata Ketua KNPI NTT, Hermanus Boki saat menggelar demonstrasi di OJK Perwakilan NTT dan dilanjutkan dengan aksi di Bank NTT, Rabu (24/1).

Menurut Boki, perpanjangan SK oleh Gubernur NTT, Frans Lebu Raya bermuatan politik. Pasalnya, perpanjangan SK tersebut bertepatan dengan pesta demokrasi lima tahunan yakni Pemilihan Gubernur (Pilgub) NTT untuk periode 2018-2023.

“Kami sudah tahu dari raut wajah bapak (Piet Jemadu) sudah menggambarkan apa tujuan dari perpajangan,”ujar Boki.

Heri Boki kembali tegaskan, penolakan seluruh dokumen pencalonan pengurus merupakan bukti adanya dugaan konspirasi yang terjadi dalam proses pencalonan tersebut. Pasalnya, selain proses pemilihan yang tidak bertdasarkan SOP, juga para calon tidak ada satupun yang memenuhi syarat, misalnya sertifikat managemen risiko dari level lima yang dibutuhkan.

Terkait SK gubernur tentang perpanjangan masa jabatan pengurus, Piet Jemadu menjelaskan, keputusan tersebut untuk menyelamatkan bank, karena hanya tersisa satu anggota direksi. Hal ini menurut dia akan menghambat proses pemilihan pengurus yang sedang berlangsung.

 “Ini kebijakan untuk kepentingan bank, karena sedang dalam proses pemilihan pengurus. Harus ada komisaris independen,” kata Piet.(che)