Home Flores Lima Terdakwa Kasus Rp. 1, 3 Triliun Menolak Dieksekusi

Lima Terdakwa Kasus Rp. 1, 3 Triliun Menolak Dieksekusi

454
0
SHARE

Kupang, Kriminal.co – Jaksa eksekutor pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Herry C. Franklin, S. H, M. H dan Hendrik Tiip, S. H, melaksanakan eksekusi terhadap lima terdakwa kasus korupsi asset daerah berupa tanah seluas 30 Ha senilai Rp. 1, 3 triliun di Kabupaten Manggarai Barat, Senin (07/03/2022).

Namun, dalam pelaksanaan eksekusi oleh jaksa eksekutor Kejati NTT dan Kejari Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) ditolak oleh kelima terdakwa.

Demikian diungkapkan Herry C. Franklin, S. H, M. H didampingi Hendrik Tiip, S. H di Rumah Tahanan (Rutan) Kupang, Senin (07/03/2022).

Dijelaskan Herry, namun dalam penolakan eksekusi itu, kelima terdakwa menandatangani Berita Acara (BA) penolakan pelaksanaan putusan dengan alasan belum menerima salinan putusan dari Mahkamah Agunh RI.

Dijelaskan Herry, dalam putusan kasasi disebutkan terdakwa Caitano Soares selaku Kepala Seksi Hak atas tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat setelah permohonan Kasasinya ditolak oleh Mahkamah Agung RI berdasarkan Putusan Nomor : 858 K/PID.SUS/2022 tanggal 25 Januari 2022, maka terdakwa telah dieksekusi oleh Jaksa Eksekutor pada Kejati NTT dan Kejari Manggarai Barat untuk menjalani pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp. 400. 000. 000 Subsidair 3 bulan kurungan sesuai putusan PT. Kupang Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg tertanggal 18 Juni 2021.

Untuk terdakwa Ente Puasa setelah Permohonan Kasasinya ditolak oleh Mahkamah Agung RI berdasarkan Putusan Nomor 316K/PID.SUS/2022 tanggal 08 Februari 2022, maka Jaksa Eksekutor telah melakukan eksekusi terhadap terdakwa sesuai Putusan Pengadilan Tipikor pada PT.Kupang nomor 21/Pid.sus-TPK/2021/PT KPG  tanggal 31 Agustus 2021  yang dalam amar putusannya menguatkan Putusan PN.Tipikor Kupang yang menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp.400.000.000, Subsidair 4 bulan kurugan dan uang Penggati kerugian keuangan negara sejumlah Rp. Rp. 857.035.200 dan apabila terdakwa tidak membayar maka harta bendanya dirampas oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun.

Terdakwa H. Sukri, oleh Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan  terdakwa berdasarkan putusan NOmor 884 K/PID.SUS/2022 tanggal 25 Januari 2022 , sehingga terhadap terdakwa telah dilakukan eksekusi terhadap  terdakwa H.Sukri untuk menjalani pidana penjara selama 4 Tahun dan denda sebesar Rp.400.000.000 subsidair 4 bulan kurungan dan Uang Pengganti  sejumlah Rp. 1. 380. 000. 000, dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun  berdasarkan Putusan PT.Kupang Nomor : 19/Pid.sus-TPK/2021/PT KPG  tanggal 3 September 2021  .

Terdakwa Mahmud Nip, yang oleh Mahkamah Agung RI menolak permohonan kasasi dari terdakwa sesuai Putusan Nomor : 854 K/PID.SUS/2022 tanggal 25 Januari 2022  sehingga terdakwa dieksekusi oleh Jaksa Eksekutor pada Kejati NTT dan Kejari Mangarai Barat terhadap terdakwa untuk menjalani pidana penjara selama selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan; dan uang pengganti kepada  Terdakwa sejumlah Rp. 1.800.000.000, dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama    1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan berdasarkan Putusan PT.Kupang Nomor : 22/Pid.sus-TPK/2021/PT KPG  tanggal 30 Agustus 2021   yang menguatkan Putusan PN.Tipikor Kupang .

Terdakwa Supardi Tahiya , yang oleh Mahkamah Agung RI menolak permohonan Kasasi dari terdakwa sesuai putusan Nomor : 874 K/PID.SUS/2022 tanggal 25 Januari 2022 , sehingga Jaksa Eksekutor pada Kejati NTT dan Kejari Manggarai Barat telah melakukan eksekusi kepada terdakwa untuk menjalani pidana penjara selama 7 (tujuh)  tahun dan denda sebesar Rp.400.000.000.00 (empat ratus juta rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat)  bulan dan uang pengganti kerugian keuangan negara sejumlah Rp.725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana lainnya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu)  tahun; sesuai Putusan PT. Kupang nomor : 23/Pid.sus-TPK/2021/PT KPG  tanggal 26 Agustus 2021  yang menguatkan Putusan PN.Tipikor Kupang.(che)

Komentar Anda?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here