Home Flores Mantan Kades Runut, Dituntut 5 Tahun Penjara

Mantan Kades Runut, Dituntut 5 Tahun Penjara

909
0
SHARE

Foto : Petrus Kanisius (membelakangi lenza) ketika menyimak tuntutan JPU Kejari Kabupaten Sikka, di Pengadilan Tipikor Kupang, Selasa (13/2) siang

 

Kupang, kriminal.co – Selasa (13/2) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang kembali menggelar sidang kasus dugaan korupsi Dana Desa (DD) di Desa Runut Kecamatan Waigete Kabupaten Sikka tahun 2016.

Sidang kali ini dipimpin majelis hakim, Fransiska Paulina Nino didampingi hakim anggota, Ibnu Kholiq dan Gustaf Marpaung. Terdakwa Petrus Kanisius didampingi kuasa hukumnya, Mery Soru. Turut hadir dalam persidangan JPU Kejari Kabupaten Sikka, Jeremias Penna.

Sidang kali ini, JPU Kejari Kabupaten Sikka membacakan tuntutan untuk terdakwa Petrus Kanisius. Dimana, dalam amar tuntutan JPU menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana ADD di Desa Runut Kecamatan Waigete Kabupaten Sikka tahun 2016.

“Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa maka terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanakorupsi sehingga dituntut selama 5 tahun penjara,”tegas JPU Kejari Sikka, Jeremias.

Selain pidana badan selama 5 tahun penjara, kata JPU, terdakwa diwajibkan untuk membayar denda sebesar Rp 200 juta. Ditegaskan JPU, apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut satu bulan setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap maka akan diganti dengan 6 bulan kurungan.

Selain itu, lanjut JPU, terdakwa juga diwajibkan untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 379 juta. Ditegaskan JPU lagi, apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut satu bulan setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap maka akan diganti dengan 2 tahun kurungan.

Menurut JPU Kejari Kabupaten Sikka, perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diatur dan diancam dalam pasal 2 Ayat 1 UU RI Nomor 20 Tahun 2001, Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI, 31 Tahun 1999.

Usai membacakan tuntutan terhadap terdakwa oleh JPU, majelis hakim Paulina Fransiska Nino menunda persidangan hingga pekan depan, Selasa (20/2) dengan agenda pembacaan pembelaan (pledoi) dari kuasa hukum terdakwa.(che)

Komentar Anda?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here