Home Flores Pemda Manggarai Barat Dihadiahi Tanah Seluas 30 Ha

Pemda Manggarai Barat Dihadiahi Tanah Seluas 30 Ha

353
0
SHARE

Kupang, Kriminal.co – Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur memyerahkan aset Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) berupa tanah seluas 30 Ha.

Penyerahan asset seluas 30 Ha kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat ini melalui Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor Bungtilu Laiskodat, yang kemudian diserahkan kepada Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi, di Kantor Gubernur NTT, Jumat (01/04/2022).

Kajati NTT, Hutama Wisnu, S. H, M. H dalam sambutannya mengatakan sehubungan dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 314K/Pid.Sus/2022 tanggal 03 Februari 2022 dalam perkara atas nama terdakwa Ambrosius Sukur, yang amarnya pada pokoknya menyatakan bahwa “Tanah seluas ± 300.000 M2 (tiga ratus ribu meter persegi) yang terletak di Karanga / Toroh Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Dirampas untuk Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat”, serta mengingat terhadap putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), segenap kita hadir disini untuk menyaksikan pelaksanaan putusan tersebut sekaligus penyerahan aset Pemerintah Manggarai Barat.

Dijelaskan Kajati NTT, semuanya ini tentunya tidak terlepas dari kerja keras Penyidik maupun Penuntut Umum pada Kejati NTT dalam melakukan penegakan hukum terhadap perkara ini dengan terlebih dahulu melakukan penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan dari Kepala Kejaksaan Tinggi NTT Nomor: Print-04/N.3/Fd.1/09/2020 tanggal 25 September 2020 dan ditingkatkan ke Tahap Penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kejaksaan Tinggi NTT Nomor: Print-15/N.3/Fd.1/10/2020 tanggal 08 Oktober 2020.

Untuk diketahui bahwa pada Tahun 1989 Fungsionaris Adat Kedaluan Nggorang atas nama H. Ishaka dan Haku Mustafa telah menyerahkan secara adat kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Manggarai yang saat itu dijabat oleh Gaspar Parang Ehok berupa Tanah seluas ± 300.000 M2 (tiga ratus ribu meter persegi) yang terletak di Karanga / Toroh Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, untuk kepentingan pembangunan Sekolah Perikanan.

Namun dengan berjalannya waktu tanah seluas ± 300.000 M2 (tiga ratus ribu meter persegi) tersebut kemudian dialihkan oleh oknum-oknum tertentu kepada pihak lain hingga diperjual-belikan seolah-olah Tanah tersebut bukan milik Pemerintah Manggarai Barat, sehingga oleh Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur kemudian menetapkan 17 (tujuh belas) Tersangka salah satu diantaranya merupakan Mantan Bupati Manggarai Barat periode 2010 s/d 2020 yang mana masing-masing Tersangka tersebut memiliki peran sangat penting atas peralihan tanah Pemerintah Manggarai Barat tersebut kepada pihak lain.

Untuk nilai tanah seluas ± 300.000 M2 (tiga ratus ribu meter persegi) tersebut berdasarkan Laporan Penilaian Ahli Penilai Aset (Ahli Appraisal) diketahui nilai tanah tersebut sebesar Rp. 4.452.468,04 /M2 (empat juta empat ratus lima puluh dua ribu empat ratus enam puluh delapan koma nol empat rupiah per meter persegi) sehingga total keseluruhan dari nilai tanah tersebut sebesar Rp. 1.301.011.161.288,00,- (satu triliun tiga ratus satu miliar sebelas juta seratus enam puluh satu ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) dan nilai ini merupakan nilai Kerugian Keuangan Negara atas hilangnya hak Pemerintah Manggarai Barat atas tanah seluas ± 300.000 M2 (tiga ratus ribu meter persegi) tersebut.

Akhir kata dengan adanya putusan Mahkamah Agung R.I. yang telah berkekuatan hukum tetap ini, tentunya menjadi angin segar bagi Pemerintah Manggarai Barat dalam mengelola aset berupa tanah seluas ± 300.000 M2 (tiga ratus ribu meter persegi) tersebut untuk ke depannya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah baik dari sektor ekonomi maupun pariwisata di Wilayah Kabupaten Manggarai Barat.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat mengaku bahwa saat ini banyak asset Pemerintah Provinsi NTT yang bermasalah.

Menurut Gubernur, hal itu dikarekana bahwa tercatat sebagai asset namun tidak memiliki status hukum kepemilikan yang sah dan tidak memiliki hukum penguasaan yang sah.

“Saya harus akui bahwa banyak asset pemerintah provinsi NTT mengalami banyak masalah dan tidak memiliki bukti hukum kepemilikan yang sah,” kata Viktor.

Ditegaskan Gubernur, jika asset berupa tanah tersebut terletak pada posisi yang strategis dan memiliki multi efek untuk pembangunan dan kemajuan masyarakat maka harus diambil kembali.

Namun, lanjutnya, jika asset berupa tanah tersebut tidak berada pada posisi yang strategis, maka sebaiknya dikembalikan kepada masyarakat ketimbang harus berproses melalui jalur hukum.

Diakhir sambutannya, Gubernur NTT menyampaikan limpah terima kasih kepada Kejati NTT khususnya kepada jaksa penuntut umum yang memperjuangkan asset pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sehingga memiliki asset manfaat kepada masyarakat.

Untuk itu, sebagai Gubernur NTT, Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi dapat memanfaatkan tanah seluas 30 Ha demi kelangsungan pembangunan di Pemda Kabupaten Manggarai Barat dan memberikan asas manfaat kepada masyarakat.(che)

Komentar Anda?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here