Home Kota Kupang Perbuatan Oknum Kadis Disebut Pidana Bukan Administrasi

Perbuatan Oknum Kadis Disebut Pidana Bukan Administrasi

364
0
SHARE

Kupang, Kriminal.co – Ir. BHN oknum Kepala Dinas (Kadis) pada lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT), oleh Tim Satgas Pidana Khusus (Pidsus) Kejati NTT merupakan perbuatan pidana.

Tim Satgas Pidsus Kejati NTT dalam OTT yang dilakukan, Kamis (07/04/2022) sekitar pukul 14 : 00 wita, berhasil mengamankan Ir. BHN oknum Kadis beserta barang bukti (BB) senilai Rp. 15. 000. 000 (lima belas juta rupiah) diruang kerja Ir. BHN.

Dosen Fisip Undana Kupang, Lasarus Jehamat kepada wartawan, Kamis (07/04/2022) malam menegaskan perbuatan dari oknum Kadis Ir. BHN pada lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang merupakan perbuatan pidana.

“Yang menyatakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) itu siapa? Jika jaksa maka sudah jelas bahwa perbuatan oknum Kepala Dinas Ir. BHN merupakan perbuatan pidana,” tegas Lasarus.

Untuk itu, katanya, pihak Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT), wajib memproses secara hukum perbuatan Kepala Dinas, Ir. BHN bukan diserahkan ke Inspektorat.

Menurut Lasarus, jika diserahkan kepada inspektorat Kota Kupang maka bukanlah perbuatan pidana melainkan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh oknum Kadis, Ir. BHN.

“Kalau diserahkan ke inspektorat berarti bukan pidana melainkan pelanggaran administasi. Lalu mengapa dikatakan OTT. Jaksa harus proses secara hukum karena itu perbuatan pidana,” terang Lasarus.

“Kalau disebut Operasi Tangkap Tangan (OTT) itu jelas pidana. Perbuatan dia (Ir. BHN)¬† tidak masuk ke ranah birokrasi sehingga diamankan atau diserahkan kepada inspektorat,” tambah Lasarus.

Terpisah, Koordinator Divisi Pengembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat (PIAR) Nusa Tenggara Timur (NTT), Paul SinaleloE menegaskan bahwa perbuatan oknum Kadis Ir. BHN merupakan perbuatan pidana bukan administasi.

Menurut Paul, Inspektorat bertugas untuk melakukan pengawasan internal dan ranahnya administrasi dan bukan pidana. Sehingga, jika diserahkan kepada inspektorat maka bukanlah OTT.

Masih menurut Paul, jika masih terjadi korupsi maka pengawasan internal yang dilakukan oleh inspektorat Kota Kupang tidak berjalan.

“Yang namanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) itu perbuatan pidana bukan administrasi. Mengapa jaksa serahkan ke inspektorat karena dia sifatnya administrasi,” ujar Paul.

Ditegaskan Paul, sikap dari Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT), patut dipertanyakan mengapa diserahkan kepada pihak inspektorat jika terjaring OTT oleh Satgas Pidsus.

Ditambahkan Paul, pihak Kejati NTT juga wajib hukumnya untuk mengumumkan siapa yang memberikan uang senilai Rp. 15. 000. 000 dan berkaitan dengan proyek atau kasus apa sehingga terjaring OTT.

“Jaksa harus jelaskan sumber uangnya dari siapa dan untuk apa. Atau berkaitan dengan proyek apa. Bahkan, Kejati NTT harus menahan oknum kadis untuk dilakukan proses hukum,” pungkas Paul.

“Harus diproses secara hukum karena itu merupakan perbuatan pidana bukan administrasi. Apalagi saat OTT ada uang Rp. 15. 000. 000, maka uang itu dijadikan barang bukti,” tutup Paul.(che)

Komentar Anda?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here