Home Kota Kupang PPATK Belum Mendukung Penuntasan Kasus MTN Bank NTT

PPATK Belum Mendukung Penuntasan Kasus MTN Bank NTT

308
0
SHARE

Foto : Kajati NTT, Hutama Wisnu, S. H, M. H

Kupang, Kriminal.co – Hingga saat ini, tim penyidik Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT), masih menunggu hasil penelusuran oleh PPATK (Pusat Pelaporan dan Analis Transaksi Keuangan) terkait kasus dugaan korupsi pembelian Medium Term Note (MTN) senilai Rp. 50 miliar oleh Bank NTT.

Dalam kasus ini, tim penyidik Tipidsus Kejati NTT telah meminta PPATK untuk memeriksa adanya dugaan aliran uang terhadap sejumlah oknum yang dicurigai sejak beberapa waktu lalu. Namun, hingga saat ini hasil tersebut belum diserahkan kepada Kejati NTT.

Dosen Fisip Undana Kupang, Lasarus Jehamat kepada wartawan, Kamis (19/05/2022) menegaskan bahwa data pendukung dari PPATK sangatlah penting guna penuntasan kasus senilai Rp. 50 miliar pada Bank NTT.

Namun, katanya, bagaimana kasus pembelian MTN senilai Rp. 50 miliar dapat dituntaskan jika PPATK sendiri tidak mendukung Kejati NTT agar kasus tersebut memiliki status hukum yang jelas.

“Saya lebih melihat kesigapan beberapa elemen dalam penuntasan kasus ini. Buat saya, data dari PPATK sangat penting dalam memastikan status kasus MTN ini. Bagaimana mau cepat beres kalau lembaga lain tidak mendukung, termasuk PPATK,” ujarnya.

Ditegaskan Lasarus, PPATK sebagai lembaga yang memiliki otoritas berkewajiban mendukung proses kasus MTN ini, dengan segera mengeluarkan hasil penelusuran terhadap tujuh (7) nama yang disodorkan oleh Kejati NTT.

“PPATK sebagai lembaga yang memiliki otoritas berkewajiban mendukung proses hukum kasus ini dengan segera mengumumkan hasil penelusurannya atau menyerahkan hasilnya kepada Kejati NTT,” harap Lasarus.

“PPATK tidak menghambat, tapi dukungan semua pihak sangat diharapkan agar kasus ini bisa segera tuntas dan memiliki kejelasan hukum,” kata Lasarus.

Terpisah, berbeda dengan ahli hukum pidana pada Unwira Kupang, Mikael Feka. Dimana Mikael kepada wartawan menegaskan bahwa Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTT, Hutama Wisnu, S. H, M. H, harus pro aktif untuk menuntaskan kasus ini.

“PPATK cepat atau lambat tergantung pihak kejaksaan yang memintanya. Menurut saya kejaksaanlah yang harus proaktif. Saya tidak yakin PPATK menghambat atau tidak mendukung karena merupakan tupoksi dia (PPATK) tuk melakukan penelusuran dana tersebut,” ujar Mikael.

Menurut Mikael, Jaksa yang harus lebih proaktif dalam penuntasan kasus itu. Hal itu dikarenakan jaksa yang paling berkepentingan untuk menyelelidiki kasus tersebut.

Terkait pro aktif atau tidak harus dilihat sejak kapan pengajuan permohonan ke PPATK oleh Kejati NTT. Sehingga perlu dilakukan koordinasi lanjutan oleh jaksa.

“Soal pro aktif atau tidak kan harus dilihat kapan pengajuan permohonan ke PPATK selanjutnya ada koordinasi lanjutan atau tidak kan jaksa yang tau. Oleh karena itu kita minta kejaksaan untuk terbuka soal kasus itu,” kata Mikael.

“Tanyakan ke jaksa sudah berapa kali jaksa koordinasi untuk mengecek permohonan mereka untuk penelusuran itu. Menurut saya bola panas jgn dilempar ke PPATK,” tambah Mikael.(che)

Komentar Anda?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here