Home Kota Kupang Proyek Dana PEN Diduga Rugikan Negara, Jam Intel Diminta Evaluasi Kinerja Bidang...

Proyek Dana PEN Diduga Rugikan Negara, Jam Intel Diminta Evaluasi Kinerja Bidang Intel Kejati NTT

354
0
SHARE

Foto : JAMINTEL Kejagung RI, Amir Yanto

Kupang, Kriminal.co – Saat ini bidang intelejen Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT), dibawah komando Asisten Intelejen (As Intel), Asbach, S. H, M. H, terus melakukan pengawasan terhadap sejumlah proyek dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di NTT.

Namun, terlihat fungsi pengawalan dan pengawasan tidak berjalan secara baik terhadap sejumlah proyek di NTT. Misalnya, proyek dana PEN untuk daratan pulau Flores banyak dilakukan adendum karena tidak selesai tepat waktu.

Bukan saja itu, proyek dana PEN yang diawasi oleh Kejati NTT di Kabupaten Alor, yang berujung unjuk rasa atau aksi protes dari masyarakat terkait kerusakan disejumlah ruas jalan yang dikerjalan oleh PT. SMI.

Melihat kondisi demikian, Lasarus Jehamat Dosen Fisip Undana Kupang angkat bicara terkait sistem pengawasan dan pengawalan yang dilakukan oleh bidang intelejen Kejati NTT dibawah komando, As Intel Kejati NTT, Asbach, S. H, M. H

Lasarus Jehamat kepada wartawan, Selasa (31/05/2022) menegaskan bahwa Jaksa Agung Muda Intelejen (Jam Intel) Kejagung RI, diminta untuk memeriksa Asisten Intelejen Kejati NTT.

Pasalnya, katanya, sistem pengawasan dan pengawalan yang dilakukan oleh Intelejen Kejati NTT, tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat NTT dalam mengawasi proyek dana PEN.

“Seharusnya Jaksa Agung Muda Intelejen Kejagung RI, memeriksa kinerja Asisten Intelejen Kejati NTT. Karena fungsi pengawasan tidak berjalan begitu bagus sehingga banyak proyek yang dilakukan adendum,” ungkap Lasarus.

Menurut Lasarus, jika pengawalan dan pengawasan yang dilakukan oleh Kejati NTT tidak berjalan dengan maksimal, maka mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam melaksanakan fungsinya.

Ditegaskan Lasarus, mengapa negara dirugikan, hal itu dikarenakan dengan biaya operasional yang digunakan dalam melakukan fungsi pengawasan dan pengawalan maka biaya operasional yang kucurkan bisa dikatakan hanya sia – sia.

“Jika fungsi pengawalan dan pengawasan tidak berjalan dengan baik, maka negara sudah alami kerugian akibat biaya operasional yang digunakan tidak maksimal dalam melaksanakan fungsinya,” tegas Lasarus.

“ini repot kalau program pembangunan diubah menjadi proyek. Hukum program berbeda dengan hukum proyek. Program berorientasi rakyat sedangkan proyek berefek ekonomi. Ini lagu lama.   Kedua, yang harus diperiksa kalau terjadi demikian ialah konsultan, pengawalan, dan kontraktor. Kalau tiga elemen ini tidak becus dan kemudian bekerja sama dengan APH, mau jadi apa republik ini? Tugas intelejen Kejati NTT sebenarnya mengungkapkan mengapa proyek yang sudah direncanakan secara dengan waktu yang tepat terjadi adendum,” ujarnya.

“Saya minta Jam Intel Kejagung RI segera periksa dan evaluasi kinerja dari bidnag intelejen Kejati NTT yang dikomandai oleh As Intel Kejati NTT, Asbach,S. H. M. H,” tambah Lasarus.(che)

Komentar Anda?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here