Home Kota Kupang Punya Peran Penting, Bidang Datun Kejati NTT Dampingi Proyek Strategis Nasional

Punya Peran Penting, Bidang Datun Kejati NTT Dampingi Proyek Strategis Nasional

214
0
SHARE

Kupang, Kriminal.co – Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT) melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN), memiliki peran penting dalam mengawal proyek strategis nasional (PSN) di NTT.

Hal ini membuat bidang DATUN Kejati NTT bekerja secara ekstra dan berperan penting dalam menyukseskan Proyek Strategis Nasional (PSN) guna Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sesuai program Presiden RI, Joko Widodo.

Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (As Datun) Kejati NTT, Jaja Raharja, S. H, M. H kepada wartawan, Kamis (21/07/2022) mengatakan saat ini Kejati NTT melalui Bidang Datun juga memberikan bantuan hukum yakni mewakili Gubernur NTT sebagai Tergugat I dalam perkara Perdata Nomor: 256/Pdt.G/2021/PN.KPG pada PN Kelas 1A Kupang dengan Penggugat Elisabeth Kolloh – Sinlaeloe melalui Kuasa Hukumnya Yafet Y. W. Rissy, SH., M.Si., LLM., P.Hd.

Dijelaskan Asdatun, bantuan hukum lainnya adalah mewakili Gubernur NTT sebagai Tergugat dalam Perkara Perdata Nomor : 157/Pdt.G/2022/PN.Kpg pada PN kelas IA Kupang dengan Penggugat Jurgans Louis Nalle melalui Kuasa Hukumnya Herry F.F. Battileo, S.H., M.H.

“Pendampingan hukum bidang keperdataan juga diberikan terhadap permasalahan bidang kredit PT. Bank NTT, dan untuk Perusahaan Umum (Perum) BULOG Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur,” ungkap Jaja.

Di samping itu, lanjutnya, Kejati NTT juga memberikan pendampingan sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam penyelesaian permasalahan pencairan Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah NTT.

Ditambahkan Jaja, Kejati NTT juga memberikan pendampingan hukum (Legal Assistance) terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan surat permohonan dari Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II, kajian hukum (legal opinion) terhadap proses penerbitan SHGB aset tanah PLN di Provinsi NTT.

“Pendampingan hukum juga diberikan oleh Kejati NTT untuk pengawasan pelaksanaan kegiatan konstruksi pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah NTT, dan Proyek Strategis Nasional (PSN) pada Balai Pelaksana Jalan Nasional NTT, serta pada Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II,” ungkapnya.(che)

Komentar Anda?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here