Home Kota Kupang Resdiana Ndapamerang Disebut, Kajati Menunggu Laporan Penuntut Umum

Resdiana Ndapamerang Disebut, Kajati Menunggu Laporan Penuntut Umum

494
0
SHARE

Kupang, Kriminal.co – Kasus korupsi asset daerah berupa tanah seluas 30 Ha di Kerangan, Kabupaten Manggarai Barat senilai Rp. 1, 3 Triliun, mencuat beberapa nama yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.

Hal itu, berdasarkan fakta persidangan dimana terkuak bahwa sebagian lahan dari 30 Ha tersebut telah dikuasai oleh oknum tertentu yang telah dibangun villa diatasnya namun telah dirampas untuk negara berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor Kupang.

Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kajati NTT), Hutama Wisnu kepada wartawan, Jumat (01/04/2022) menegaskan bahwa terkait sejumlah nama yang disebut dalam putusan dan persidangan, dirinya masih menunggu laporan dari jaksa penuntut umum (JPU) Kejati NTT.

“Saya masih menunggu laporan dari jaksa penuntut umum (JPU) yang menyidangkan perkara itu. Jadi, sabar ya karena masih diteliti jaksanya,” kata Kajati NTT, Hutama Wisnu.

Berdasarkan putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang menyebutkan beberapa nama yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam kasus korupsi senilai Rp. 1, 3 miliar.

Dalam putusan itu, majelis hakim menyebutkan nama Resdiana Ndapamerang yang harus dimintai pertanggung jawaban dalam kasus asset daerah berupa tanah seluas 30 Ha di Labuan Bajo yang merugikan keuangan negara senilai Rp. 1, 3 Triliun.

Dalam putusan untuk terdakwa Veronika Sukur hakim menegaskan bahwa Resdiana Ndapamerang harus dimintai pertanggung jawaban terhadap hilangnya aset Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Manggarai Barat (Mabar).

Menurut hakim, akibat tanda tangannya Resdiana Ndapamerang sehingga diterbitkannya beberapa peta bidang untuk beberapa orang, maka aset Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Manggarai Barat menjadi berkurang atau hilang 2, 4 Ha.

“Dalam kasus ini Resdiana Ndapamerang harus dimintai tanggung jawab atas hilangnya aset negara akibat perbuatannya yang menandatangani untuk penerbitan peta bidang,” tegas hakim, Wari Juniati dalam putusan untuk terdakwa Veronika Sukur yang didampingi anggota majelis hakim, Teddy Wijayanto dan Ibnu Kholiq, Senin (05/07/2021).

Untuk diketahui, putusan hakim ini merupakan ketiga kalinya hakim menyebut bahwa Resdiana Ndapamerang harus dimintai tanggung jawab dalam kasus dugaan korupsi aset negara di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat.

Dalam putusan yang dibacakan ketua majelis hakim, Wari Juniati didampingi hakim anggota Teddy W dan Ibnu Kholiq untuk terdakwa M. Achyar, turut menyeret sejumlah nama.

Dalam pertimbangan majelis hakim mengatakan bahwa tanah seluas 30 Ha dirampas untuk negara yang mana didalamnya telah berdiri beberapa bangunan diantaranya Villa Countener milik oknum PDA.

Selain itu, majelis hakim dalam putusannya mengatakan oknum tersebut membeli sebidang tanah dari M. Achyar, padahal M. Achyar sudah mengetahui bahwa tanah tersebut merupakan milik Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Manggarai Barat.

Untuk permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah yang dibeli oleh MG, maka disiasati dengan mengganti menggunakan nama PDA dengan menggunakan alas hak atas nama H. Adam Djudje (alm).

Penerbitan SHM atas nama PDA, para pihak menemui terdakwa Agustinus CH. Dulla (Bupati Mabat saat itu), unyuk menanyakan perihal status tanah tersebut. Saat menemui Agus Dulla dijelaskan oleh Made Anom bahwa tanah yang dibeli oleh MG merupakan tanah diatas lahan Pemda Kabupaten Mabar.

Untuk penerbitan SHM atas tanah yang dibeli oleh MG, maka terdakwa Caitano Soares menyarankan agar dapat diganti alas haknya menggunakan nama H. Adam Djudje (alm) dan pemohonnya menggunakan nama PDA bukan MG.

“Bukan lagi permohonan SHM atas nama MG tetapi nama PDA menggunakan alas hak H. Adam Djudje (alam) dan telah didaftarkan serta telah dikeluarkan gambar ukurnya. Semua itu atas saran terdakwa Caitano Soares,” kata hakim.

Bahkan, pada pertemuan kedua PDA menanyakan kepada terdakwa Agus Dulla (Bupati Mabar, saat itu) terkait ikhwal. Dan, tanah seluas 30 Ha itu dalam putusan dirampas untuk negara termasuk Villa Countener yang berdiri diatas lahan tersebut yang mana villa tersebut milik PDA.(che)

Komentar Anda?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here