Home Timor Rugikan Negara Rp. 860 Juta, Kepsek SDN Oetaman Jadi Tersangka Korupsi

Rugikan Negara Rp. 860 Juta, Kepsek SDN Oetaman Jadi Tersangka Korupsi

245
0
SHARE

TTS, Kriminal.co – Tim penyidik Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), akhirnya menetapkan dan menahan SPT sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2015 – 2020.

SPT merupakan Kepala Sekolah (Kepsek) Sekolah Dasar Negeri (SDN) Oetaman, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten TTS.

Kepala Seksi Intelejen (Kasi Intel) Kejari Kabupaten TTS, I Putu Eri Setiawan, S. H yang dihubungi wartawan, Rabun(27/07/2022) membenarkan adanya penetapan dan penahanan terhadap SPT selaku Kepsek SDN Oetaman.

Dijelaskan Putu, SPT ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2015 – 2020.

Menurut Putu, sebelum dilakukan penahanan terhadap tersangka, tim penyidik Tipidsus Kejari Kabupaten TTS melakukan pemeriksaan terhadap SPT.

“Untuk mempercepat proses penyidikan, Tersangka dilakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan 14 Agustus 2022, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan Nomor: Print – 02/N.3.11/Fd.2/07/2022 tanggal 26 Juli 2022 di Rutan Polres TTS,” jelas Putu.

Adapun alasan penahanan terhadap tersangka, kata Putu, alasan Subyektif (berdasarkan pasal 21 ayat I KUHAP) yaitu dalam hal kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana dan alasan obyektif (berdasarkan pasal 21 ayat 4 huruf a KUHAP) yaitu Tindak Pidana itu diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Putu menjelaskan terdapat dugaan tindak pidana
korupsi yang dilakukan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Oetaman dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah pada Tahun Anggaran 2015 – 2020 atas nama Simon Petrus Tauho dimana dalam pengelolaan keuangan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga berpotensi merugikan keuangan negara Rp. 648.025.000.

Kemudian, terdapat 1(satu) bukti pengeluaran sebesar Rp. 36.000.000,- atas belanja 60 pasang meja kursi dengan harga per pasang sebesar Rp. 600.000,-. Setelah melakukan pengumpulan bahan keterangan didapatkan harga yang sebenarnya per pasang sebesar Rp. 350.000,- sehingga terdapat mark up harga sebesar Rp. 15.000.000.

Kemudian, dalam pengelolaan keuangan Bantuan
Operasional sekolah Tahun Anggaran 2016,2017, dan 2018 ditemukan pembangunan fisik berupa pagar sepanjang kurang lebih 629 m pada Sekolah Dasar Negeri Oetaman yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebesar Rp. 197.200.000.

Menurut Putu, perbuatan tersangka sebagaimana diatur dan diancam pidana Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, kata Putu, tersangka juga diancam pidana Subsidiair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Ditegaskan Putu, berdasarkan LHP Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), kerugian keuangan negara yang terjadi dalam kasus itu sebesar Rp. 860. 225. 000.

“Sebelum dilakukan penahanan tersangka telah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan swab antigen dengan hasil menyatakan sehat serta negatif covid – 19,” ungkap Putu.(che)

Komentar Anda?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here