Home Kota Kupang Temuan BPK Senilai Rp. 50 Miliar, Disebut Kerugian Negara Yang Nyata

Temuan BPK Senilai Rp. 50 Miliar, Disebut Kerugian Negara Yang Nyata

223
0
SHARE

Kupang, Kriminal.co – Kasus dugaan korupsi pembelian Medium Term Note (MTN) senilai Rp. 50 miliar oleh Bank NTT dari PT. SNP Finance semakin tak jelas ditangan Kajati NTT, Hutama Wisnu, S. H, M. H.

Pasalnya, kasus ini telah “beranak cucu” ditangan penyidik Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT). Hal ini, kian mengikis keprcyaan masyarakat kepada aparat penegak hukum (APH) khususnya Kejaksaan.

Mikael Feka dosen ahli hukum pidana pada Unwira Kupang, Senin (18/07/2022) menegaskan bahwa jika perbuatan melawan hukum telah terpenuhi dan berdasarkan LHP BPK RI Perwakilan NTT maka kerugian secara real dan nyata mencapai Rp. 50 miliar.

Menurutnya, jika perbuatan melawan hukum telah terpenuhi dan kerugian negara telah nyata dan real, maka Kejati NTT segera meningkatkan status kasus MTN ke penyidikan (Dik) dan menetapkan tersangka.

Mikael kembali menegaskan kerugian negara telah ada dan akibat kerugian negara itu karena adanya perbuatan melawan hukum (PMH) maka keseluruhan unsur korupsi hampir terpenuhi. Dengan demikian, lanjutnya, segera dilakukan penyidikan dan menetapkan tersangka dalam kasus MTN tersebut.

“Kalau kerugian negara sudah ada dan akibat kerugian negara itu ada karena adanya perbuatan melawan hukum (PMH) maka keseluruhan unsur korupsi hampir terpenuhi. Dengan demikian segera dilakukan penyidikan dan menetapkan tersangka dalam kasus MTN tersebut. Saya harapkan kasus MTN ini segera tuntas dan memberikan kepastian hukum dalam kasus tersebut,” tegas Mikael.

Ditambahkannya, mengenai temuan senilai Rp. 50 miliar kerugian yang dialami oleh Bank NTT, hasil ini akan dikuatkan oleh BPK sebagai ahli dalam kasus ini. Pasalnya, dokumen perhitungan kerugian negara itu yang menjadi dasar untuk diterangkan nantinya.

“Ahli dari BPK tentunya akan menguatkan hasil temuan institusinya dalam hal ini BPK. Dokumen perhitungan kerugian Negara itulah yang akan diterangkan oleh Ahli yang ditunjuk oleh BPK,” ujarnya.

“Kalau sudah ada LHP BPK bahwa ada kerugian negara senilai Rp. 50 miliar, maka kerugian Negara itu telah real dan nyata,” tambah Mikael.(che)

Komentar Anda?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here