Home Kota Kupang Terjaring OTT, Kejati NTT Diminta Segera Umumkan Status Oknum Kadis 

Terjaring OTT, Kejati NTT Diminta Segera Umumkan Status Oknum Kadis 

703
0
SHARE

Kupang, Kriminal.co – Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT), diminta segera mengumumkan status dari Ir. BHN yang terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Tim Satgas Pidana Khusus (Pidsus) Kejati NTT, Kamis (07/04/2022) sekitar pukul 14 : 00 wita.

Pasalnya, secara tegas pihak Kejati NTT mengatakan bahwa oknum Kadis, Ir. BHN berhasil terjaring dalam OTT bersama barang bukti (BB) senilai Rp. 15. 000. 000 diruang kerjanya.

“Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT), harus segera mengumumkan status dari oknum Kepala Dinas (Kadis), Ir. BHN yang terjaring OTT 1×24 Jam,” kata Koordinator Divisi Pengembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat (PIAR) Nusa Tenggara Timur (NTT), Paul SinaleloE, Kamis (07/04/2022) malam.

Menurut Paul, jika disebut OTT maka Kejati NTT memiliki waktu selama 1×24 jam untuk menentukan status dari oknum Kepala Dinas (Kadis), Ir. BHN yang terjaring OTT bersama barang bukti senilai Rp. 15. 000. 000.

Selain itu, lanjutnya, Kejati NTT juga memiliki waktu yang sama yakni 1×24 jam untuk menentukan sikap terkait status dari pemberi uang (terduga penyuapan) senilai Rp. 15. 000. 000 kepada Ir. BHN, dan berkaitan dengan proyek apa di Kota Kupang.

“Jaksa harus umumkan dalam konfrensi Pers secara resmi sebagaimana lajim di lakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam OTT,” ujar Paul.

Masih menurut Paul, dirinya merasa aneh dengan sikap Kejati NTT yang menyerahkan kasus OTT terhadap oknum Kadis, Ir. BHN kepada inspektorat untuk diproses. Ini sebuah keanehan yang dilakukan dalam OTT dan baru terjadi pada institusi Kejaksaan.

Dijelaskan Paul, Inspektorat hanya bertugas untuk melakukan pengawasan internal dan ranahnya administrasi dan bukan pidana. Sehingga, jika diserahkan kepada inspektorat maka bukanlah OTT.

Ditambahkan Paul, jika masih terjadi korupsi maka pengawasan internal yang dilakukan oleh inspektorat Kota Kupang tidak berjalan.

“Yang namanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) itu perbuatan pidana bukan administrasi. Mengapa jaksa serahkan ke inspektorat karena dia sifatnya administrasi,” ujar Paul.

Ditegaskan Paul, sikap dari Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT), patut dipertanyakan mengapa diserahkan kepada pihak inspektorat jika terjaring OTT oleh Satgas Pidsus Kejati NTT.

Ditambahkan Paul, pihak Kejati NTT juga wajib hukumnya untuk mengumumkan siapa yang memberikan uang senilai Rp. 15. 000. 000 dan berkaitan dengan proyek atau kasus apa sehingga terjaring OTT.

“Jaksa harus jelaskan sumber uangnya dari siapa dan untuk apa. Atau berkaitan dengan proyek apa. Bahkan, Kejati NTT harus menahan oknum Kadis untuk dilakukan proses hukum,” pungkas Paul.

“Harus diproses secara hukum karena itu merupakan perbuatan pidana bukan administrasi. Apalagi saat OTT ada uang Rp. 15. 000. 000, maka uang itu dijadikan barang bukti,” tutup Paul.(che)

Komentar Anda?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here